Larangan Karhutla Dilematis

Larangan Karhutla Dilematis

  Senin, 1 Agustus 2016 09:30
MASYARAKAT ADAT : Puluhan masyarakat adat saat mendatangi DPRD kapuas hulu untuk menyamaikan aspirasinya terkait larangan membakar hutan dan lahan. MUSTA’AN/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PUTUSSIBAU—Aturan tentang larangan membakar hutan dan lahan, masih menjadi masalah serius bagi masyarakat Kapuas Hulu, terutama masyarakat petani ladang berpindah yang sudah terlanjur membuka lahan dan sudah siap untuk dibakar. Masyarakat berharap ada kebijakan dan solusi dari pemerintah pusat atas larangan membakar lahan, terutama untuk ladang berpindah di Kapuas Hulu.

Ketua DPRD Kapuas Hulu Rajuliansyah menegaskan, terkait larangan membakar hutan dan lahan, daerah tidak boleh membuat kebijakan. Karena itu merupakan kebijakan atau keputusan presiden Joko Widodo. Yang mesti dipikirkan adalah bagaimana membentuk tim yang melibatkan seluruh komponen masyarakat bersama-sama menemui Presiden berharap adakebijakan dari kepala negara.

“Sumber keresahan masyarakat sekarangkan adalah kebijakan presiden.Nah, bagaimana dari daerah ini bersama-sama turun ke pusat menjelaskan duduk persoalan di daerah terkait kebijakan itu,” kata Rajuli. Dia mengaku prihatin atas persoalan yang dihadapi masyarakat petani ladang berpindah saat ini. Membuka dan membersihakn lahan dengan cara membakar merupakan tradisi masyarakat adat.

Menurut dia, larangan membakar lahan memang benar-benar dilematis bagi pemerintah daerah, disatu sisi itu kebijakan presiden yang harus diamankan dan di jalankan. Disi lain, rakyat Kapuas Hulu butuh perlindungan. Karena, hadirnya negara untuk melindungi rakyatnya, bukan justri sebaliknya mensengsarakan masyarakat. “Paraturan ini memang perlu disesuaikan dan dievaluasi,” tegas Rajuli.

Senada dengan Rajuli, anggota DPRD Kapuas Hulu dari Partai Hanura, Fabianus Kasim menegaskan, masyarakat petani Kapuas Hulu saat ini benar-benar membutuhkan solusi atas larangan membakar lahan, yakni ladang berpindah. “Mereka minta solusi yang jelas dan kongkrit. Masalah ini tidak bisa di selesaikan sendiri, harus di selesaikan bersama-sama, sampaikan ke pemerintah pusat,” paparnya.

Kasim menegaskan, tidak ada DPR dari pusat hingga ke daerah, tidak ada bupati/wakli kota dan tidak ada gubernur dan Presiden jika tidak ada rakyat. Untuk itu, kepentingan rakyat harus dilindungi oleh pemerintah. Hadirnya pemerintah karena adanya rakyat. Demikian juga dengan TNI dan Polri, tidak akan ada jika tak ada wilayah. Untuk itu, larangan membakar lahan ini mesti dicarikan solusi terbaik.

Dikatakannya, kearifan lokal yang sudah diatur dalam undang-undang mesti ditaati dan dilaksanakan serta dijaga oleh pemerintah, sama halnya dengan aturan lerangan membakar lahan. “Aturan adat sudah sangat jelas dan tegas terkait membakar lahan. Jauh sebelum larangan membakar hutan dan lahan ini diterbitkan. Masyarakat adat lebih dulu membuat aturan dan itu ampuh,” ungkapnya.(aan)

Berita Terkait