Lima Daerah Belum Tetapkan Status Siaga

Lima Daerah Belum Tetapkan Status Siaga

  Jumat, 12 February 2016 08:02
TTA Nyarong

Berita Terkait

PONTIANAK - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar, TTA Nyarong mengatakan sebanyak lima kabupaten kota di Kalbar belum menetapkan status siaga darurat penanganan bencana banjir, puting beliung, dan tanah longsor. Jika terjadi bencana di daerahnya, dikhawatirkan pemerintah setempat akan menanganinya sendiri.

“Jika bupati maupun wali kota tak mengeluarkan SK penetapan status, nantinya penanganan akan berjalan sendiri-sendiri. Padahal dalam mengatasi dan melayani masyarakat itu tak bisa jalan sendiri-sendiri,” ujar Nyarong, Kamis (11/2).Nyarong mengatakan lima daerah yang belum menetapkan status siaga darurat tersebut yakni Kota Pontianak, Kayong Utara, Melawi, Sambas, dan Landak. Dengan belum adanya SK itu, ia menilai pemerintah setempat belum siap jika sewaktu-waktu terjadi bencana.

Persoalan lainnya, lanjut Nyarong, saat ini masih ada kabupaten yaitu Sambas yang belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Padahal Gubernur Kalbar sudah memberikan surat resmi pada 2014 agar Pemerintah Kabupaten Sambas segera membentuknya.“Tetapi hingga saat ini belum terbentuk. Bahkan pemerintah pusat juga sudah mengetahui bahwa di Sambas belum ada BPBD. Padahal di kabupaten itu rawan terjadi bencana,” kata mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar.

Nyarong menjelaskan ia segera berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terkait Sambas. Koordinasi ini berkenaan dengan penanganan jika sewaktu-waktu terjadi bencana di sana.“Seperti Kabupaten Karo yang juga belum ada BPBD, jika terjadi bencana berarti akan ada intervensi dari pemprov maupun pemerintah pusat,” ungkap Nyarong.Nyarong mengatakan saat ini banjir mulai melanda beberapa daerah di Kalbar. Di Kabupaten Bengkayang banjir terjadi pada beberapa hari lalu dan merendam sedikitnya empat desa. Di Kecamatan Jagoi Babang, banjir terjadi di Desa Kumba, Kecamatan Seluas di Desa Bumbung, Desa Tandan, dan Desa Bangun.

“Penduduk ada yang mengungsi. Tetapi kondisi ini bisa diatasi pemerintah setempat,” jelas Nyarong.Nyarong meminta kabupaten kota segera memberikan data lengkap berkenaan dengan bencana banjir, puting beliung, dan tanah longsor di daerahnya masing-masing.“Kami meminta BPBD kabupaten kota segera melaporkan secara lengkap, jika terjadi bencana di wilayahnya,” katanya.

Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Tri Budiarto mengatakan Kalimantan Barat termasuk rawan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Jika daerah mengeluarkan status siaga darurat, BNPB dapat mendukung melalui anggaran untuk mengatasinya.“Selain Kalbar yang rawan bencana yakni Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timur,” ungkap Tri.

Selain anggaran, lanjut Tri, pihaknya juga memberikan dukungan berupa makanan dan bantuan peralatan pendukung. Sejak BNPB mengeluarkan peringatan bahaya banjir untuk daerah di Indonesia yang rawan longsor, terdapat 60 jiwa yang menjadi korban banjir, termasuk rumah-rumah yang tergenang air.“Peringatan dikeluarkan, tapi bagi daerah yang rawan langganan banjir segera menetapkan status darurat. Tetapi yang tidak rawan jangan dipaksakan,” kata Tri. (uni)

 

 

 

 

 

Berita Terkait