Masih Banyak Rumah Dinas dalam Sengketa

Masih Banyak Rumah Dinas dalam Sengketa

  Selasa, 16 February 2016 11:52

PONTIANAK - Beberapa aset milik Pemerintah Kalimantan Barat dikabarkan pindah tangan kepada pihak ketiga, diantaranya diantaranya rumah jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Kabar tersebut pun dibantah Sekretaris Pemprov Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie.

“Belum ada aset rumah dinas atau jabatan Pemprov Kalbar yang dipindahtangankan kepada pihak ketiga,” ujar Zeet setelah pertemuan di BPK, Senin (15/2).

Kendati demikian, Zeet tak menampik adanya aset berupa rumah dinas yang hingga saat ini masih bersengketa. Pensiunan pegawai Pemprov Kalbar ada yang bersikeras memindahtangankan rumah tersebut menjadi miliknya.

Saat ini pada tingkat eselon dua terdapat rumah jabatan Kepala Dinas PU yang masih dalam proses hukum tingkat Mahkamah Agung. Mantan kepala dinas tersebut merasa telah menjalankan proses prosedural agar rumah dinas itu bisa menjadi miliknya. Tetapi Pemprov Kalbar melalui pemeriksaan tertentu Badan Pemeriksa Keuangan RI meminta rumah dinas dikembalikan sebagai aset pemprov.

“Tetapi yang bersangkutan (mantan Kadis PU) keberatan dan menuntut pemprov di PTUN. Tingkat satu dia kalah, kemudian banding dan kalah lagi. Saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung,” jelas Zeet.

Zeet menjelaskan Pemprov Kalbar tak bisa meminta Mahkamah Agung mempercepat proses hukum tersebut. Seharusnya lanjut, Zeet, penegak hukum memiliki upaya percepatan penyelesaiannya karena berkenaan dengan aset milik negara.

Selain rumah dinas milik eselon dua, Zeet menuturkan masih ada sedikitnya 20 unit rumah yang ditempati pegawai Pemprov Kalbar yang bersengketa. Rumah-rumah tersebut tersebar di kabupaten kota. Hal ini dikarenakan adanya tumpang tindih atas bangunan dan tanah.

“Pemprov menyatakan tanah milik pemprov. Tetapi bangunannya ada milik pemerintah kota, kabupaten, ataupun pusat. Kemudian yang menempati rumah mengklaim menjadi milik pribadi,” ujar Zeet.

Zeet menjelaskan saat ini Pemprov Kalbar melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah pusat berkenaan dengan aset-aset tersebut. Ia juga meminta pejabat maupun staf yang menempati rumah dinas dan mengaku telah dipindahtangankan menjadi milik pribadi agar menunjukkan buktinya.

“Jika memang rumah pribadi, mana buktinya? Kalau memang sudah melalui proses dum dulu dan sudah keluar SK, berarti tak masalah,” tutur Zeet. (uni)