Masih Ada Pasien Ditolak

Masih Ada Pasien Ditolak

  Selasa, 25 Oktober 2016 09:30

Berita Terkait

PONTIANAK - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Divisi Regional 13 Benjamin Saut PS menilai sistem kapitasi berbasis komitmen pelayanan bisa meningkatkan peforma pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama ke masyarakat.

Kapitasi merupakan biaya yang dibayarkan di muka oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan. Sejauh ini sistem ini sudah berjalan di Kota Pontianak sejak Januari 2016. Saut berharap sistem ini juga mulai berlaku di seluruh Kalbar Januari 2017.

Saut menyebutkan selama ini BPJS membayar kapitasi ke FKTP tanpa adanya indikator. Sebaliknya melalui sistem yang ditandatangani BPJS dak Kementerian Kesehatan ini memberikan indikator dalam pembayaran kapitasi. 

"Selama inikan pembayarannya kapitasi tanpa ada indikatornya. Sekarangan dengan adanya indikator yang diterapan dan disepakati kedua belah pihak maka itu yang diukur setiap bulan," jelas Saut di Pontianak Senin. 

Indikatornya adalah angka kontak, rujukan non spesialistik dan program pengolahan penyakit kronis. Menurutnya tiga indikator itulah yang nantinya akan diukur dalam kurun waktu tiga bulan. 

Jika dalam tiga bulan ketiga indikator itu dalam kategori baik atau disebut aman maka FKTP akan mendapatkan kapitasi penuh. Jika tidak aman maka akan mendapat konsekuensi yakni berupa pengurangan nilai kapitasinya. 

"Jadi ada reward dan konsekuensi. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta JKN KIS di Puskesmas agar semakin baik. Begitu juga klinik atau dokter praktik perorangan," terangnya. 

Dia mencontohkannya pada angka kontak satu puskesmas dengan indikator minimal nilainya 150 permil. Misalnya, kata dia, ada 1.000 peserta di Puskesmas maka FKTP tersebut minimal kontak 150 peserta. Baik itu dalam kontak karena sakit atau sehat.

Artinya, lanjut dia, jika angka kontak itu di bawah 150 permil maka posisinya tidak aman. Sebalik jika di atas maka dikegorikan aman. Sedangkan di atas 250 permil posisinya berprestasi.

"Jika berprestasi maka reward-nya bisa bertambah. Misalnya kapitasinya 5.000. Kalau berprestasi maka reward-nya itu kapitasi bisa bertambah 5 - 15 persen. 

Sementara itu penerapan pembayaran KBKP ini dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan Nomor HK.03.03/IV/053/2016 dan Nomor 1/2016 tentang pelaksanaan dan pemantauan penerapan Kapitasi berbasis komitmen pelayanan pada FKTP. 

Anggota Dewan Jaminan Sosial Ahmad Ansyori menilai perlu ada komitmen yang kuat guna membuat peta jalan perlindungan sosial di Kalbar agar berjalan maksimal. 

“Tugas kami memonitoring BPJS dan pemerintah yang harus dipahamkan karena masih ada pasien ditolak rumah sakit padahal peserta jaminan sosial,” jelas Ahmad.

Karena itu dia mengingatkan agar fasilitas kesehatan memberikan pelayanan yang baik kepada pasien. Pelayanan yang tidak baik, akan berujung pada ditinggalkan pasiennya. 

Namun dia menilai sejauh ini perjalanannya jaminan kesehatan nasional sudah menunjukkan perbaikan dan pembenahan yang bagus. Termasuk dari sisi faskes yang melayani pasien dan peserta dengan ramah. 

“Survei yang kami lakukan agar peningkatan pelayanan, dari 62 persen menjadi 64 persen di tahun ini. Kami tidak ingin terkecoh dengan angka tersebut,” pungkasnya. (mse)

Berita Terkait