Lebih Susah Hidup di Era Jokowi

Lebih Susah Hidup di Era Jokowi

  Minggu, 22 Oktober 2017 09:00
Wakil Ketua DPR Fadli Zon

Berita Terkait

PDIP: Jokowi Berhasil Sejahterahkan Rakyat 

JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon membuat polling di media sosial Twitter tentang tiga tahun pemerintahan Joko Widodo. Polling yang dibuat Fadli Zon, Jumat (20/10), menyodorkan pertanyaan terkait kehidupan masyarakat di era Jokowi.

“Isinya (pertanyaannya), tiga tahun pemerintah Jokowi, hidup.....,” kata Fadli saat diskusi “Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK” di gedung parlemen, Jakarta, Jumat (20/10).  

Fadli pun memberikan tiga jawaban yang harus dipilih para netizen. Pertama, kata Fadli, lebih susah nih, kedua lebih mudah dong, dan ketiga begitu-begitu saja.

“Dalam waktu kurang lebih kurang enam jam ada 7000 vote. Yang menjawab lebih susah nih 66 persen, lebih mudah dong 20 persen, dan gitu-gitu aja 14 persen,” ujar Fadli.

Wakil ketua umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menambahkan selain polling yang dibuatnya, beberapa polling di media sosial lainnya juga  rata-rata menyatakan kehidupan sekarang ini lebih sulit.

“Apa benar lebih sulit? Pertama kalau melihat orientasi pemerintahan Jokowi lebih kepada infrastruktur. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan evaluasi,”  katanya.

Menurut dia, ekspansi belanja infrastruktur di era Jokowi ini naik lebih dua kali lipat dari delapan persen menjadi 18 persen dibanding akhir masa kepemimpinan Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Padahal anggaran saat ini sangat terbatas. Selain itu, pemerintahan Jokowi juga mencabut subsidi rumah tangga seperti bahan bakar minyak, listrik, pupuk dan lainnya. “Pada akhirnya ini memperlambat laju perekonomian,” tegasnya.

Kemudian, akselerasi utang menyebabkan defisit anggaran. Menurut Fadli, defisit anggaran Indonesia termasuk yang tertinggi. “Utang kita mencapai rekor tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia yakni Rp 4 triliun,” paparnya.

Fadli mengatakan, beberapa hal yang dilakukan Jokowi justru mempersulit masyarakat. Sebab, kata dia, apa yang dilakukan  seolah-olah kerja-kerja-kerja itu sebenarnya hasilnya tidak langsung dirasakan masyarakat.

Contohnya, pembangunan infrastruktur yang mengambil porsi anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang begitu besar, tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan, berdasarkan data sejumlah survei dengan metode kuantitatif baik yang reguler maupun per enam bulan, memperlihatkan ada kemajuan di bidang ekonomi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. “Dari aspek kestabilan (ekonomi) relatif stabil. Mulai nilai kurs, inflasi dan lainnya,” kata Andreas dalam diskusi itu.

Dia juga menilai konsep Indonesia sentris  yang diterapkan Jokowi-Jusuf Kalla mampu menciptakan pemerataan pembangunan baik infrastruktur, yang bersifat kesejahteraan sosial, dan ekonomi. 

“Perhatian khusus juga dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK di wilayah seperti Papua dengan indikator-indikator peningkatan investasi, maupun infrastruktur,” jelasnya.

Andreas juga menambahkan, indikator pembangunan manusia juga meningkat secara gradual pada posisi di atas tujuh persen. “Ini meningkat terus,” tegasnya.

Dia mengakui, berdasarkan hasil  berbagai survei juga banyak kritik tentang aspek pemertaan pembangunan. Tapi, ujar Andreas, rasio gini dari pembangunan dan keadilan berdasarkan aspek ekonomi  mengalami penurunan. Artinya ada indikator yang kuat bahwa ketimpangan sosial ekonomi paling tidak sampai dengan tahun ketiga ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari 0,414 persen menjadi 0,393 persen. “Ini  angka yang cukup bagus sebenarnya. Mungkin belum fantastik tetapi ada perkembangan yang bagus,”  katanya.

Andreas juga memuji keberhasilan  aspek peningkatan kesejahteraan sosial selama tiga tahun pemerintahan Jokowi. Menurut dia,  selama ini belum pernah ada 9,2 juta warga yang memperoleh jaminan kesejahteraan sosial terutama di bidang kesehatan. Dari 240 juta lebih penduduk, pemerintahan Jokowi sudah bisa menggaransi kesehatan untuk 9,2 juta  rakyatnya. “Jumlah ini akan terus meningkat,” tegasnya. 

Meskipun demikian, Andreas mengakui  bahwa ini belum sepenuhnya sempurna  karena banyak evaluasi evaluasi dan kritik. “Tapi, saya kira Indonesia salah satu negara berkembang yang meraih sukses dalam melahirkan kesejahteraan sosial untuk rakyatnya,” paparnya.

Belum lagi Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, serta indikator lainnya yang terkait kesejahteraan sosial sudah banyak dilakukan Jokowi. (ody)  

 

Berita Terkait