Mediasi Memanas

Mediasi Memanas

  Sabtu, 9 April 2016 09:59
MEDIASI : Ketua DPRD, DR H Rahmad Satria, SH, MH memimpin mediasi. WAHYU/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

MEMPAWAH- Menindaklanjuti pengaduan puluhan tenaga kontrak Cleaning Service (CS) RSUD Dr Rubini Mempawah, DPRD memanggil pihak manajemen rumah sakit, CV Berkat Belalek dan Dinsosnakertans, Kamis (7/4) pagi di Ruang Rapat Fraksi Dewan. Dialog mediasi itu pun berlangsung ‘panas’.

Pertemuan yang dipimpin Ketua DPRD Mempawah, DR. H Rahmad Satria, SH, MH itu dihadiri Ketua Komisi III, H Rusli Abdullah, SE, M.Si beserta jajarannya, Dirut RSUD Dr Rubini, dr. Hartati Budiarsih, Plt Dinsosnakertrans Mempawah, Burhan, perwakilan CV Berkat Belalek dan puluhan CS Rubini yang didampingi Sekretaris KPBH Mempawah, Mohlis Saka.

Mengawali pertemuan, Rahmad Satria mempersilahkan para tenaga kontrak menyampaikan perrmasalahannya. Diwakilkan kepada Mohlis Saka, berbagai permasalahan yang telah diadukan sebelumnya, kembali disampaikan dalam kesempatan itu.

Ketua DPRD pun menggarisbawahi sejumlah persoalan dalam pengaduan itu. Yakni, tidak adanya kontrak antara pekerja dengan perusahaan maupun antara perusahaan dengan management RSUD Dr Rubini Mempawah. Akibatnya, tenaga kontrak CS tidak mendapatkan hak-haknya.

“Mengingat para CS ini dibawah naungan perusahaan, maka menggunakan sistem outsourcing. Dengan begitu, perusahaan harus mematuhi ketentuan UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Salah satunya menyangkut kontrak. Para pekerja ini harus memiliki kontrak,” tegas Rahmad Satria.

Lantas, Legislator Partai Golkar itu pun menanyakan perihal kontrak kerja kepada management rumah sakit dan perusahaan. Dirut RSUD coba memberikan alasan berkenaan dengan kontrak dimaksud. “Yang saya tanyakan kontrak kerjanya ada atau tidak. Ibu hanya perlu menjawab ada atau tidak,” tegas Rahmad. Pihak rumah sakit pun menjawab tidak. Dari situlah pertemuan mulai berlangsung ‘panas’.

Menurut Ketua DPRD tiga periode ini, tidak adanya kontrak kerja membuktikan telah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Akibatnya, hak-hak pekerja banyak yang tidak terpenuhi alias terabaikan.

“Upah tidak sesuai UMK, tidak ada BPJS ketenagakerjaan dan hak-hak lainnya tidak terpenuhi. Makanya harus segera diurus kontrak kerja ini. Baik itu kontrak antara perusahaan dengan pekerja maupun perusahaan dengan rumah sakit,” saran Rahmad Satria.

Sementara itu, Plt Kepala Dinsosnakertrans, Burhan menilai, sistem perjanjian kerja yang melibatkan pihak ketiga yakni CV Berkat Belalek maka bisa dikatakan masuk dalam sistem outsourcing. Artinya, perusahaan harus memenuhi segala kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

“Kecuali jika perjanjian kerja antara pemerintah daerah dengan tenaga kerja, maka masuk dalam kategori honor daerah. Nah, dalam penetapan upah honor daerah telah diatur melalui Perbup. Kalau outsourcing, penetapan upahnya harus sesuai dengan UMK 2016 yakni Rp 1, 7 juta perbulan. Belum termasuk BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan,” ungkap Burhan.

Management rumah sakit pun mengakui jika sistem pembayaran upah berdasarkan Perbup yakni mengikuti ketentuan honor daerah. Kalau pun terjadi kecelakaan kerja, maka pihak rumah sakit hanya dapat membantu sebatas kemampuannya. Pihaknya pun berjanji akan mengevaluasi kontrak kerja tersebut dimasa mendatang.

“Selama ini beberapa anggota dewan pernah menyampaikan agar anggaran untutk CS dinaikan. Namun, kami tidak bisa lantara terbentur pemeriksaan BPK. Akan menjadi temuan BPK jika upah CS dinaikan,” kelit Hartati.

Namun, alasan itu justru membuat suasana semakin pertemuan semakin memanas. Rahmad Satria menyebut Dirut RSUD hanya mencari-cari alasan. “Menjadi temuan BPK karena tidak ada dasar untuk menaikan upah. Sebab, selama ini tidak ada kontrak kerjanya. Kalau ada kontrak kerjanya pasti tidak akan menjadi temuan,” cecar Rahmad Satria dengan nada meninggi.

Ditempat yang sama, Sekretaris KPBH Mempawah, Mohlis Saka mengucapkan terimakasih kepada DPRD yang telah memfasilitasi dan memperjuangkan kesejahteraan CS Rubini. Dia pun berharap pertemuan itu mendapatkan jalan keluar terbaik.

“Kedepan harus ada evaluasi terhadap kontrak, termasuk pula evaluasi anggaran di rumah sakit untuk tenaga kontrak CS. Panitia anggaran eksekutif maupun legislatif juga harus cermat dalam menelaah usulan anggaran. Jika anggarannya kurang, maka bisa ditambahkan sesuai kebutuhan dilapangan,” harapnya.

Mohlis juga mengingatkan pasca mencuatkan pengaduan tersebut, hendaknya management RSUD Rubini Mempawah maupun perusahaan tidak melakukan intimidasi terhadap CS. Bahkan, jika ada CS yang dipecat atas permasalahan itu maka pihaknya akan melakukan aksi dan perlawanan.

“Jika hal itu terjadi, maka kami tidak akan tinggal diam. Kami akan semakin keras berjuang untuk nasib para CS Rubini Mempawah. Baik perlawanan secara hukum maupun dengan melibatkan massa,” ancamnya mengakhiri.(wah)

Berita Terkait