Mahalnya Harga Sebuah Bencana , Akibat Kebakaran dan Asap di Indonesia

Mahalnya Harga Sebuah Bencana , Akibat Kebakaran dan Asap di Indonesia

  Selasa, 15 December 2015 06:53   1

 Oleh  : Ivan Andri Gunawan

Mungkin belum lepas dari ingatan kita akan bencana kabut asap yang baru baru ini melanda tidak hanya beberapa wilayah di Indonesia seperti Kalimantan dan Sumatera, tapi hingga mencapai negara tetangga seperti malaysia dan singapura. Bagaimana masyarakat menderita akibat kabut asap yang melanda, dan berapa banyak korban berjatuhan akibat penyakit gangguan pernapasan akibat bencana kabut asap ini, lumpuhnya bandara dan sebagian besar perekonomian di Indonesia. Artikel ini akan mengkaji secara gamblang pengaruh bencana kabut asap ini dan kerugian yang diderita Indonesia apabila dilihat dan dihitung berdasarkan nilai rupiah baik akibat penurunan kesehatan masyarakat dan berkurangnya produktivitas dari kegiatan di sektor perekonomian di Indonesia.

Sebelumnya mari kita amati reka peristiwa bermulanya bencana kabut asap ini di Indonesia. Pada pertengahan 1997, kebakaran di Indonesia mulai menyebarkan awan tebal berupa asap dan kabut ke berbagai negara tetangganya. Ketika kebakaran pada tahun 1998, sekitar 8 juta hektar lahan telah terbakar, semenjak itu jutaan orang menderita dampak akibat pencemaran udara. Kebakaran yang sebagian besar sengaja di sulut, disertai dengan keadaan kekeringan karena El-Nino merupakan salah satu bencana lingkungan terburuk pada abad ke – 20. Untuk melihat berapa besar kerugian yang dialami oleh Indonesia akibat bencana kebakaran dan asap apabila di Rupiahkan, kita dapat mengacu kepada David Glover& Timothy Jessup dalam bukunya “Mahalnya Harga Sebuah Bencana” yang diterbitkan oleh ITB pada tahun 2002. Kerusakan tersebut dibagi beberapa segmentasi diantaranya dari sektor kesehatan, diperkirakan kerugian yang dialami oleh Indonesia sebesar US$ 924 juta, di sektor pariwisata sebesar US$ 58,63 juta. Dari sektor sumber daya alam seperti kayu US$ 494 juta, pertanian US$ 470 juta, produksi langsung ekosistem hutan US$ 705 juta, dan fungsi tidak langsung ekosistem hutan US$ 1.077 juta. Kemudian dari sektor keanekaragaman hayati  yang dapat dimanfaatkan sebesar US$ 30 juta dan dari biaya untuk pemadaman kebakaran sebesar US$ 25 juta serta akibat pelepasan karbon sebesar US$ 272 juta. Sungguh fantastis bukan kerugian yang diakibatkan oleh bencana kebakaran dan asap di Indonesia.

Kerugian total akibat kebakaran dan asap yang mendekati US$ 4,5 milyar atau setara sekitar Rp 58,5 Triliun tenyata lebih besar dari biaya gabungan pertanggungjawaban hukum dari bencana pecahnya tanker raksasa pengangkut minyak Exxon Valdez dan bencana terlepasnya gas beracun di Bhopal, India. Kerugian tersebut juga jauh lebih besar dari dana yang dibutuhkan untuk menyediakan prasarana dasar sanitasi, air bersih dan sistem riol bagi seluruh masyarakat pedesaan di Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 120 juta orang. Jumlah tersebut juga dua kali lipat melebihi dana bantuan asing yang diterima oleh Indonesia setiap tahunnya, serta setara dengan 2,5 % Produk Nasional Bruto (GNP) Indonesia (Glover D, 2002).

Pertanyaan sekarang yang harus kita jawab dan hadapi bersama ialah, apa yang dapat kita lakukan untuk mengelola atau mencegah kebakaran. Kebijakan pemerintah memegang peranan yang sangat penting disini, termasuk kebijakan terkait budidaya hutan, dan praktek guna lahan yang turut berperan dalam menimbulkan bahaya dan risiko kebakaran. Pendekatan pengendalian kebakaran terpadu, yang meliputi pencegahan, deteksi dan pemadaman kebakaran sangatlah diharapkan. Pendekatan terpadu ini dapat dipergunakan sebagai panduan untuk menyerasikan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, organisasi internasional dan masyarakat. Pembukaan lahan komersial untuk perkebunan kelapa sawit dan pengusahaan hutan merupakan penyebab utama kebakaran yang terjadi  di Sumatera dan Kalimantan (memberikan sumbangan sebesar 80 % dari seluruh kebakaran di Sumatera dan Kalimantan, menurut mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup Sarwono Kusuma Atmaja).

Peraturan perundangan yang ada saat ini mengenai kebakaran seharusnya diterapkan lebih ketat, dan disesuaikan dengan kebutuhan. Sertifikasi produksi minyak sawit dan produksi kertas yang bertanggung jawab, dapat menjadi pendorong bagi perusahaan untuk mencari alternatif selain pembakaran. Masyarakat desa dan pekerja perkebunan harus dibuat peduli terhadap dampak negatif  pembakaran hutan dan didorong untuk menggunakan api secara bertanggung jawab. Informasi dan petunjuk harus ditopang dengan sanksi yang berat untuk menghukum perusahaan atau individu yang melanggar petunjuk atau mengabaikan larangan pembakaran. Pemerintah harus membatasi atau membekukan permintaan pengubahan peruntukan hutan sampai tersedianya kebijakan alokasi lahan dan prosedur pengendalian kebakaran yang lebih baik. Terakhir dibuat prosedur yang dapat mengurangi dampak kesehatan dan ekonomi akibat asap pada saat terulangnya kejadian pencemaran udara yang menyebar luas. Kampanye kepedulian masyarakat diperlukan untuk menjelaskan risiko kesehatan yang berkaitan dengan asap dan memaparkan berbagai upaya yang diperlukan. Sebuah sistem yang secara berkala mengukur tingkat pencemaran udara, harus dipasang di wilayah padat penduduk sejalan dengan pembentukan prosedur untuk memperingatkan masyarakat terhadap bahaya kesehatan dan transportasi ketika tingkat pencemaran meningkat. Jadi ayo kita bersama sama menjaga ibu pertiwi tanah kelahiran Indonesia, Tanah air kita tanggung jawab bersama. 

 

*)Mantan Ketua BEM

Fakultas Teknik Lingkungan Untan,

Mahasiswa Program Pasca Sarjana

PIAS – Teknik Sipil dan Lingkungan ITB