LKPj Bupati, Kinerja Dua BUMD jadi Sorotan

LKPj Bupati, Kinerja Dua BUMD jadi Sorotan

  Sabtu, 21 May 2016 09:17

Berita Terkait

PUTUSSIBAU – Jumat (20/5) pagi, DPRD Kabupaten Kapuas Hulu melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati, menyampaikan sejumlah cacatan. Dari catatan-catatan tersebut memaparkan sejumlah garis besar apa yang mesti diperbaiki bersama antara eksekutif, legislatif, dan perusahaan daerah yang masih terus merugi.

LKPj Bupati Kapuas Hulu tahun 2015 yang disampaikan Bupati AM Nasir pekan lalu, direspons positif anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Pada Sidang Paripurna DPRD kemarin, Ketua Pansus LKPj Bupati, Wan Taufikorrahman, mengungkapkan, berdasarkan hasil keputusan rapat DPRD dan Pansus  LKPj, mereka kemudian menyampaikan beberapa catatan penting untuk diperbaiki oleh eksekutif dan legislatif. Seperti implementasi Perda tentang RPJM dan Perda tentang APBD tahun 2016, hingga kinerja SKPD.

Politisi senior Partai Golkar ini menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan pelayanan yang berkualitas, baik di eksekutif, legislatif, dan perusahaan daerah yang ada. Selain itu, disarankan dia agar pemerintah setempat bersama DPRD, agar saling mengevaluasi kinerja perusahaan daerah (Perusda) yang belum mempu menunjukkan kinerjanya sesuai harapan bersama. “Terutama PD Uncak Kapuas dan PDAM Tirta Kapuas,” sorot dia.

Sebagai juru bicara Pansus, dia juga meminta Pemda mendorong tertib administrasi dan penataan keuangan serta penataan aset. Selain itu, dia juga meminta pemerintah daerah membangun komunikasi yang baik dengan Kapuas Hulu. Salah satu di antaranya, disebutkan dia, dalam memenuhi kebutuhan guru bidang studi Kimia dan Fisika. “Yang diharapkan guru yang siap tugas di daerah perbatasan,” tuturnya.

Angka melek huruf, diakui Taufik, memang mengalami peningkatan, tetapi belum memenuhi standar nasional. Menurutnya, perlu peningkatan sarana dan prasarana pendidikan seperti perpustakaan dan penunjang pendidikan lainnya. Pemda, diharapkan dia, juga mesti bekerja sama dengan masyarakat adat dalam mengembangkan nilai-nilai budaya, karena derasnya arus modernisasi, sehingga budaya adat mulai tergerus.

Mereka juga menyoroti kinerja Dinas Pendidikan. Melalui Pansus LKPj, mereka meminta agar Dinas Pendidikan tidak lagi mengurus masalah proyek fisik, sehingga lebih fokus menangani masalah pendidikan. “Kami pikir, proyek fisik bagus diserahkan kepada Dinas Cipta Karya (saja). Dinas Pendidikan lebih baik fokus mengurus masalah pendidikan, karena ada instansi teknis yang mengrus fisik proyek,” kata dia.

Banyaknya persoalan yang terjadi di RSUD Ahmad Diponegoro Putussibau, juga tidak luput dari sorotan mereka. Karenanya politisi-politisi yang bermarkas di Jalan Antasari itu mendesak agar RSUD menjalin komunikasi dan kerja sama dengan berbagai banyak pihak, terutama untuk pengadaan dokter-dokter spesialis. Rumah sakit pelat merah tersebut juga diminta agar meningkatkan kualitas pelayanan pada seluruh peserta BPJS kesehatan.

Selain masalah pendidikan, kesehatan, dan perusahaan daerah, serta kualitas pelayanan pemerintah setempat kepada masyarakat, Pansus juga menyoroti kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemkab. Terutama, menurut mereka, terkait kualitas dan kuantitas pelayanan dasar. “Membenahi sanitasi dan menangani masalah sampah di Putussibau secara serius serta menyiapkan produk unggulan yang berdaya saing di pasar domestik,” ungkapnya.

DPRD juga menekankan pemerintah setempat untuk melakukan koordinasi yang intensif kepada Taman Nasional Bentung Kerihun Danau Sentarum (TNBKDS) dan organisasi non pemerintah (NGO). Pemerintah diminta agar bernegosiasi dengan berbagai pihak, sehingga Kapuas Hulu mendapat kompensasi yang jelas atas predikatnya sebagai kabupaten konservasi. (aan)

 

Berita Terkait