Masyarakatnya Terisolir

Masyarakatnya Terisolir

  Sabtu, 2 April 2016 09:32
Rajuliansyah

Berita Terkait

PERHATIAN dunia international terhadap Kapuas Hulu sebagai kabupaten konservasi masih sangat minim. Di satu sisi, masyarakat sekitar penyangga kawasan hutan lindung diwajibkan menjaga dan tidak mengambil kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, namun di sisi lain masyarakat tersebut malah terisolir dan miskin. Seharusnya ada kompensasi dari jerih payahnya menjaga paru-paru dunia ini.

Kurangnya perhatian negara-negara maju terhadap Kapuas Hulu sebagai jantung dunia tersebut dibenarkan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu, Rajuliansyah. Menurutnya, dengan ditetapkannya kabupaten ini sebagai kabupaten konservasi, belum memberi kontribusi bagi daerah dan masyarakat. Sementara, dia melihat sendiri bagaimana begitu banyak regulasi yang menghambat pembangunan di Bumi Uncak Kapuas.

Politisi PPP ini menilai bagaimana yang dimaksud kabupaten konservasi, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pasalnya, dia menambahkan, selama ini dengan adanya status hutan konservasi, justru mempersempit lahan untuk mata usaha masyarakat lokal. Bahkan, diakui dia, pemerintah setempat pun turut kesulitan dalam menggerakkan roda pembangunan dan prekonomian.

"Kita disuruh menjaga hutan sebagai aset dunia, sementara kita ini tidak mendapatkan manfaat dari menjaga aset dunia itu. Sedangkan orang simpan sepeda motor saja ada uang parkirnya," kata Rajuli, sapaan karibnya, membandingkan. Dia mengungkapkan bagaimana lebih dari 56 persen wilayah kabupaten ini sudah dikuasai dunia, dengan status kawasan konservasi yang harus dilindungi dan dijaga masyarakat.

Dengan banyaknya lahan yang dijadikan kawasan hutan konservasi, seharusnya, menurut dia, negara-negara maju memberikan perhatian khusus terhadap masyarakat dan pemerintah setempat. Dia yakin, masyarakat di wilayah konservasi sangat membutuhkan kesehatan yang memadai, kesejahteraan, pendidikan, penerangan, infrastruktur, serta sarana dan prasarana lainnya yang seharusnya mereka dapatkan sebagai kompensasi.

“Selama ini negara-negara maju belum memberikan sumbangsih untuk pembangunan Kapuas Hulu. Kapuas Hulu masih mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Provinsi, dan Pusat,” jelasnya. Sementara, kata dia, kawasan konservasi tidak bisa dijamah masyarakat, lahan yang bisa diolah masyarakat semakin sempit, serta status hutan konservasi tak memberikan keuntungan. (aan)

Berita Terkait