Mediasi Kasus Caplok Tanah

Mediasi Kasus Caplok Tanah

  Jumat, 19 February 2016 07:52
Gambar dari JPNN Com

Berita Terkait

PONTIANAK - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Barat melakukan mediasi mengenai persoalan caplok tanah antara warga Kecamatan Batu Ampar dengan perusahaan sawit yang diduga dilakukan PT FSL. Di mediasi itu BPN mencari solusi jalan terbaik dalam selisih paham yang telah terjadi bertahun-tahun dan sampai kini belum menemui kejelasan.

Kepala Kantor Wilayah BPN Kalbar Gusmin Tuarita mengetahui persoalan ini terjadi sejak beberapa tahun lalu dan hingga kini belum menemui titik terang mengenai kejelasan kepemilikan tanah itu. Untuk mencari jawaban, BPN Kalbar memanggil ke dua pihak untuk duduk bersama guna membahas persoalan ini.“Ke depan tentu akan diadakan pemetaan, maksudnya secara administratif kami meminta pihak yang komplain menunjuk lokasi. Setelah itu diketahui, ke depan kami akan turun ke lapangan untuk mengukur sesuai dengan petanya. Dari situ baru ketemu solusinya,” ujarnya, Kamis (18/2).

Semua aspirasi yang masuk telah ditampung. Baik dari komplain warga serta perwakilan pihak perusahaan ketika ikut dalam sosialisasi itu. Dia berharap persoalan ini dapat menemukan jalan tengah dan penyelesaian tidak berakhir di pengadilan.Di permasalahan ini dua belah pihak saling klaim bahwa ribuan hektare tanah itu milik mereka. Pengakuan-pengkaun merujuk dengan kuatnya bukti kedua belah pihak yang menyatakan tanah tersebut milik mereka. “Makanya di sini kami mediasi, secara di atas kertas memiliki bukti, tentu pengecekan akan berlanjut di lapangan,” terangnya.

Di Kepala Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat Agus Priyadi menilai pihak perusahaan merespon pengaduan masyarakat terkait dugaan pencaplokan tanah oleh PT. FSL. “Kami tangani dan kami langsung menyurati BPN Kalbar untuk melakukan klarifikasi. Tak lama mediasi ini langsung dilakukan. Saya lihat hasil mediasi melebihi dari apa yang diminta. Dia (perusahaan) melakukan klarifikasi menyeluruh dengan memanggil semua pihak terkait,” katanya.

Berarti, lanjut Agus, setelah mediasi tentu ada tindak lanjut untuk menyelesaikan permasalahan soal mencaplok tanah. Dari sampaian perwakilan BPN, menyatakan akan melakukan floting daerah dengan melihat peta tempat tanah berada. Setelah itu, secara bersama juga dilakukan pemeriksaan. Ombdusman mendorong terus dengan harapan masalah ini segera clear.“Masalah ini diketahui sudah sampai Jakarta. Jika ranahnya sudah ke sana, tentu sudah akut. Meski ada mediasi antara kedua pihak,” tegasnya.

Perwakilan Maysarakat Kecamatan Batu Ampar, Kubu Raya yang tanahnya dicaplok perusahaan, Rabuan meminta BPN Kalbar turun ke lapangan mengecek ulang danmemetakan semua lahan agar persoalan ini jelas. Dalam penyelesaiannya mesti turun lapangan jangan terlalu banyak berbicara di meja, dan ketika di lapangan mesti melibatkan masyarakat setempat.“Tanah kami dicaplok! Saya juga minta agar bupati ikut turun melihat persoalan ini,” pintanya.(iza)

Berita Terkait