Macet dan Pemudik Tewas, Pemerintah Minta Maaf

Macet dan Pemudik Tewas, Pemerintah Minta Maaf

  Sabtu, 9 July 2016 15:24
FOTO AFP

Berita Terkait

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, atas peristiwa kemacetan panjang di Brebes beberapa hari lalu, yang disebut mengakibatkan belasan orang meninggal dunia‎.

"Saya Mendagri, atas nama pemerintah, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang mudik, khususnya kepada keluarga yang tertimpa musibah," ujar Tjahjo, Sabtu (9/7).

Pemerintah, kata mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini, sebenarnya telah berusaha secara maksimal mempercepat pembangunan jalan tol maupun melakukan perbaikan sejumlah ruas jalan utama. Sehingga memudahkan ‎dan memberi kenyamanan masyarakat untuk mudik melalui jalan darat.

Namun ternyata masih terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Kemacetan panjang tidak saja merugikan masyarakat yang hendak mudik secara materi. Bahkan ada yang disebut-sebut meninggal dunia akibat kelelahan, karena tidak bisa segera ditangani secara medis.

"Adanya musibah dan masih adanya kekurangnyamanan dalam perjalanan, menjadi evaluasi kami, pemerintah. Khususnya Kemendagri. Sekali lagi sebagai Mendagri, kami mohon maaf," ujar Tjahjo.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mendesak pengusutan tuntas kasus kemacetan parah di tol Brebes, Jawa Tengah.

Menurut Neta, hal ini untuk mengetahui apakah kemacetan selama 25 jam di tol Brebes itu akibat ketidakbecusan dalam melakukan rekayasa lalu lintas. 

"Atau atau ada unsur kesengajaan semacam sabotatase atau melawan dengan diam berkaitan naiknya Tito Karnavian sebagai Kapolri yang melangkahi enam angkatan di atasnya," kata Neta, Sabtu (9/7).

Terlepas dari hal itu, Neta menambahkan, kemacetan parah yang membuat jalur neraka yang menewaskan belasan orang di Brebes menjadi tanggung jawab Kakorlantas Polri dan Kapolda Jateng.

Sebab dalam sinergi mengendalikan arus mudik ada lima instansi yang terlibat dan menjadi lima pilar. Tapi dalam tugasnya masing-masing punya bidang pekerjaan.

Kelima pilar itu, pertama manajemen lalu lintas ada pada Bappenas. Kedua, Kementerian PU menguji masalah kelaikan jalan, yang di dalamnya ada Badan Pengelolaan Jalan Tol (BPJT). Ketiga, Kementerian Perhubungan mengontrol masalah kelaikan kendaraan (angkutan umum) dan fasilitas kelaikan keselamatan lalu lintas. 

Keempat, Polri yang bertanggung jawab dalam rekayasa lalu lintas, pembinaan, dan penegakan hukum. Kelima, Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab pascakejadian atau penanganan korban laka lantas post crash. "Dari lima pilar ini bisa diketahui, siapa yang harus bertanggung jawab dalam kasus jalur neraka yang menewaskan belasan orang tersebut," katanya. (gir/boy/jpnn)

Berita Terkait