Masyarakat Tuntut Hak Pengelolaan Hasil Alam

Masyarakat Tuntut Hak Pengelolaan Hasil Alam

  Selasa, 17 Oktober 2017 10:00
AUDENSI: Ratusan masyarakat dari beberapa kecamatan di kabupaten Kapuas Hulu mendatangi DPRD setempat, menuntut hak-hak pengelolaan alam. MUSTA'AN/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PUTUSSIBAU – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Perkumpulan Pekerja Kayu, Pekerja Emas, dan Masyarakat Petani se-Kabupaten Kapuas Hulu menggelar audensi ke Gedung DPRD Setempat, Senin (16/10). Tujuan dari kegiatan tersebut untuk meminta kepastian hukum tentang pengerjakan kayu, emas, dan mengkaji ulang aturan yang tidak membolehkan masyarakat membakar ladang.

Koordinator Lapangan Lintas Utara Edy BS mengatakan, oknum aparat di wilayah Kecamatan Batang Lupar yang sering melakukan pencegatan, pengancaman dan melakukan pungutan liar (Pungli) terhadap masyarakat yang membawa kayu olahan untuk bahan bangunan dari Putussibau menuju Kecamatan Badau.

"Untuk pencegatan, pengancaman dan Pungli itu dilakukan di Dua Pos Libas di Kecamatan Batang Lupar yakni Pos Libas Guntul dan Kapar," katanya, Senin (16/10). Ditambahkannya, di sana mereka membuat get, sehingga bila kayu mau lewat harus terlebih dahulu membayar. Untuk satu truknya diminta Rp500 ribu setiap kali lewat.

"Kemarin menantu saya dipinta Rp500 ribu pertruk," kata Edy menyayangkan, selama ini selalu pembawa kayu yang ditangkap dan diproses hukum, sementara untuk pemilik dan cukong kayunya masih bisa melenggang bebas. Ini dikarenakan pemilik kayu merupakan orang yang memiliki banyak uang, sehingga mereka dilindungi oleh hukum.

Dijelaskannya, Oleh karena itu, untuk melindungi masyarakat, Pemkab harus segera memberikan kepastian hukum, agar masyarakat tenang dalam bekerja. Saat ini para Pemain kayu yang kelas besar dan memiliki jaringan serta uang yang banyak mereka selalu lolos. Sementara masyarakat kecil selalu menjadi sasaran penangkapan.

"Para Pemain Kayu kelas Kakap biasanya membawa kayu dari Kapuas Hulu menuju Pontianak. Namun anehnya belum ada yang terjamah oleh hukum,"ungkapnya. Dikatakannya, Selama ini kayu masyarakat ditangkap dengan alasan kayu tersebut diambil dari hutan lindung, sementara sampai saat ini Pemerintah belum pernah mensosialisasikan terkait batas hutan lindung.

Sementara itu, anggota DPRD Kapuas Hulu Fabianus Kasim mengatakan, saat ini terkait masalah kehutanan kewenangannya sudah ditarik ke Pemerintah Provinsi (Pemprov). Dalam hal ini peran DPRD hanya sebatas menyampaikan aspirasi masyarakat. "Yang paling berwenang dalam hal ini sebenarnya adalah Bupati karena dia yang lebih mengetahui secara teknis terkait data-data tersebut," katanya

Diterangkannya, saat ini di Kapuas Hulu sudah ada kesatuan pengelolaan hutan (KPH), nantinya persoalan ini dapat disampaikan kepada mereka dan selanjutnya KPH yang kemudian menyampaikannya ke Provinsi, mengingat keputusannya terletak di Provinsi.

"Dari Provinsi nantinyapun akan menyampaikan permasaahan ini ke Pemerintah Pusat dan acuan mereka tetap Undang- Undang dan yang memilikii kewenangan dalam menyelesaikan persoalan ini adalah DPR RI dan Kementrian Kehutanan," ungkapnya

Terkait masalah Pungli yang dilakukan oleh oknum aparat, Kasim berharap pelaku tersebut dapat ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku jika terbukti melakukan pelanggaran."Kalau memang kecurigaan itu terbukti, pelakunya ditindak sesuai proses hukum yang ada," katanya. (aan)

Berita Terkait