LAKI Tolak Politik Uang dalam Pilgub

LAKI Tolak Politik Uang dalam Pilgub

  Selasa, 16 January 2018 10:00
pasang foto: Burhanudin Abdullah

Berita Terkait

LASKAR Anti Korupsi Indonesia (LAKI) menolak politik uang dalam pemilihan gubernur Kalimantan Barat. Politik uang dinilai justru bisa menimbulkan persoalan. Padahal Pilgub diharapkan melahirkan pemimpin untuk membangun kemajuan daerah.

“LAKI tegas menolak yang namanya politik uang. Politik uang bisa menciptakan masalah berkepanjangan. Mustahil uang sudah dikeluarkan tidak ingin dikembalikan,” kata ketua DPP LAKI, Burhanudin Abdullah, kemarin. 

Burhanudin mencontohkan gaji Gubernur perbulan tidak akan mencukupi untuk mengganti politik uang yang sudah dikeluarkan. Misal puluhan miliaran telah dipakai untuk memenangkan hingga bisa terpilih. “Gaji Gubernur kita ambil limit tertinggi Rp 200 juta per bulan saja tidak akan cukup dalam lima tahun menggantinya,” kata Burhanudin. 

Menurut dia, masyarakat Kalbar membutuhkan  pemimpin  jujur bukan  yang menggunakan politik uang   untuk  meraih kemenangan. Figur pemimpin yang baik adalah bila mampu  membangun daerahnya dan mensejahterakan rakyatnya serta mampu mencegah terjadinya korupsi.

“Apabila ada calon yg mampu membagi bagikan uangnya maka kita ragukan kualitas kepemimpinannya. Rakyat sudah pintar. Dan bisa memilah milah dan memilih. Mana pemimpin  jujur dan mana pemimpin yang bakal menyusahkan rakyatnya,” ujarnya.

Ia menambahkan keberhasilan pemimpin bukan hanya diukur dengan keberhasilan membangun. Tapi keberhasilan pemimpin juga diukur bila mampu jujur  dengan rakyatnya. Dan mampu memberikan pelayanan yang prima tanpa korupsi.

Menurut Burhanudin, momentum Pilgub harus menjadi gerakan bersama untuk mencegah timbulnya korupsi. Karena itu, politik uang jangan diberi ruang. Calon mesti mampu melepaskan diri dari politik uang. Agar saat terpilih bisa fokus membangun. Bukan sebaliknya. Justru ingin mengembalikan uang yang difikirkan. 

Ia menambahkan regulasi hukuman juga harus diubah agar penanganan korupsi efektif. Hukuman tidak cocok lagi bila maksimal. Namun mesti dibuat minimal. Misal terpidana korupsi dijatuhi hukuman minimal 20 tahun penjara. Jika aparatur pemerintah maupun penegak hukum mesti diperberat vonisnya. “Layak dimiskinkan,” ungkapnya. 

Menurut Burhanudin, lokasi menjalani hukuman harus dipisahkan. Tempatnya dibuat sejauh mungkin. Indonesia banyak memiliki pulau terluar. Minimal ditempatkan di Nusa Kambangan. “Ini untuk efek jera koruptor,” kata Burhanudin. (stm)

 

Berita Terkait