Majukan Dunia Pendidikan

Majukan Dunia Pendidikan

  Jumat, 29 July 2016 10:15
BYE ANIS Karyawan membereskan sejumlah barang pribadi milik Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu (27/7). Barang tersebut akan dibawa ke kediaman prbadi di kawasan Lebak Bulus setelah Anies digantikan oleh Prof Muhajir sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk Kabinet Kerja reshuffle jilid II. MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

Berita Terkait

PONTIANAK – Respon positif  wajah baru di dunia pendidikan disambut kalangan berbagai kalangan. Pengamat pendidikan Universitas Tanjung Pura Pontianak, Aswandi mengatakan, presiden mengganti menteri ini bukan semata-mata hanya pertimbangan politik. “Kita sama-sama tahu bahwa Mendikbud ini kan bukan dari politisi. Mereka semua dari profesional,” katanya kemarin.

Presiden memiliki hak prerogatifnya sendiri untuk memilih dan mencopot menteri. “Pasti sudah ada evaluasi,” katanya. Tentunya pemerintah, presiden beserta staf-stafnya sudah mengevaluasi. Masing-masing menteri memiliki target dan nilainya sendiri. Ada banyak indikator yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk menentukan tingkat keberhasilan menteri.

Ia mengaku optimistis melihat Mendikbud yang baru dilantik Rabu (27/7) kemarin, Muhadjir Effendy. Sangat optimistis kepada beliau dalam memimpin dunia pendidikan. Bisa memajukan dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di Kalbar. Dengan melihat catatan prestasi dan pengalaman yang sudah dicapai Muhadjir semasa muda dan segala ide-ide segar yang pernah dibuatnya pada waktu itu. Dan sangat berdampak baik pada universitas tempat ia berkarir pada waktu itu.

Mengenal cukup baik menteri baru, ia bahkan secara langsung mengucapkan selamat lewat pesan singkat. Selain memiliki pengetahuan di dunia pendidikan, Muhadjir juga tentunya pengalaman. “Dan memang terbukti berhasil,” katanya yakin.

Ia melanjutkan, segala program yang sudah dicanangkan Anies mesti dilanjutkan. Seperti halnya Kurikulum 2013 yang menurutnya sudah sangat bagus dan yang utama, persoalan membangun integritas karena persoalan negara ini memang ada di integritas.  “Saya berharap itu dilanjutkan,” katanya.

Memang, ada terobosan yang sudah dibuat Anies, tetapi maju atau tidaknya dunia pendidikan di Indonesia tidak bisa dinilai hanya selama lima tahun kerja. Mengevaluasi dan menilai perkembangan pendidikan ini berbeda dengan lainnya, sangat sulit.

Contohnya saja ketika Anies membuat kebijakan mengenai nilai integritas peserta didik. “Sangat sulit untuk menentukan penilaian itu,” katanya. Tetapi setiap tahun sudah semakin diperbaiki oleh beliau. “Sudah bagus selama ini,” tambahnya lagi. Target secara spesifik dalam kementerian ini mungkin belum tercapai.

Terpisah, Ketua Persatuan Guru Republi Indonesia (PGRI) Kalimantan Barat, Samiun, secara pribadi mengucapkan kepada Muhadjir Effendy. “Semoga betul-betul dapat menjalankan amanat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang memang memberikan angin segar kepada seluruh komponen pendidikan di Indonesia dan Kalbar,” katanya kemarin melalui sambungan telepon.

Ia mengatakan, secara umum menteri merupakan pembantu presiden. Bagaimana seharusnya menteri dapat bekerja sesuai intruksi presiden. Jangan sampai membuat ketegangan dan pertentangan di dunia pendidikan. Semua menteri pada hakikatnya membantu presiden dan membuat presiden lebih tenang dan dapat berpikir lebih jauh bukan hanya memikirkan program menteri masing-masing.

PGRI sendiri sudah merasakan betul beberapa pertentangan antarmenteri yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan. Ia mencontohkan seperti kontroversi hari guru dan hari ulang tahun PGRI yang dipisahkan. “Padahal Hari PGRI itu dipakai hari guru. Itu sesuatu yang sangat bertentangan,” ungkapnya.

Ia berharap, pelantikan Mendikbud dan beberapa menteri lainnya dapat bersinergi dengan baik dan dapat memberikan ketenangan dan kesejukan kepada masyarakat. Terutama tentunya pada masyarakat dunia pendidikan.

Selanjutnya, ia mengatakan, harus ada ketegasan dari Mendikbud mengenai kurikulum yang digunakan di Indonesia. Kurikulum mana yang lebih baik dan cocok di lingkungan pendidikan di Indonesia dan mana yang harus ditunda.

Berbeda dengan Aswandi, secara pribadi, ia lebih memilih kurikulum KTSP karena dirasa lebih cocok dengan kondisi di Indonesia yang geografisnya tidak sama. Sampai sekarang pun ia mengaku masih mengkritisi kurikulum 2013. Dunia pendidikan semestinya tidak perlu dihiruk-pikukkan dengan pergantian kurikulum.  

Kepada sang Mendikbud baru, ia beranggapan beliau sudah memang asam garam di dunia pendidikan. Ia mengkau sangat optimis. “Harus optimis,” tegasnya. Dengan melihat bagaimana pengalamannya di dunia pendidikan seharusnya Muhadjir akan lebih sadar dan paham bagaimana seharusnya pendidikan di Indonesia. Ia mesti paham dan menindak lanjuti apa yang sudah ia lakukan selama ini supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar.

Akan tetapi, masih ada banyak hal yang harus menjadi tugas berat bagi Mendikbud baru ini. Terlebih, menurutnya dunia pendidikan di Indonesia masih belum memiliki arah. “Mau dibawa kemana?” tanyanya.

Mendikbud baru ini harus dapat melayani pendidikan semaksimal mungkin. Seperti soal pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan di seluruh Indonesia dan tentunya yang tak kalah penting ialah perhatian kepada tenaga pendidik, guru.

Tak dapat ia pungkiri, tenaga pendidik di Kalbar masih sangat kurang. Hal ini menurutnya harus segera dipenuhi. Sampai kapanpun dan bagaimanapun kurikulumnya, kurikulum itu tidak akan pernah jalan.

“Masyarakat Kalbar harus menunggu berapa tahun agar dapat merasakan pendidikan seperti di daerah yang sudah maju? Kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi perhatian utama bersama dengan jumlah tenaga pendidik di Indonesia, khususnya di Kalbar,” jelasnya.

Mengatasnamakan PGRI, ia mengatakan PGRI sangat fokus untuk mengawal dan dikawal. PGRI atau organisasi keguruan lainnya jangan sampai dijauhi. Walaupun hanya sebagai organisasi, mereka tetap harus tetap diajak. Jangan sampai ditinggalkan bahkan dipecah belahkan.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Panca Setya Sintang, Cornelia menuturkan, seperti yang serign terjadi, begitu Mendikbud diganti maka berganti jugalah kurikulumnya. Kalau pun kurikulumnya tidak diganti, tentu akan ada perubahan di dalamnya, seperti yang terjadi sebelumnya ketika M. Noh digantikan Anies. “Masih tanda Tanya memang jika ada perubahan-perubahan termasuk salah satunya kurikulum,” katanya kepada Pontianak Post, Kamis (28/7) siang.

Kurikulum 2013 sebenarnya sudah diterapkan di sekolahnya selama satu semester, lalu kembali lagi menggunakan kurikulum 2006. “Setelah beberapa waktu, itu kami diharuskan kembali menggunakan kurikulum 2013, tapi memang masih kesulitan,” katanya.

Dengan bergantinya Mendikbud itu, ia berharap para guru betul-betul diperhatikan. Bukan hanya guru yang berstatus PNS, tetapi juga guru honorer. Pada dasarnya keduanya memiliki andil yang sama dalam memajukan putra-putri bangsa. “Semoga tidak dibeda-bedakan lagi,” ujarnya.

Ia melanjutkan, yang terjadi dewasa ini ialah adanya pandangan yang sedikit membeda-bedakan sekolah negeri dan swasta. Bagaimana harusnya ada pemerataan kesempatan masuk ke sekolah-sekolah unggulan. Sehingga, misalnya pada saat penerimaan siswa baru, sekolah swasta tidak harus menunggu pengumuman dari sekolah negeri, baru menutup pendaftaran.

“Karena budaya yang telah tumbuh kan seperti itu,” katanya. Mereka yang tidak dapat masuk sekolah negeri akhirnya mejadikan sekolah swasta pilihan terakhirnya. “Ini kan seperti tidak adil kepada anak,” katanya lagi.

Tentunya, salah satu yang penting ialah tenaga didik yang masih di daerah seperti kami. “Apalagi sekolah swasta seperti kami,” katanya. Belakangan juga muncul wacana yang banyak dibicarakan mengenai isu bahwa menteri akan menarik semua guru PNS dari sekolah swasta untuk masuk ke sekolah negeri. “Semestinya sudah dipikirkan terlebih dahulu, apakah sekolah swasta mampu atau tidak menghadapi jumlah murid yang sedemikian banyak,” jelasnya.

Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Pontianak, menuturkan, pendidikan bisa lebih baik lagi dari yang sudah ada sekarang. “Otomatis harus ada perubahan-perubahan,” katanya. Juga nantinya, perlu adanya kerjasama. Bukan hanya dari sekolah, tapi dari semua pihak. Baik sekolah, orangtua dan pemerintah daerah masing-masing.

Ia melanjutkan, setiap ada perubahan menteri memang pasti akan ada perubahan. Akan ada kebijakan baru lagi. “Dan dari teman-teman sudah ada ketakutan seperti itu,” ujarnya.

Apa yang dikhawatirkan para guru dan kepala sekolah salah satunya ialah, ketika apa yang sudah disiapkan, perangkat pembelajarna yang sudah disiapkan sebelum memasuki tahun ajaran baru. Ketika para guru sudah menetapkan hal tersebut, dan tiba-tiba ada perubahan kebijakan dari menteri. Seakan-akan apa yang dilakukan oleh guru sia-sia saja.

“Akan tetapi mudahan-mudahan walaupun ada perubahan, tidak terlalu signifikan. Kalaupun ada, tentunya untuksesuatu yang lebih baik bagi pendidikan di Indonesia khususnya di Kalbar. Tinggal nantinya mengembangkan yang sudah ada saja,” tutupnya.(mif)

Berita Terkait