MEDIA MASSA CERMIN DEMOKRASI DAN HAM

MEDIA MASSA CERMIN DEMOKRASI DAN HAM

  Kamis, 17 March 2016 13:23   1

SALAH satu tuntutan Reformasi 1998 adalah diberlakukannya perubahan (amandemen) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bukan di tangan rakyat.
Munculnya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia (HAM), pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum. Hal ini seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin hak atas informasi dan media bagi warga negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya” dan ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis sarana yang tersedia”. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang yang sama menyatakan pula bahwa “setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektonik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”.
Indonesia merupakan negara demokrasi. Salah satu hal yang bisa diartikan dalam mendefinisikan demokrasi adalah media massa sebagai sarana rakyat untuk menyalurkan kehendak kepada penyelenggara negara dengan selalu berpegang kepada kode etik jurnalistik yang berlaku.
Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pers memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi terkait perwujudan HAM yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang HAM Pasal 19 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah". Pers yang berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, memiliki hak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi, “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi” dan berperan dalam mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang yang sama. Dalam hal peran masyarakat, Pasal 17 ayat (1) menyatakan masyarakat dapat berperan dalam melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan atmosfer demokrasi di negara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana komunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Perkembangan tersebut menandai pentingnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyiaran dan dibentuklah Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial diarahkan untuk memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab dan menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar. Peraturan perundang-undangan terkait media massa sebagaimana tersebut diatas merupakan jaminan bagi warga negara untuk menjalankan kebebasan berpendapat serta memperoleh informasi publik dalam rangka pemenuhan kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia.

Thalita Jacinda, S.H.

Duta Baca UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret 2015, Anggota HMI Cabang Surakarta