Lelang Proyak Dimulai

Lelang Proyak Dimulai

  Selasa, 22 March 2016 09:05
Alfiansyah

Berita Terkait

UNTUK menggerakan roda prekonomian masyarakat Kapuas Hulu, Pemerintah Daerah (Pemda) Kapuas Hulu telah memulai proses pembangunan di Bumi Uncak Kapuas. Mereka telah memulai pelelangan proyek di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu, melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Secara Elektronik/LPSE Barang/Jasa Pemerintah.

Informasi tersebut disampaikan kepala Bagian (Kabag) Pengendalian Pembangunan (P2) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kapuas Hulu, Alfiansyah. Dipastikan dia jika ULP sudah memulai pelelangan melalui LPSE. “Lelang sudah dimulai. Ada beberapa paket proyek Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sudah kami umumkan di LPSE,” terangnya.

Mantan Camat Putussibau Selatan ini menjelaskan, ULP prinsipnya ingin secepatnya mengumumkan pelelangan. Harapannya agar pembangunan proyek pemerintah bisa segera dimulai, sehingga dapat mengerakkan roda prekonomian Kapuas Hulu. Dia yakin, dengan cepatnya pengerjaan proyek dimulai, efeknya adalah pada penyerapan tenaga kerja di daerah. Dengan demikian, menurutnya, terjadi perputaran uang di masyarakat dan bergairahnya daya beli.

Alfian yakin, jika lelang cepat dilaksanakan, maka pekerjaan proyek juga cepat dilaksanakan. Dengan demikian, dia berharap, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, dengan dimulainya pekerjaan proyek, secara otomatis menyerap tenaga kerja. Dengan adanya pekerjaan, dia menggambarkan bagaimana masyarakat memiliki penghasilan atau memberikan peningkatan pendapatan pada masyarakat, sehingga daya beli masyarakat bergairah.

“Kalau kegiatan pembangunan cepat dimulai, muaranya pada pertumbuhan ekonomi di Kapuas Hulu,” jelasnya. Dia berharap paling lambat Mei 2016, semua paket proyek di masing-masing SKPD sudah di umumkan di ULP.  Karena, menurut dia, terdapat kurang lebih 300 paket yang bakal dilelang. Dari jumlah tersebut, menurutnya, paket proyek terbanyak berada di Dinas Bina Marga dan Pengairan serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

Alfian berharap, semua SKPD bisa bekerja bersama-sama, mempercepat proses pelelangan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu. “Terlambat memang tidak ada sanksinya, akan tetapi, jika terlalu lama tidak dilelang, berdampak pada pekerjaan proyek itu sendiri. Dana dikembalikan karena tidak bisa dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, mantan Kabag Kesbang Pol Setda Kapuas Hulu ini, memastikan jika paket yang dilelang, sesuai ketentuan adalah paket proyek yang nilainya diatas Rp200 juta. Sedangkan paket proyek Rp200 juta ke bawah itu, menurut dia, merupakan pemilihan langsung (PL) atau penunjukan langsung, sehingga tidak dimumkan di ULP. “Kalau paket proyek yang PL bukan ranah ULP. Yang dilelang di atas Rp 200 juta,” jelasnya.(aan)

Berita Terkait