Membangun Desa Desa Membangun

Membangun Desa Desa Membangun

  Minggu, 17 April 2016 09:30   1

Akhirnya dana desa yang ditunggu-tunggu khalayak ramai dijadwalkan mengucur pada April ini, namun semakin hari urut nadi bahkan urat leher kita semakin tegang  dibuatnya. Namun jauh sebelum dana desa digelontorkan, polemik berkembang dimana-mana, baik itu polemik terkait pendamping desa, keraguan akan kemampuan desa dalam mengelola dan banyak polemik lainnya. Namun intinya yang harus kita ketahui bahwa polemik yang terjadi akibat imaji yang kita bangun mengenai ketakutan akan penyelewengan dana desa lebih baik dipinggirkan dulu, sehingga nantinya kita dapat fokus memformulasikan gagasan demi mendukung “Desa Mandiri”.

Ketakutan kita sepertinya sama, kita sangat mengetahui bahwa sebelum desentralisasi melalui otonomi daerah dilaksanakan, kejahatan korupsi yang dulunya terpusat di tangan penguasa orde baru kini tersebar ke daerah. Primordialisme yang kental serta lahirnya raja-raja kecil di daerah merupakan salah satu indikasi bahwa banyak dari maasyarakat yang belum memahami otonomi daerah secara utuh. Buruknya lagi, Korupsi yang biasanya parkir pada level Provinsi maupun Kabupaten/Kota nantinya akan terjun bebas kedesa melalui kucuran dana Desa yang jumlahnya tidak main-main. Sekitar Rp 782,201 triliun atau 37 % dari total RAPBN 2016 merupakan dana segar yang akan dikucurkan kepada desa di seluruh Indonesia, alokasi tersebut juga lebih besar daripada dana belanja kementrian/lembaga yakni sebesar Rp 780,377 triliun. Dengan ini bisa jadi raja-raja kecil didesa memanfaatkan kesempatan ditengah tidak berdayanya masyarakat dengan meraup keuntungan dari dana alokasi desa.

Melalui Undang-undang No 6 tahun 2014 yang kita kenal dengan Undang-undang desa, setiap desa berhak untuk mengatur desanya sendiri sehingga mampu menjadi menuju desa mandiri. Upaya menjuju desa mandiri tersebut dilandasi bahwa masyarakat desalah yang tau apa kebutuhan desanya masing-masing, sekitar 74.000 desa di Indonesia akan menerima dana alokasi tersebut sesuai dengan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis yang diatur oleh PP No 6 tahun 2015 tentang pengaturan dana desa. Karena itu desa wajib mampu cerdas memanfaatkan dana tersebut dimana sekitar 70 % dialokasikan untuk pembangunan desa dan 30 % lagi digunakan untuk biaya operasional perangkat desa . Untuk itu pula aparatur desa wajib transparan dalam hal penggangaran dana tersebut lalu mampu untuk dipertanggungjawabkan (transparan dan akuntabel).

Gerakan Ekonomi Rakyat

Pengucuran dana desa, sesungguhnya bukan untuk membuat masyarakat menjadi penerima pasif melainkan menjadi masyarakat yang aktif dalam membangun ekonomi desanya. Maka dari pada itu Undang-undang desa menganjurkan masyarakat untuk mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar keuntungannya dapat dimaksimalkan semata-mata untuk kemakmuran rakyat desa. Bayangkan saja besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi Indonesia jika desa-desa dapat menerima outcome yang positif dari dana desa ini, pastilah sangat signifikan.

Sejalan dengan Permendes No 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, terdapat tiga hal penting yang harus diprioritaskan. Pertama, permbangunan infrastruktur dasar. Lemahnya gairah perkembangan ekonomi desa salah satunya dilatarbelakangi oleh kurangnya infrasturtur yang menunjang akses keluar masuk kegiatan ekonomi masyarakat desa, tentunya hal ini terkhusus bagi Desa-desa yang terisolir. Oleh karena itu, pembangunan fasilitas desa harus lebih diprioritaskan agar mampu mendongkrak semangat masyarakat sehingga akhirnya ekonomi pun menggeliat.

Kedua, pembangunan saran dan prasarana, terutama pendidikan dan kesehatan. Minimnya ketersediaan sekolah maupun puskesmas tampaknya harus segera manjadi perhatian khusus. Distribusi SDM seperti guru dan tenaga medis juga tidak boleh dikesampingkan, selain juga meningkatkan keinginan masyarakat desa untuk bersekolah keluar dan tentu pemerintah harus memfasilitasi akses tersebut. Ketiga, penggunaan dana desa untuk membangun basis ekonomi kreatif. Sesungguhnya untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang lesu maka menguatkan daya saing masyarakat harus diutamakan, menguatkan daya saing tersebut dapat berupa gerakan pemberdayaan ekonomi lokal yang kreatif. Pelarangan-pelarangan yang dilakukan pemerintah sesungguhnya akan berimbas pada investasi ekonomi, yang perlu dipastikan seharusnya adalah bagaimana caranya investor dengan modal yang kuat mau menerima produk lokal sehingga produk lokalpun terus berkembang.

Desa Membangun

Melalui UU desa ini juga, desa dianjurkan membuka laporan keuangan yang tertuang dalam RPJM Desa melalui banyak media, seperti website atau sederhananya sekedar melalui papan tulis saja.  Semangat transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan oleh aparatur Desa dengan otomatis mampu menggairahkan masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam membangun desanya sendiri.

Momentum tersebut wajib dimanfaatkan aparatur desa untuk melibatkan seluruh komponen masyarakat desa dalam semangat gotong royong membangun desa. Slogan yang dulunya santer dengan  “Membangun desa” harus diubah menjadi “Desa Membangun”, pemerintah tidak dapat langsung mengintervensi masyarakat desa dalam hal pembangunannya, karena pembangunan desa tergantung bagaimana kreatifitas desa dalam menjawab kebutuhan serta tantangannya kedepan.

Membangun Indonesia dari pinggiran sebagaimana yang tertuang dalam Nawacitanya presiden Jokowi harus kita dukung melalui Undang-undang desa ini. Indonesia akan berdikari, ekonomi lokal akan menggeliat, daya beli masyarakat semakin kuat, dan akses peningkatan penghasilan lainnya juga akan terbuka, bayangkan saja jika dana desa dikelola dengan baik. Bisa jadi Indonesia akan menjelma sebagai kekuatan ekonomi baru didunia, Allhuallam.

Delly Ferdian

Pemerhati Ekonomi Politik JEMARI Sakato Sumatera Barat