Lulusan IPDN Terima SK CPNS

Lulusan IPDN Terima SK CPNS

  Rabu, 5 Oktober 2016 10:44
SERAH: Kepala BKD Kalbar Kartius menyerahkan SK CPNS secara simbolis kepada seorang purna praja IPDN, kemarin. HUMAS PEMPROV KALBAR

Berita Terkait

PONTIANAK – Sebanyak 79 orang lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXIII menerima Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Selasa (4/10) di Ruang Praja II Kantor Gubernur Kalbar

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kalimantan Barat Kartius menilai lulusan terbaik IPDN angkatan XXIII tahun 2016 menandakan jika sumber daya manusia (SDM) Kalimantan Barat mampu bersaing dengan Provinsi lainnya.

Sebagaimana diketahui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2016 Kalimantan Barat menempati urutan ke 26 dari 33 Provinsi seluruh Indonesia. 

Menurutnya kondisi ini mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan, terutama untuk bidang Kesehatan, pendidikan serta bidang pendapatan masyarakat. Dimana ketiga aspek tersebut merupakan ujung tombak kemajuan Provinsi Kalimantan Barat.

"Tingkatkan terus prestasinya ketika melaksanakan tugas di daerah. Purna Praja dituntut untuk mampu melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya," pesan Kartius. 

Sesuai dengan arahan Menteri PAN-RB, Pemprov Kalbar bertanggungjawab mengatur penempatan orientasi tugas para Purna Praja IPDN yang baru lulus. 

Dimulai sejak 3 Oktober 2016, para Purna Praja ini dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing untuk melaksanakan Orientasi tugas dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalbar dan terdapat sebagian lulusan Purna Praja diberdayakan di Pemerintah Proivinsi Kalbar. Selanjutnya tehnis penempatan akan diinformasikan oleh Kapala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalbar. 

Kartius mengingatkan selama orientasi tugas yang dilaksanakan itu berlangsung selama setahun. Setiap pemerintah daerah, jelas dia, wajib melakukan monitoring dan penilaian. 

"Hasilnya dilaporkan ke Menteri PAN-RB. Setahun kemudianm para Purna Praja Angkatan XXIII ini ditempatkan secara definitif pada pemerintah daerah seluruh Indonesia," lanjut dia. 

Karena itulah dia mengingatkan agar Purna Praja dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dia menilai terpenuhinya tuntutan masyarakat ssebagai gambaran pengabdian. 

Kendati demikian, tambah dia, tidak jarang pula bahwa harapan masyarakat belum dapat terpenuhi, sehingga masyarakat tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pamong. 

"Ini merupakan tantangan yang menjadi tugas para purna praja sebagai unsur aparatur negara," pungkasnya. (mse)

Berita Terkait