Martin Rantan, Calon Bupati Ketapang Pejuang Tidak Boleh Takut

Martin Rantan, Calon Bupati Ketapang Pejuang Tidak Boleh Takut

  Minggu, 13 December 2015 06:37

Berita Terkait

Gagal pada Pilkada 2010, tidak membuat nyali Martin Rantan ciut. Ia yang sedang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalbar periode 2014-2019, mengambil resiko dengan mengundurkan diri dan memilih kembali mencalonkan sebagai salah satu calon Bupati Ketapang. Bahkan, ia memberanikan diri maju melalui jalur independen. AHMAD SOFI, Ketapang

Namanya sudah tidak asing lagi di dunia perpolitikan, baik di Kalbar, khususnya di Ketapang. Tiga periode menjabat anggota DPRD Ketapang, membuatnya dikenal berbagai kalangan. Suaranya yang lantang mengkritik kebijakan pemerintah yang tak pro rakyat sudah menjadi ciri khasnya dalam berpolitik.

Tidak heran, jika legislator Partai Golongan Karya ini dijuluki sebagai politikus senior di Ketapang. Bahkan, darah politik diwariskan dari ayah dan kakeknya. "Bapak dan datok (kakek; red) juga dulu juga anggota dewan," kata Martin saat ditemui di rumahnya, kemarin (12/12) siang.

Pertama kali pria kelahiran di Tumbang Titi, 28 Maret 1968 ini menjadi legislatif adalah di tahun 1999. Kala itu, ia menjadi Pengganti Antar Waktu (PAW) hingga tahun 2004. Merasa tertantang untuk menyuarakan aspirasi rakyat, ia pun kembali maju dan berhasil menjadi anggota dewan periode 2004-2009.

Ketika duduk di kursi dewan, ia berada di komisi IV yang membidangi pembangunan. Sesuai dengan cita-cita awalnya, menjadi perwakilan rakyat bukan untuk mencari kekayaan, tapi untuk membangun. Atas perjuangan itulah, ia kembali terpilih pada Pileg 2009-2014 masih dengan menunggangi Partai Golkar.

Karena tidak bisa mengambil kebijakan secara penuh untuk membangun, ia pun mencalonkan diri sebagai calon Wakil Bupati Ketapang berpasangan dengan Yasir Anshari di Pilkada 2010. Kala itu, ia hanya cuti dari anggota dewan.

Pilkada yang diikuti empat pasang itu, pasangan Yasir-Martin memperoleh suara terbanyak di putaran pertama. Namun, pasangan ini harus menerima kemenangan pasangan Henrikus-Boyman di putaran kedua. Ia pun kembali ke dewan Ketapang hingga tahun 2014.

Tiga periode duduk di DPRD Ketapang, bapak tiga anak ini pun mencalonkan diri sebagai anggota dewan Kalbar, masih dengan perahu Golkar. Karena saat itu ia pun menjabat sebagai Sekretaris DPD II Golkar Ketapang. Ia yang mempunyai basis suara yang besar di daerah perhuluan melenggang mulus ke DPRD Kalbar mewakili Ketapang dan Kayong Utara.

Baru 11 bulan menjabat, ia justru memilih mengundurkan diri dari DPRD Kalbar. Pada 27 Agustus 2015, ia mundur dan mencalonkan diri sebagai calon Bupati Ketapang. Bukan menggunakan partai, ia maju dengan Suprapto melalui jalur independen. "Karena saat itu partai saya dalam kepengurusan dualisme. Feeling saya mengatakan, saya tidak akan terpilih sebagai calon dari partai saya, apalagi partai saya harus berkoalisi dengan partai lainnya. Oleh karena itu, saya memilih maju melalui jalur independen," ujar suami dari Elisabet Betty ini.

Motivasinya maju sebagai calon orang nomor 1 di Ketapang, antara lain karena ketika menjadi legislatif, perjuangannya terbatas. Perjuangan di legislatif masih kolektif koligeal. Seorang anggota dewan tidak bisa mengambil keputusan atau menentukan. Yang bisa menentukan atau mengambil keputusan akhir adalah Bupati. "Tentunya tidak sembarang menentukan, melainkan melalui koordinasi dengan DPRD, staf ahli, SKPD dan pertimbangan lainnya," papar bapak tiga anak ini.

Jika pada Pilkada kali ini ia berhasil, ia akan melalukan beberapa langkah awal untuk membangun Ketapang. Akan tetapi, jika KPU menetapkan calon lain yang menang, ia bisa menerimanya. Bahkan, ia sudah mempersiapkan diri untuk menjalankan sebuah usaha jika Pilkada kali ini ia kembali gagal.

"Seorang pejuang tidak boleh memiliki rasa takut. Menang kalah itu pilihan. Dalam Pilkada ini, menang jadi abu kalah jadi arang. Saya sudah mengambil resiko dengan mundur dari dewan, jika saya tidak terpilih, saya akan menekuni dunia usaha. Kalau memang fakta-fakta hukum membuktikan saya kalah, maka saya harus menerima," ungkap Sarjana Hukum Universitas Tanjungpura ini.

Menurutnya, terpilih sebagai Bupati bukan menjadi sebuah kebanggaan. Ketika menjabat itu bukanlah sebuah kenikmatan, tapi sebuah tanggung jawab besar. "Saya tidak berorientasi kepad harta kekayaan, gaya hidup yang mewah, tapi yang saya pikirkan adalah adalah tanggung jawab," jelas pria yang selalu berpenampilan sederhana ini.

"Daerah Ketapang ini perlu kemajuan, perlu perubahan. Kaya akan sumber daya alam tetapi masih minim tingkat rasio ekonomi. Tidak mudah untuk merubah itu. Mungkin saya akan meletakkan pondasi dasar," lanjut anak ketujuh dari delapan bersaudara ini.

Jika KPU telah menetapkannya sebagai pemenang dan dilantik, yang pertama dilakukan adalah menata ulang tata kelola birokrasi. Penyesuaian struktur SKPD akan dilakukan. Misalnya Bagian Keuangan yang sudah saatnya menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Juga Bagian Kepegawaian yang harus dinaikkan menjadi Badan Kepegawaian.

"Jadi, enam bulan pertama akan melalukan pembenahan di internal dulu. Setelah itu, pada APBD Perubahan, baru menyesuaikan rancangan birokrasi ini harus disesuaikan dengan anggaran. Jangan kita rancang tata kelola birokrasi tapi tidak diberikan anggaran. Tidak jalan itu," tegas Martin.

Ia juga akan melanjutkan pembangunan yang dirancang oleh Bupati sebelumnya. Yang tidak tuntas akan tuntaskan, yang belum selesai akan diselesaikan. "Jangan sampai ada belanja untuk infrastruktur berhenti di tengah jalan. Akan tetapi semuanya masih akan dikaji ulang," pungkasnya. (*)

 

Berita Terkait