Melaut; Kebangkitan Bangsa Indonesia Jilid II

Melaut; Kebangkitan Bangsa Indonesia Jilid II

  Selasa, 26 April 2016 09:17   1

Oleh: Dr. Erdi, M.Si

LUAS laut RI mencapai 5,8 juta km2 atau sekitar 2/3 dari wilayah Indonesia; yang terdiri dari 2,3 juta km2 perairan kepulauan, 0,8 juta km2 perairan tritorial, dan 2,7 juta km2 perairan ZEE (Sunoto, 2014). Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan kepulauan terbanyak di dunia; yakni berjumlah 17.508 buah dengan garis pantai sepanjang 104.000 km. Geofisik maritim Indonesia yang demikian menjadikan posisi Indonesia strategis, karena terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia dan lebih dari 80% kota-kota di Indonesia berada di daerah pesisir atau pantai. Oleh karena itu, wajar bila Indonesia disebut sebagai negara maritim. Paling tidak, terdapat sebanyak 3 (tiga) alasan utama mengapa Indonesia perlu mengubah paradigma kehidupan negara menuju negara maritim.  Pertama, aspek kewilayahan Indonesia memiliki tiga makna kemaritiman (Kusumastanto, 2014). Kedua, sumber daya alam laut menyimpan potensi sumber daya alam hayati dan non-hayati serta energi gelombang laut yang sangat besar. Ketiga, dari aspek sejarah; dimana Indonesia pernah mengalami kejayaan laut pada masa Majapahit, Sriwijaya, Ternate dan Tidore. Itu tercermin dari kekuatan laut dalam bentuk angkutan laut dan pelayaran niaga nusantara yang kuat di masa dulu.

Bagaimana melakukan penguatan Indonesia melalui maritim? Paling tidak terdapat tiga hal yang dapat membawa pemikiran saya pada kebangkitan Nasional II Indonesia; bergerak dari land-based development menjadi sea-based development. Pergeseran ini tidak dimaknai mengalihkan semua pembangunan dari darat menuju laut. Paradigma ini menghendaki antara pembangunan darat dengan pembangunan maritime dilakukan seimbang dan proporsional; dimana kondisi hingga saat ini lebih pada land-base development.

Pertama, telah adanya pengakuan teritori wilayah yurisdiksi Indonesia oleh Dunia Internasional. Pengakuan itu terwujud dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 yang diratifikasi (diadopsi) oleh pemerintah RI menjadi UU No. 17 tahun 1985 tengang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Dengan kehadiran UU tersebut, pandangan Bangsa Indonesia tentang laut atau kemaritiman juga berubah, dari semula memandang gugusan pulau-pulau yang dipisah laut menjadi gugusan pulau-pulau yang dipersatukan laut; dan fungsi laut yang semula dipandang sebagai pemisah, berubah menjadi laut sebagai pemersatu. Dengan konsep Wawasan Nusantara yang telah diakui secara internasional dalam UNCLOS 1982, maka wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara darat, laut dan udara.

Kedua, BIMterwujud melalui proses perubahan pola dan kerangka pikir yang disebut Revolusi Biru (lihat Fadel Muhammad, 2010). Visi ini merupakan paradigma baru yang memandang Indonesia bukan lagi pulau-pulau yang dipersatukan oleh laut, melainkan laut yang ditaburi pulau-pulau. Membangun untaian kawasan Pantai dan Bandar Nusantara Perikanan (Minapolitan) di Daerah-daerah merupakan wujud dari revolusibiru. 

Ketiga, dasar program dan kegiatan mewujudkan Bangsa Indonesia Melaut adalah dasar yang kuat (Sunoto, 2010). Banyak kekuatan dan sumber daya Indonesia lebih mengarah ke laut; diantaranya (1) Laut memiliki potensi minyak dan gas nasional sebesar 70%; (2) Tidak kurang dari 40% barang dan jasa perdagangan diangkut melalui laut; (3) Seluruh provinsi di Indonesia (34) memiliki laut; 60% dari 514daerah otonom (416 kabupaten dan 98 kota) merupakan kabupaten/kota yang terletak di kawasan pesisir.(4) Lebih dari 60% dari 254,9 juta penduduk Indonesia bertempat tinggal di pesisir pantai; (5) Stok ikan nasional di laut sekitar 6.5 juta ton per tahun dengan jumlah nelayan terbesar di dunia, yakni 2.7 juta jiwa yang umumnya masih relatif miskin. Selain lima hal di atas, pembentukan daeroh otonomi khusus (Otsus) seperti Kepulauan Anambas dan Natuna di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tampaknya perlu dilakukan Pemerintahan Jokowi – JK sebagai wujud dari kemaritiman Indonesia dalam kontek implementasi BIM.

Program lain yang dapat diluncurkan pemerintah menuju BIM antara lain adalah (1) Membangkitkan berbagai sektor (kegiatan) ekonomi maritim yang mampu menyediakan lapangan kerja besar dan memberikan kemakmuran sebesar-besarnya kepada masyarakat di kawasan pantai dan pesisir; (2) Menciptakan “Competitive advantages” atas dasar “Comparative advantages” di bidang maritim agar kegiatan ekonomi dan pembangunan di pusat pertumbuhan kelautan dan kemaritiman,bisa tumbuh dan berkembang secara nyata dan cepat menuju social equity secara proporsional; (3) Melakukan upaya pengamanan wilayah kedaulatan yurisdiksi dan aset NKRI dari tindakan pencurian sumber daya laut Indonesia dengan menghadirkan peran negara di sana; (4) Mengembangkan industri kelautan dengan menarik keterlibatan keluarga miskin  di kawasan pesisir.

Demikian ide mengenai kebangkitan BIM yang perlu didukung oleh semua pihak agar pergeseran land-based development menjadi sea-based developmenttidak hanya sekedar konsep “omong doang (OMDO)” pada Pemerintahan Jokowi – JK. 

*)Dosen Fisip Untan, UPBJJ-UT Pontianak dan IPDN Kampus Kalbar