Memantapkan Desa Wisata di Kalbar

Memantapkan Desa Wisata di Kalbar

  Kamis, 15 September 2016 09:30   1

Oleh: Erdi

 

 

Pengantar

Ada dua ujung yang ingin dicapai secara berkelanjutan melalui pemantapan desa wisata; yakni kemajuan industri pariwisata dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Konsep ini menginginkan pariwisata dapat memberi kemakmuran bagi masyarakat sekitar; yang ditandai dengan kemajuan perekonomian masyarakat akibat membaiknya dunia pariwisata (Hall dkk, 2005 dan Weaver, 2006). Strategi terbaik untuk mengembangkan pariwisata adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat (Lanza, 2005) agar dapat memperpanjang waktu tinggal turis (Tucker, 2003). Namun sayang, sejak tahun 2013 yang merupakan tahun dimulai dilakukan pemilihan sebanyak 3 desa wisata terbaik di Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan EKonomi Kreatif; jangankan Kalbar, Regional Kalimantan saja belum ada yang terpilih hingga sekarang dan ini menjadi catatan untuk kita semua; padahal kita memiliki julukan sebagai negeri the heart of borneo. Dari sebanyak 980 desa wisata di Indonesia, sebanyak 31 desa diantaranya berada di Kalbar; diantara desa dimaksud adalah Bagak Sahwa, Sebubus, Balai Karangan, Sungai Uluk Palin, Ensaid Panjang, Kebong, Sungai Buaya, Sedahan Jaya, Dalam Bugis, Sungai Kakap, Jeruju Besar dan lain-lain sebagaimana tertuang dalam SK Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata No. 29/Kep/DPDP/I/2013 tanggal 7 Januari 2013. Pengembangan desa wisata berarti pengembangan pariwisata yang melibatkan sumber daya masyarakat di kawasan wisata secara berkelanjutan.  

 

Konsep Desa Wisata

Menurut Priasukmana & Mulyadin (2001), desa wisata (DW) merupakan suatu kawasan perdesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaaan; baik dari kehidupan social ekonomi, sosial budaya, adat-istiadat, keseharian, kearsitekturan (bangunan) dan struktur tata-ruang desa; atau suatu kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi paket wisata yang unsurnya meliputi The Five S, yakni sun (matahari), sea (laut), sand (pasir), sex (sek) and stomach (perut) yang terkoneksi dengan accessibility (kemudahan akses), attractions (atraksi wisata), accommodations (akomodasi), activities (aktivitas) and amenities (kenyamanan) tidak hanya dimiliki tetapi juga berlimpah adanya (Erdi, 2011).

Selain berbagai keunikan, kawasan DW juga dipersyaratkan memiliki berbagai fasilitas penunjang daerah tujuan wisata. Berbagai fasilitas ini akan memudahkan para wisatawan untuk melakukan perjalanan dan kegiatan wisata. Fasilitas-fasilitas yang seyogyanya ada di suatu kawasan DW antara lain sarana transportasi, telekomunikasi, kesehatan, dan akomodasi. Khusus untuk sarana akomodasi, DW dapat menyediakan sarana penginapan berupa pondok-pondok wisata (villa) atau rumah tinggal (home stay) agar para wisatawan mendapatkan rasa aman dan  merasakan suasana perdesaan yang asli dan asri.

Masih menurut Priasukmana dan Mulyadin (2001), penetapan suatu desa dijadikan sebagai DW harus memenuhi persyaratan-persyaratan (dengan berbagai tambahan dan penyesuaian dari penulis):

1.        Aksesibilitas, untuk memudahkan wisatawan mengunjugi destinasi dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.

2.        Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata dan dikemas menjadi paket wisata.

3.        Masyarakat dan aparat desa yang dapat menerima dan memberikan dukungan tinggi terhadap keberadaan DW; khususnya bagi kedatangan turis.

4.         Keamanan di desa tersebut terjamin.

5.        Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai untuk menimbulkan rasa nyaman

6.        Beriklim sejuk atau dingin.

7.        Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Dengan tujuh kriteria di atas, maka kita dapat menentukan sebuah DW dan kemudian melakukan pembinaan kepada masyarakat sehingga terwujud DW secara akumulatif di Indonesia pada umunya dan di Kalbar pada khususnya. Dengan kriteria di atas, kita juga dapat menentukan apakah suatu DW akan menjadi desa dengan tipe berhenti sejenak, tipe one-day trip atau tipe tinggal inap.

Proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan destinasi wisata akan terlihat lebih maksimal apabila di DW terdapat kelompok sadar wisata (pemandu, homestay, atraksi, dan konsumsi) yang dibentuk dari adanya faktor pendukung internal seperti potensi alam, partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, kepemimpinan yang baik dari pengelola dan perangkat desa serta factor eksternal seperti dukungan dari pemerintah untuk pendanaan, pengadaan pelatihan,  serta dari pihak di luar pemerintah seperti KKN mahasiswa, Perhimpunan Pariwisata Indonesia dan tim yang sudah berpengalaman dalam bidang pariwisata. Dengan perpaduan faktor internal dan eksternal, sebuah DW akan dapat menjadi destinasi wisata secara berkelanjutan (Gössling, dkk 2009). Oleh karena itu, pengembangan destinasi wisata pada tingkat desa akan menjadi kompetitif ketika para pihak memainkan peran-peran secara bersama-sama, focus dan seimbang.

 

Unsur Penarik Kedatangan Turis

Keunggulan destinasi baru dapat menjadi penarik kedatangan wisatawan bilamana semua unsur penarik telah terbangun dan terkelola secara baik (Veal, 2002; Ritchie dan Crough, 2003). Sesungguhnya, fasilitas kepariwisataan yang terbangun oleh pemerintah adalah tidak hanya dapat digunakan oleh wisatawan, tetapi masyarakat atau rakyat local juga dapat menggunakan fasilitas itu secara bersama-sama dengan wisatawan.  Akan menjadi salah ketika fasilitas yang dibangun pemerintah hanya digunakan oleh wisatawan, sementara masyarakat dibangunkan fasilitas tersendiri dan seakan terbedakan diantara keduanya.

Semakin banyak dan tersebar objek dan atraksi wisata, akan semakin tersebar pula manfaat ekonomi. Semua itu menuntut peran pemerintah sebagai pemegang otoritas wilayah untuk menetapkan standar pelayanan yang menjadi acuan bagi pengelola dalam pelayanan di destinasi wisata (Elliot, 2007). Model yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan keberadaan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan antara penyediaan dengan aktivitas manusia dengan daya dukung alam. Itulah yang disebut pembangunan berwawasan lingkungan (Barrow, 2006). Salah satu bentuk nyata dari model pembangunan demikian adalah industri pariwisata.  Kita punya hutan dan hutan itu dibiarkan lestari karena justru keberadaan hutan dapat menjadi penarik kedatangan wisatawan (Erdi, 2015a dan 2015b).

Lalu pertanyaannya kemudian adalah apakah industri pariwisata itu adalah riil industri? Sebelum menjawab pertanyaan itu, berikut kita lihat perbandingan antara proses atau rentetan industri barang dengan industri pariwisata. Tujuan akhir dari industri adalah tersedianya devisa negara dan terciptanya kemakmuran rakyat. Devisa negara dimaksud dapat digunakan pemerintah untuk membiayai program pemerintah. Ketika pariwisata dapat menghasilkan devisa negara dan devisa itu terdistribusi kepada masyarakat dalam bentuk proyek dan program pembangunan, berarti sektor ini adalah riil industry.

Pariwisata adalah quick yielding industry. Mengapa? Karena sector ini dengan cepat mendatangkan devisa. Ketika hendak mengimpor barang ke luar negeri (LN); dibutuhkan minimal 5 (lima) langkah; yakni ada permintaan barang dari LN, proses produksi yang dilakukan di DN, distribusi barang ke LN, pembayaran dengan valuta asing (dollar) dan penerimaan devisa negara. Sementara melalui pariwisata; dibutuhkan hanya 3 (tiga) langkah; yakni kedatangan wisatawan, pengeluaran turis yang didahului dengan penukaran uang dan penerimaan devisa melalui proses penukaran uang tadi.

Jadi, terdapat tiga keunggulan industri pariwisata. Pertama, sektor pariwisata lebih cepat mendatangkan devisa dibanding proses produksi barang. Kedua terdapat dua proses produksi yang terpotong. Ketiga, terbebaskannya masyarakat dari pembiayaan dan regulasi internasional yang harus dibayar bilamana harus kirim barang ke LN. Sementara industri pariwisata, masyarakat tidak dibebankan biaya tambahan kecuali memperbaiki kualitas produksi (paket wisata) dan performa layanan agar dapat dibeli oleh turis (Erdi, 2015c).

Jadi, untuk memastikan sebuah DW terkunjungi oleh wisatawan; pastikan kelima unsur penarik ini nyata adanya di desa. Kelima unsur itu adalah pisiografi (keunggulan wilayah: hutan, pasir, cahaya matahari, kuliner dan lain-lain); budaya dan sejarah yang unik; rancangan aktivitas dan waktu atau durasi yang dapat dilakukan oleh turis; kejadian khusus yang ada di DW dan manfaat yang akan diperoleh turis; superstruktur daerah (transportasi, akomodasi, telekomonikasi, keamanan dan kenyamanan); dan koneksitas DW dengan ODTW yang sudah dikenal sebelumnya.

Satu hal yang lebih penting lagi adalah termanfaatkannya informasi teknologi computer (ITC) yang wujudnya adalah internet yang tidak dapat disangkal telah dapat membantu destinasi dalam promosi pariwisata. Kehadiran teknologi internet juga membuat tarif promosi semakin murah dengan skope target (sasaran) yang sangat luas dan bahkan tidak terbatas oleh jarak, waktu dan negara. Dengan sentuhan di ujung jari, masyarakat yang membutuhkan informasi destinasi dengan mudah akan memperolehnya. Oleh karena itu, keberadaan informasi destinasi ini akan lebih efektif bilamana dicantumkan dalam sebuah website dan dibungkus ke dalam sebuah paket wisata serta terhubung dengan berbagai media social seperti Facebook, Twitter, Blogging, Chatting, Forum, Email, dan sebagainya.

Akankah kita mampu melakukan itu? Sebagai negeri dengan julukan the heart of borneo, kecendrungan tidak mungkin menjadi sangat kecil. Kita percayakan urusan ini kepada daerah dan insan kepariwisataan di daerah ini. Satu hal yang ingin saya katakan untuk mewujudkan dan memaksimalkan sebanyak 31 DW yang telah ada di Kalbar ini, yakni  jangan pataya (panas-panas tahi ayam); yakni sebuah fenomana yang hanya semangat di awal dan semakin lama semakin kendor dan bahkan hilang.**

 

*) Doktor Kebijakan Pariwisata