Lebih 50 Persen Belum Direkam

Lebih 50 Persen Belum Direkam

  Sabtu, 27 Agustus 2016 13:36
PEREKAMAN: Salah satu prosedur perekaman untuk pembuatan E-KTP. Sayangnya di Kabupaten Ketapang, lebih dari separuh wajib KTP belum melakukan perekaman seperti ini.

Berita Terkait

KETAPANG – Lebih dari separuh wajib KTP di Ketapang masih belum melakukan perekaman elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP). Dari total wajib KTP sebanyak 452.019 orang, hanya 205.140 orang atau 45,38 persen yang sudah melakukan perekaman. Sementara sisanya, 246.879 orang atau 54,62 persen, belum merekam e-KTP.

Rendahnya jumlahnya perekaman e-KTP ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya jauhnya lokasi pemukiman warga dengan lokasi perekaman, yaitu kantor camat. "Itu penyebab utamanya," aku kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ketapang, Mansen, kemarin (25/8).

Ia menjelaskan, data tersebut dihimpun per-Juli 2016. Pihaknya akan terus mengupayakan agar partisipasi masyarakat untuk merekan semakin tinggi. Salah satu upaya yang saat ini dilakukan oleh pihaknya adalah dengan cara jemput bola. "Sebenarnya upaya ini sudah lama, tapi saat ini lebih dioptimalkan lagi," jelasnya.

Salah satu upaya jemput bola yang dilakukan mereka adalah upaya perekaman ke sekolah-sekolah, khususnya sekolah di perkotaan. Pihaknya bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk mendata siswanya yang sudah berusia 17 tahun.  Kemudian, dia menjelaskan bagaimana petugas dari Disdukcapil akan mendatangi sekolah untuk melakukan perekaman. Cara ini diharapkan dia, dapat meningkatkan persentase jumlah perekam e-KTP. "Tapi untuk saat ini kita fokuskan di sekolah kota dulu. Nanti kita juga akan upayakan di sekolah-sekolah di pedalaman," ungkap Mansen.

Berdasarkan imbauan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), per-30 September akan dilakukan penonaktifan data bagi warga yang tidak melakukan perekaman e-KTP. Sehingga, diingatkan dia bahwa mereka yang tidak melakukan perekaman, tidak akan bisa melakukan pengurusan administrasi yang berhubungan dengan nomor induk kependudukan (NIK). "Seperti pembuatan BPJS, paspor, check in di bandara, tidak akan bisa," tambahnya.

Dari 205.140 orang yang merekam e-KTP, diakui dia, baru 149.009 keping e-KTP yang dicetak. "Untuk blangko kita sudah cukup untuk satu bulan ke depan. Kebutuhan Ketapang itu dari 8 hingga 12 ribu perbulannya. Bulan depan kita ajukan lagi biar perekaman dan pencetakan e-KTP tidak terkendala," ucapnya.

Ia mengimbau kepada masyarakat untuk segera melakukan perekaman, sehingga ketika memerlukan bantuan yang berkaitan dengan penggunaan KTP, tidak akan disulitkan. Tak dipungkiri dia, meski sanksi berupa denda sampai saat ini memang belum ada, hanya saja pada 2017 mendatang pihaknya akan menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan.

"Jadi rencana kita Perda itu akan diterapkan pertahun 2017 mendatang, jadi sanksi denda soal administrasi di atur dalam perda itu," paparnya.

Selain upaya penjemputan bola, pihaknya juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membuat e-KTP. Masyarakat, menurut dia, hanya perlu membawa kartu keluarga (KK) saja, tanpa harus membuat surat pengantar ke desa hingga ke camat. "Bahkan kita juga memberikan prioritas bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan mendesak misalnya untuk kebutuhan berobat maka jadi prioritas kita," pungkasnya. (afi)

Berita Terkait