Masih Ada 80 Jiwa , Warga Mempawah Datangi Kantor DPRD Kalbar

Masih Ada 80 Jiwa , Warga Mempawah Datangi Kantor DPRD Kalbar

  Rabu, 3 February 2016 08:25
TOLAK GAFATAR: Warga menyerukan teriakan menolak Gafatar saat berorasi di kantor DPRD Propinsi Kalbar kemarin. Ratusan warga asal Kabupaten Mempawah menyampaikan aspirasinya terkait penolakan Gafatar. SHANDO SAFELA/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PONTIANAK – Meski upaya pemulangan pengikut Gafatar ke daerah asal sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Forkopinda, disinyalir masih ada sebanyak 80 jiwa pengikut Gafatar di Kalimantan Barat.

"Saya mendapatkan informasi masih ada 80 jiwa pengikut Gafatar di Melawi," kata Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulistyanto saat membuka Anev kinerja bulan Januari 2016 di Polda Kalbar, kemarin.Kata Arief, isu Gafatar sudah menjadi isu nasional, perkembangan situasi yang saat ini sudah kondusif harus dikelola dengan baik, agar masyarakat Kalbar hidup dengan tenang dan terhindar dari konflik sosial yang lebih besar.

"Saya minta para Kapolres bisa mengelola situasi yang kondusif ini lebih baik. Mulai dari RT sampai bupati untuk peduli terhadap lingkungannya. Peduli terhadap administrasi kependudukan, peduli dengan administrasi pertanahan. Masa ada 5.000 orang datang dari luar tidak tahu?" ujarnya.

Selain itu, agar mendata kembali aset yang dimiliki oleh warga Gafatar. Baik itu aset bergerak maupun aset tak bergerak seperti tanah. "Saya minta ini diinvetarisir. Bagaimana status kepemilikannya? Siapa pemilik awalnya? Bagaimana cara kepemilikannya? Karena ada indikasi yang tidak benar. Bagaimana individu bisa memiliki lahan tiga hektare sampai puluhan hektare. Apa motivasi mereka?" tegasnya."Struktur organisasi mereka diketahui memiliki gubernur, atau malah jangan-jangan mereka juga memiliki Kapolres atau Kapolsek?" sambungnya.  

Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat juga menyatakan penolakannya terhadap rencana program transmigrasi pengikut Gafatar ke Kalimantan, menyusul dikembalikannya ribuan anggota Gafatar ke daerah masing-masing.Itu dilontarkan, setelah melakukan diskusi dan kajian-kajian berdasarkan pencermatan, pengamatan tentang situasi yang berkembang Seputar persoalan Gafatar pada 30 Januari di Banjarmasin, kami sepakat menolak warga Gafatar di Kalimantan.

Atas sikap penolakan tersebut, DAD juga menyatakan kesiapannya untuk menghadapi gugatan dari Komnas HAM dan Kontras. DAD tidak mau Pulau Kalimantan menjadi tempat penyimpangan, yang membuat teror dan keresahan, serta ajaran-ajaran sesat.Pihak DAD Kalbar juga tidak bertanggung jawab, apabila aspirasi yang menolak kehadiran Gafatar maupun pengikutnya di Kalimantan, tidak diindahkan oleh pemerintah pusat. Pihak DAD Kalbar khawatir kalau kelompok maupun paham-paham Gafatar terus berkembang, maka akan menjadi "bom waktu" yang dapat memicu konflik dan kerusuhan di Pulau Kalimantan.

Sementara itu, penolakan terhadap Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) terus mengelinding. Sekitar 300 warga dari Kabupaten Mempawah menyerbu kantor DPRD Kalbar, Selasa (2/2). Sejak pagi hingga siang hari, dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, mereka menyuarakan penolakan kepada organisasi ini.Muhamad Hatta, koordinator aksi mengatakan bahwa masyarakat di Mempawah dan Kalbar masih merasa was-was dan ketakutan keamanan tidak terjamin. “Alasannya, mereka (Gafatar) masih memungkinkan kembali. Pengikut Gafatar kemungkinan orangnya masih,” ujarnya.

Menurutnya, kedatangan massa ke DPRD Kalbar adalah mendesak kepada aparat hukum untuk mengusut dan menindak tegas aktor-aktor intelektual yang berupaya mengoyak bangsa dan negara. Itu karena di lapangan dan pusat berseliweran pemberitaan warga di Kalbar sudah melakukan tindakan salah.“Pertanyaan kami sebagai anak bangsa, salahkah kami menegakan aturan. Silakan bilang kami bodoh tetapi kami jangan dibodoh-bodohkan. Kami minta wakil rakyat mendukung kami,” katanya disambut pekikan masa.

Hatta menambahkan pada hari ini (kemarin), warga Mempawah bersumpah ke DPRD Kalbar dengan DPRD tingkat kabupaten/kota untuk mendukung langkah warga Mempawah. Jangan sampai ada lagi pengikut Gafatar kembali dengan beralibi program pertanian.”Bagi kami warga Mempawah, itu hanya fitnah dan kedok. Jelas mereka sudah merusak ideologi bangsa dan agama. Kami sudah membawa wartawan langsung ke lokasi pengikut Gafatar. Apa benar hanya cukup 5x2 meter lahan pertanian mampu membiayai kehidupan mereka berombongan,” jelasnya.

Dia menjelaskan gerakan kali ini adalah gerakan terakhir memastikan bahwa pengikut Gafatar tidak akan kembali lagi ke bumi Kalbar. Dalam hal ini, kewenangan tersebut diserahkan ke pemerintah dan DPRD Kalbar. Masalahnya, warga Gafatar masih memungkinkan ada dan bergerak di Mempawah termasuk di kabupaten/kota lain di Kalbar.Ermin Elviani, Wakil Ketua DPRD Kalbar yang menerima ratusan massa mendukung langkah warga Mempawah yang menolak keberadaan Gafatar. “Kami dukung. Jelas langkah-langkah Gafatar sudah salah. Ada kaidah ideologi dan pemahaman beragama di bawah NKRI yang dirusak. Kami tidak ingin bumi Kalbar juga menjadi basis dan sarang mereka,” kata dia.

Menurutnya, keinginan warga Mempawah agar Gafatar tak kembali dalam bentuk program apapun, akan disuarakan sampai ke pusat. Seperti sebelumnya, salah satu Kementerian di Jakarta tengah merumuskan langkah lewat program transmigrasi mengembalikan pengikut Gafatar ke Kalbar.“Kami akan sampaikan, warga Mempawah dan Kalbar sudah menolak. Jangan dahulu rumuskan lewat program transmigrasi. Bisa-bisa pecah “sesuatu” yang tidak diinginkan,” kata anggota DPRD asal dapil Kubu Raya-Mempawah ini.

M. Jimmy, anggota DPRD Kalbar lainnya menambahkan sekarang ini kondisi pascapemulangan pengikut Gafatar ke kampung halaman masing-masing sudah tenang. Jangan ada lagi gesekan dengan berusaha mengembalikan mereka ke Kalbar. “Langkah salah itu. Situasi sudah kondusif pascapemulangan. Warga Kalbar sekarang sudah tenang,” jelasnya.Pun demikian terkait gugatan dari Jakarta ke Kalbar soal pemulangan pengikut Gafatar, sah-sah saja dilakukan. “Kami, DPRD Kalbar dan pemerintah sudah siap. Kami pikir pemerintah sudah melakukan langkah benar dengan mengembalikan mereka ke tempat asalnya,” tutur politisi PDI Perjuangan ini.

Syarif Ishak Almutahar yang ikut menerima massa dari Mempawah secara jelas mengatakan Gafatar sudah dinyatakan paham sesat dan organisasi terlarang. Ideologi dan pemahaman seperti itu tidak boleh hidup di bumi Kalbar. “Tak hanya menghina Islam tetapi juga sudah menghina agama lain. Ini paham benar-benar ingin memecah belah keyakinan umat beragama yang sudah tenang,” ungkapnya.(arf/den)

Berita Terkait