Masalah Asap Jangan Saling Tuding

Masalah Asap Jangan Saling Tuding

  Senin, 15 Agustus 2016 20:34
Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH. memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Terpadu Lintas Sektoral Penanggulangan Kebakaran Hutan Kebun dan Lahan di Kalimantan Barat, di Graha Khatulistiwa Polda Kalbar, Senin (15/8).

Berita Terkait

PONTIANAK--Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH. mengingatkan agar tidak saling menuding antar lembaga dan personal, namun bagaimana bertindak di lapangan dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga tidak mengganggu aktivitas terutama penerbangan. Hal tersebut disampaikannya pada Rapat Koordinasi Terpadu Lintas Sektoral Penanggulangan Kebakaran Hutan Kebun dan Lahan di Kalimantan Barat, di Graha Khatulistiwa Polda Kalbar, Senin (15/8).
Menurut Cornelis, dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan jangan hanya mengandalkan TNI dan Polri. Tetapi semua harus turun tangan apabila terjadi, minimal melapor kepada aparat berwajib sehingga segera ditanggulangi. "Ego sektoral harus dihilangkan, jangan berdiam diri, kita harus mengambil langkah, kalau bisa jangan bakar-bakar, kalaupun harus membakar agar dikendalikan apinya sehingga tidak merembet. Deteksi dini sangat diperlukan salah satunya dengan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan, sehingga apabila muncul titik api segera antisipasi," ujar Cornelis.
Cornelis juga mengingatkan akibat terlalu mengandalkan dua instansi tersebut lalu mereka diwarning presiden. "Padahal masalah asap ini akibat kelakuan kita yang tidak betul," terang Cornelis. Menurutnya pula, ancaman asap yang harus diantisipasi di Kalbar adalah wilayah Kubu Raya, Mempawah sampai Teluk Batang dan  Ketapang, karena di daerah itu terdapat gambut. Terutama Mempawah dan Kubu Raya dekat dengan Bandara Internasional Supadio. Dua daerah ini ungkap mantan Bupati Landak itu, sangat sulit padam apinya apabila terbakar karena gambut ada yang mencapai empat meter. Apabila terjadi kebakaran maka harus ditembak dengan pemadam api, tidak bisa menggunakan pemadaman dari udara.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalbar menyebutkan, hotspot sampai 14 Agustus 2016, tertinggi di Kabupaten Sanggau mencapai 49, Kapuas Hulu 34, Landak 24, Sintang 24, Melawi 19. Sementara di Sambas dan Ketapang serta beberapa kabupaten lain masih dibawah 10.
Kapolda Kalbar Brigje Pol. Musyafakn SH. MM., mengatakan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan/Lahan, menjadi dilema dalam penindakan hukum atas pelaku pembakaran Hutan dan Lahan di wilayah hukum Polda Kalbar.
Dijelaskan Jenderal Polisi bintang satu itu, dalam Pasal 4: Ayat 1: Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektare per-kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa. Ayat 2: Kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota. 
Namun izin pembakaran lahan tersebut tidak diperbolehkan pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang dan iklim kering (ayat 3).
Sementara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang lingkungan hidup ini semakin sulit menghapus praktek pembukaan lahan dengan cara dibakar. Pasal 69, Ayat 2 menyebutkan: Ayat 2: membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan memperhatikan kearifan lokal daerah masing-masing.
Pertama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 78 ayat (3) menyebut, pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar.
Adapun, pada Pasal 78 ayat (4) menyebut, pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 5 tahun dam denda maksimal sebesar Rp 1,5 miliar. Kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pasal 8 ayat (1) menyebutkan, seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi kurungan 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar.
Ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Pada Pasal 108 menyebutkan, seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda maksimal Rp 10 miliar.
Menurut Musyafak, terlepas dari pro dan kontra aturan, Kalbar memang harus stop asap karena negara lain juga sudah terkena dampaknya seperti Singapura. Sudah seharusnya semua pihak bersama-sama membesarkan nama Kalimantan Barat dengan hal-hal yang positif.(r)

 

Berita Terkait