Larang Asing Rambah Perikanan Tangkap

Larang Asing Rambah Perikanan Tangkap

  Minggu, 7 Agustus 2016 10:09
POTENSI TINGGI: Sektor perikanan tangkap berpotensi tinggi dalam meningkatkan perekonomian. Pemerintah telah menegaskan bahwa sektor ini tertutup untuk investasi asing | IST/JAWAPOSGROUP

Berita Terkait

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa investasi asing dalam bidang perikanan tangkap tetap dilarang. Penegasan tersebut menyusul setelah adanya pernyataan dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang melihat bahwa masuknya investasi asing di bidang perikanan tangkap Indonesia menjadi salah satu alternatif untuk mendongkrak industri perikanan tangkap Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa dilarangnya investasi asing masuk ke dalam bidang tersebut telah tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016. "Sudah jelas di dalam peraturan tersebut bahwa perikanan tangkap tertutup bagi investasi asing atau masuk di dalam daftar negatif investasi (DNI)," kata Susi melalui pesan singkat yang diterima Jawa Pos, kemarin (7/8).

Susi mengatakan bahwa hal tersebut sekaligus telah menjadi visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan . Sehingga menurutnya, segala misi dan visi yang dibawa oleh para pembantu presiden atau menteri yang bertentangan dengan misi dan visi yang dimiliki presiden, tidak dapat ditoleransi.

"Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak ada visi menteri, yang ada hanya visi presiden. Jadi kalau menteri berbeda dengan presiden itu tidak bisa dibenarkan," tegasnya.

Susi juga memandang bahwa kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi untuk melarang masuknya investasi asing ke bidang perikanan tangkap sudah tepat. "Prinsip pak presiden sudah sangat benar dan betul-betul berpihak kepada rakyat. Kalau investasi asing untuk di luar perikanan tangkap, pemerintah masih terbuka seratus persen," imbuhnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Edhy Prabowo mengatakan bahwa investasi asing di bidang perikanan tangkap memang harus dibatasi. Namun, bukan berarti hal tersebut tidak dapat diijinkan terlebih apabila kondisi perikanan tangkap nasional sulit untuk berkembang.

Karena itu, Edhy melanjutkan bahwa sinyal Luhut yang ingin mengkaji ulang pelarangan investasi asing di bidang tersebut merupakan hal wajar. "Saya setuju dengan Susi yang melarang investasi asing di perikanan tangkap tapi Susi juga harus evaluasi, apakah industri perikanan dapat berkembang jika ijin melaut saja dipersulit dan pengusaha perikanan selalu dicurigai?" tandas politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut.

Sebelumnya, Luhut menyatakan bahwa opsi untuk membuka kran investasi asing di bidang perikanan tangkap tetap menjadi pertimbangannya. Karena itu, dia meminta jajarannya untuk mengumpulkan data untuk menkaji kembali dampak positif dan negatif apabila mengijinkan investor asing terlibat di dalam bidang tersebut.

Kami hanya mencoba melihat dari berbagai macam opsi dan kemudian akan kami hitung berapa sih kemampuan Indonesia dalam mengeksplorasi ikan di dalam negeri," terang Luhut saat ditemui di kantornya, Thamrin, Jakpus. (dod)

Berita Terkait