Mafia Kasus di MA Saling Melindungi, Andri Kukuh Main Sendiri dalam Atur Salinan Kasasi

Mafia Kasus di MA Saling Melindungi, Andri Kukuh Main Sendiri dalam Atur Salinan Kasasi

  Senin, 15 February 2016 07:58
SUAP : Tersangka suap di Mahkamah Agung, Andri Tristianto Sutrisna usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta. Kasubdit Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus Mahkamah Agung itu diamankan dalam operasi tangkap tangan KPK usai menerima suap Rp400 juta dari pengusaha Ichsan Suadi melalui pengacara Awan Lazuardi Embat guna menunda pengiriman salinan putusan kasasi, Minggu (14/2).HENDRA EKA/JAWAPOS

Berita Terkait

JAKARTA – Kasus suap yang melibatkan Andri Tristianto Sutrisna diharapkan menjadi pintu masuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membersihkan para penyamun keadilan di Mahkamah Agung (MA). Sebab, selama ini banyak laporan indikasi rasuah di MA, tapi tak kunjung ditindaklanjuti. Kasus Andri pun mengindikasikan keterlibatan pihak lain.

Indikasi itu tampak dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) jabatan Kasubdit Kasasi Perdata yang disandang Andri. Dengan jabatan itu, seharusnya yang diurusi Andri hanya perkara perdata. Sementara itu, kasus pengusaha Ichsan Suaidi merupakan perkara korupsi yang masuk ranah pidana.

Di MA, urusan kasasi di ranah pidana maupun perdata sama-sama berada di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum). Ditjen Badilum membawahkan Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana serta Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata. Dari sanalah muncul dugaan keterlibatan pejabat di Direktorat Pranata dan Tata Laksana Pidana.

Salah satu tugas Andri adalah mengoordinasi panitera hakim-hakim yang menangani satu perkara. Dia mengoordinasikan penyerahan putusan dari tiap-tiap hakim. Putusan dikumpulkan, lalu diminutasi dan diketik ulang. Setelah itu, putusan kembali diserahkan kepada para hakim untuk dibaca ulang.

Di situlah Andri punya peluang main-main. Dia bisa mempercepat salinan putusan yang seharusnya sesuai urutan (first in, first out). Bisa juga sebaliknya, menunda penerbitan putusan yang dipesan pihak tertentu. Intinya, bergantung order yang masuk.

”Mustahil dia yang ada di perdata bisa mencampuri urusan pidana kalau tidak ada kerja sama,” ujar seorang sumber.

Sampai saat ini, Andri masih pasang badan. Setelah menjalani pemeriksaan Minggu dini hari (14/2), Andri menyatakan tak ada keterlibatan pihak lain. ”Tidak ada, tidak ada,” ucapnya saat hendak digelandang ke mobil tahanan KPK.

Sumber tersebut menyebutkan, kebiasaan oknum di MA memang seperti itu. Ketika terjebak perkara, mereka tidak akan ”menggigit” si rekan. Berbeda dengan kebiasaan anggota DPR saat terjerat korupsi, nyanyi ke sana kemari. Kasus korupsi yang diungkap KPK di MA sebelumnya menjadi salah satu contoh.

Sebelum meringkus Andri, KPK pernah mengungkap kasus rasuah di MA yang melibatkan Djodi Supratman dua tahun lalu. Djodi merupakan staf Badan Diklat Hukum dan Peradilan MA yang menerima uang dari pengacara Mario C. Bernardo.

Ketika itu Djodi menjanjikan pengurusan kasasi kepada Mario. Dia bekerja sama dengan staf hakim agung Andi Ayyub Saleh, Suprapto. Hingga saat ini, kasus itu terputus hanya sampai Djodi. Padahal, Suprapto dalam sidang mengaku bahwa Andi Ayyub minta tambahan uang suap.

Permainan yang kerap dilakukan oknum di MA biasanya menggunakan ”operator-operator” pegawai kelas bawah. Bisa juga makelar kasus (markus) yang tak bekerja di dalam MA. Para operator itu biasanya menjalin komunikasi langsung dengan pengacara orang yang sedang beperkara di MA.

Sementara itu, KPK masih menutup rapat hasil pemeriksaan terhadap Andri dan dua tersangka lain. Meski begitu, pihak KPK menyebutkan bahwa tidak tertutup kemungkinan kasus itu bisa menjadi pintu masuk untuk menggarap perkara lain di MA.

Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha mengatakan, sejauh ini KPK masih berfokus memeriksa tiga tersangka untuk mendalami modus. ”Dari situ, diharapkan ada petunjuk-petunjuk yang bisa digunakan untuk pengembangan perkara,” ujarnya.

Untuk mencegah komunikasi antar tersangka, Minggu dini hari (14/2) KPK menahan mereka di tempat yang berbeda. Andri ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur. Sementara itu, pengusaha Ichsan Suaidi dititipkan ke Rutan Polres Jakarta Selatan. Sedangkan pengacara Awang Lazuardi Embat ditempatkan di Rutan Polres Jakarta Pusat.

 

Banyak Laporan

Indikasi adanya mafia peradilan di MA juga dibenarkan mantan Komisioner Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh. Dia mengatakan, selama lima tahun menjadi komisioner di KY, banyak laporan yang terkait dengan indikasi rasuah di MA. Baik yang berkaitan dengan hakim maupun sekretariat. ”Laporan itu kami tindak lanjuti dengan meneruskan ke MA. Tapi, buktinya, masih ada yang tidak terungkap,” ujar Imam.

Bukan hanya KY, Ombudsman RI juga menerima banyak laporan yang terkait dengan ketidakberesan di MA. Mantan Komisioner Ombudsman Budi Santoso mengatakan, laporan terbanyak tentang MA ialah penundaan berlarut yang terkait dengan kasasi dan peninjauan kembali.

Sebagaimana diketahui, Sabtu dini hari (13/2) KPK berhasil mengungkap permainan salinan putusan kasasi di MA melalui operasi tangkap tangan (OTT). Dari operasi itu, KPK menangkap Andri, Ichsan, dan Awang dengan barang bukti uang Rp 400 juta. Penyelidik KPK juga ikut mengamankan uang satu koper di rumah Andri, kawasan Gading Serpong.

Uang diberikan oleh Ichsan lewat Awang dengan maksud agar Andri menunda penerbitan salinan kasasi perkaranya hingga tiga bulan. Ichsan, yang merupakan bos PT Citra Gading Asritama, selama ini menyandang status sebagai terpidana kasus korupsi pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Mataram, NTB. Kasus itu sudah inkracht, tapi tak kunjung dieksekusi karena salinan putusan kasasi belum turun. (gun/c11/kim)   

Berita Terkait