Massa Pertanyakan Proses Hukum

Massa Pertanyakan Proses Hukum

  Sabtu, 21 January 2017 09:04
AKSI DEMO: Ratusan massa yang terdiri dari 18 ormas mendatangi Markas Polda Kalbar, Jumat (20/1). Aksi ini merupakan aksi lanjutan. Mereka mempertanyakan tindaklanjut proses hukum pelaku penghadangan Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain di Bandara Susilo Sintang. (ARIEF NUGROHO/PONTIANAK POST)

Berita Terkait

PONTIANAK- Ratusan massa terdiri dari 18 organisasi masyarakat kembali mendatangi Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Jumat (20/1) sore. Kedatangan mereka mempertanyakan tindaklanjut proses hukum pelaku penghadangan Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain di Bandara Susilo Sintang.

Dengan membentangkan spanduk tuntutan, massa bergerak dari Masjid Raya Mujahidin menuju Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dengan kawalan ketat aparat kepolisian dan TNI.

Tiba di depan markas Polda Kalbar, massa langsung digiring ke lapangan Bhayangkara. Dalam pengawalan, Polda Kalbar tidak hanya menyertakan ratusan anggota TNI, sabhara, pasukan anti huru hara dan Brimob bersenjata lengkap, tetapi juga menyertakan mobil pendeteksi logam dan senjata. Alhasil, seorang dari peserta aksi  terdeteksi membawa pistol. Yang bersangkutan pun langsung digiring untuk dilakukan pemeriksaan secara mendalam.

   Sementara itu, aksi berjalan dengan aman dan lancar di lapangan Bhayangkara sebelum 18 perwakilan dari masing-masing ormas dipersilahkan untuk menemui Kapolda Kalbar dan para pejabar utama. Dalam aksi kali ini, massa menyampaikan tuntutan secara tertulis yang ditandatangani oleh 18 ormas yang ada di Kalimantan Barat. Isi tuntutan diantaranya, mempertanyakan tindaklanjut proses hukum pelaku penghadangan Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain di Bandara Susilo Sintang, beberapa waktu lalu.

Menurut mereka, aksi penghadangan Wasekjen MUI tersebut merupakan tindak pidana yang harus diproses hukum. Menginggat dalam aksi tersebut massa dari kelompok tertentu masuk ke area bandara dan membawa senjata tajam yang jelas melanggar ketentuan hukum dan Undang Undang Penerbangan.

“Kedatangan kami untuk mempertanyakan tuntutan kami yang telah kami sampaikan pada aksi sebelumnya. Bagaimana kelanjutan proses hukumnya. Jangan sampai penegak hukum dikangkangi oleh pihak-pihak lain,” kata salah satu juru bicara dalam aksi tersebut.

            Menindaklanjuti tuntutan massa, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat telah membentuk tim khusus dibawah kendali Karo Ops Polda Kalbar. Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Polda Kalbar Kombes Pol Krisnandi mengatakan, usai aksi tuntutan yang dilaksanakan pada Jumat (13/1), pihaknya langsung melakukan konsolidasi untuk mengumpulkan barang bukti terkait dugaan tindak pidana aksi penghadangan Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain di Bandara Susilo Sintang.

            Dalam perkembangannya, penyidik menemukan sejumlah alat bukti, berupa foto dan video yang diunggah di youtube. Namun demikian, pihaknya tidak bisa serta merta menjadikan video tersebut sebagai alat bukti, sebelum dilakukan uji digital forensic.

Selain itu, pihaknya juga telah memeriksa sebanyak delapan orang saksi. Diantaranya empat saksi dari pihak Bandara Susilo Sintang dan empat saksi lainnya dari anggota kepolisian yang berada di tempat kejadian perkara.

Dari pemeriksaan, lanjut Krisnandi, setidaknya ada tiga dugaan tindak pidana dalam aksi penghadangan Wasekjen MUI tersebut.  Diantaranya pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, Undang Undang Darurat Nomor  12 tahun 1951 tentang senjata tajam, serta Undang Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

“Jadi, untuk melakukan proses hukum tidak bisa terburu-buru. Perlu pendalaman. Perlu pengumpulan alat bukti dan saksi,” kata Krisnandi.

 

Selanjutnya, kata Krisnandi, pihaknya telah membuat laporan polisi model A. Dimana polisi sebagai pelapor sebagai tindak lanjut proses hukum selanjutnya. Dijelaskan Krisnandi, untuk masuk ke dalam pasal 335 KUHP tentang Perbuatan tidak menenyenangkan, pihaknya perlu menghadirkan Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain untuk diperiksa sebagai saksi maupun korban.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak MUI Kalbar untuk menghadirkan pak Tengku Zulkarnain. Jadi untuk masuk ke pasal itu, kami menunggu konfirmasi pak Tengku Zulkarnain,” jelasnya.

Sedangkan untuk dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, pihaknya akan terus memproses. Sementara untuk pelanggaran Undang Undang Penerbangan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan.

“Namun sepertinya Dinas Perhubungan tidak akan memproses meskipun itu salah. Alasannya kenapa, silahkan tanyakan langsung ke Dinas Perhubungan,” katanya meminta kepada perwakilan massa. “Intinya, yang menjadi tanggungjawab kami, akan kami proses. Tapi kami perlu waktu. Tidak bisa buru-buru. Percayakan kepada kami,” tegasnya.

Sementara itu Kapolda Kalbar Irjen Pol Musyafak, mengatakan untuk melakukan proses hukum tidak bisa dengan kata “pokoke”. Perlu waktu untuk melakukan proses. Sehingga diharapkan massa tetap tenang dan bersabar.

Musyafak mengatakan, pihaknya ingin Kalimantan Barat tetap aman. Menginggat, provinsi ini memiliki sejarah kelam masa lalu yang membutuhkan biaya yang besar untuk menghilangkan trauma.

“Saya ingin Provinsi Kalimantan Barat aman. Ada 17 kali provinsi ini mengalami masa kelam. Mengobatinya mahal. Saya yang bukan orang Kalbar saja ingin Kalbar ini aman. Tapi kalau ada orang Kalbar yang ingin Kalbar ricuh, itu berarti dia penghianat. Karena dia menghianati daerahnya sendiri,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Kapolda Kalbar mengaku kecewa, karena aksi massa yang dilakukan tanpa surat izin. Di samping itu, ada salah satu oknum dari massa yang kedapatan membawa senjata airsoft gun.  

“Mutlak itu pelanggaran. Untuk apa coba dia bawa senjata, meskipun itu airshoft gun,” katanya.  Untuk itu, pihaknya telah menangkap dan melakukan penahanan terhadap oknum tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.  “Sekarang orangnya sedang kami periksa dan akan kami kembangkan,” tegasnya. (arf)  

Berita Terkait