Libatkan Tiga Desa, Pembebasan Harga Tak Sama

Libatkan Tiga Desa, Pembebasan Harga Tak Sama

  Sabtu, 16 April 2016 09:22
DIBANGUN: PLBN Nanga Badau yang sudah dibangun dengan dana miliaran rupiah, kini dibongkar lagi dan dibangun agar lebih baik.MUSTA’AN/PONTIANAKPOST

Rencana pelebaran jalan dari batas Sarawak Malaysia - Nanga Badau sepanjang 3.707 KM, lebar 50 meter terus bergulir. Berbagai langkah pembebasan tanah milik masyarakat yang terdampak rencana strategis nasional ini pun telah dilakukan. Mustaan, Kapuas Hulu

PEMERINTAH Daerah Kapuas Hulu melalui Kabag Pertanahan Setda Kapuas Hulu R.Adji Winursito meminta masyarakat mendukung rencana ini. Aji mengatakan, sudah beberapa kali dilakukan pertemuan antara masyarakat dan tim pembebasan lahan, sosialisasi yang berlangsung sejak tahun 2015 itu merupakan tindak lanjut dari SK Gubenur Kalbar.

“Intinya pemerintah ingin ada kesepakatan, masyarakat bersedia dibangun. Karenanya untuk tahap awal masyarakat jangan buru-buru menolak, karena masih ada tahap-tahapannya,” terangnya.

Mantan camat Bika ini menegaskan, rencana pembangunan dan pelebaran jalan dari batas Serawak hingga kekota Nanga Badau dengan lebar 50 meter dan panjangnya 3.707 KM ini bisa berjalan lancar jika ada dukungan dari masyarakat.

Terutama masyarakat pemilik tanah yang terdampak pelebaran jalan strategis nasional untukmendukung aktivitas pos lintas batas negara (PLNB) di Nanga Badau ini.  

Dampak pelebaran jalan ini, kata Aji, tenti sangat luas. Karenanya dia memastikan seluruh jajaran yang tergabung dalam tim pembebasan akan menyerap aspirasi masyarakat secara maksimal.

“Kami memasukan tiga kades yang daerahnya terdampak pelebaran jalan dalam kepanitiaan,” jelasnya. Yakni Kades Janting, Kades Badau dan Kades Sebidang, untuk membantu mensosialisasi program ini.

Aji mengaku tim yang dipimpin Kepaka BPN Kapuas H.M Rum itu akan membantu masyarakat dalam melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

“Saat ini belum berbicara harga, karenanya kami minta masyarakat dukung dulu,” tuturnya. Kenapa belum berbicara harga kata dia, karena tim sangat memerlukan data yang pasti terkait status tanah, batas-batas serta luas tanah masyarakat ini.

Karenanya Aji kembali meminta masyarakat untuk tidak melakukan penolakan-penolakan.“Nanti ada penentuan harga, ada tim B yang melakukan survey,” paparnya. Penentuan harga setelah dilakukan penilaian dan setelah itu baru dilakukan negosiasi. Yang mesti diketahui masyarakat Badau, kata dia, adalah penentuan harga, yang diambil tentu harga tertinggi, hanya saja tak semua harga sama.(*)