Masyarakat Tak Bisa Buat Sertifikat Tanah , Tersandung Kawasan Lindung

Masyarakat Tak Bisa Buat Sertifikat Tanah , Tersandung Kawasan Lindung

  Sabtu, 20 February 2016 11:56
Hermanto

Berita Terkait

PUTUSSIBAU—Masyarakat hulu kapuas desa Tanjung Lokang Kecamatan Putussibau Utara yang berada di daerah penyangga kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) mengeluh tidak bisa membuat sertifikat tanah. Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak bisa memproses permohonan pembuatan sertifikat karena regulasi kehutanan melarang tanah dikawasan lindung dibuat sertifikat.

Kades Tanjung Lokang Hermanto mengatakan, membuat sertifikat  memang jadi masalah serius masyarakat hulu kapuas. Karena desanya masuk dalam kawasan taman nasional, sehingga masyarakat tidak bisa membuat sejenis sertifikat atau surat keterangan tanah. Status taman nasional juga membuat akses darat menuju Putussibau, ibu kota kabupaten Kapuas Hulu terkendala.

Tidak adanya akses jalan darat, kata Hermanto,  membuat masyarakat sulit mendapatkan suplai sembako. “Jadi jarak tempuh melalui jalur sungai dari desa kami ke Putussibau sangat. Bisa menghabiskan waktu 3 hari perjalanan dan ongkos Rp 2-3 juta,” jelasnya. Masyarakat juga tidak bisa membeli barang ke daerah kaltim, karena belum ada jalan yang bagus  menuju kecamatan terdekat.

Menurut Anggota DPRD Kapuas Hulu, Iman Shabirin S.Pd.I, ada celah bagi masyarakat desa Tanjung Lokang untuk mendapatkan hak sertifikat, atas tanah yang diwarisi leluhurnya. “Sebenarnya tidak ada yang sulit. Tinggal bagaimana TNBK-nya, konsen atau tidak mereka membina masyarakat disana. Kemudian bagaimana dari kemauan SKPD terkait, Camat dan Aparatur Desa setempat,” terang Iman.

Misalnya, kata Iman, di kawasan taman nasional ada rumah warga yang sudah diitempati lebih dari 20 tahun. Dari Kementrian bilang itu bisa dibuat sertifikat tanah. “amun kenyataannya dilevel bawah ini tidak jelas tindak lanjutnya. “Tidak ada masalah pada sisi aturan. Apa pun kegiatan semua ada aturannya. Cuma bagaimana pelayanan kepada masyarakatnya,” ungkap polisiti Partai Demokrat ini.

Iman menilai TNBK sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusah di daerah masih ‘Setengah Hati’ melayani masyarakat. “BPN mungkin setengah hati juga. Izin pinjam pakai untuk masyarakat di kawasan itu kan bisa diproses, sehingga mereka bisa membuat sertifikat,” jelasnya. Karenanya dia menilai masalah sertifikat mudah mengurusnya, hanya pada sisi manusianya yang jadi kendala.(aan)

Berita Terkait