Lahan Belum Bebas

Lahan Belum Bebas

  Sabtu, 13 February 2016 09:16
GEMURUH: Lantai jalur motor Jembatan Kapuas 1, Pontianak, jika dilalui kendaraaan kini keluar bunyi gemuruh lagi. Diduga kuat adanya lantai yang lasnya sudah lepas. MUJADI/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PONTIANAK - Bupati Mempawah menyatakan masih perlu dilakukan pembebasan lahan untuk pembangunan pelabuhan internasional di kabupaten tersebut. Saat ini lahan yang dibebaskan seluas 1.350 hektare, sedangkan yang diperlukan mencapai 5.000 hektare.

“Dari PT Pelindo meminta lahan lima ribu hektare, sedangkan yang kami siapkan ada 1.350 hektare,” ujar Norsan, beberapa hari lalu di Kantor Gubernur Kalbar.Norsan mengatakan lahan yang diperlukan itu sangat luas karena rencananya Pelindo juga akan membangun kawasan ekonomi khusus. Nantinya di sana ada industri terpadu seperti tangki timbun bahan bakar minyak, CPO, dan lainnya.

Norsan mengatakan anggaran pembebasan tanah tahap pertama pada tahun ini mencapai Rp300 miliar. Dana untuk pembangunan pelabuhan diperkirakan mencapai Rp3,5 triliun.“Pembangunan sangat strategis karena jarak antara kapal dengan dermaga sekitar 3,5 kilometer. Posisi dermaga terlindungi dari angin laut yang kencang,” tutur Norsan.Pembebasan lahan dimulai awal tahun dan diperkirakan hingga Maret mendatang. “Semuanya dibiayai anak cabang perusahaan Pelindo, PT IPC. Diharapkan Maret sudah tender konstruksinya,” kata Norsan.

Norsan mengatakan sebelumnya Pemerintah Kabupaten Mempawah tak berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam pembebasan lahan. Tetapi ternyata Badan Pertanahan Nasional mengharuskan berlandaskan undang-undang tersebut.”Jadi kami saat ini harus berlandaskan undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dalam melakukan pembebasan lahan dan prosesnya pun jadi panjang,” ungkap Norsan.

Ia menjelaskan dalam pembebasan lahan harus ada tim dari pemerintah provinsi dan kabupaten. Setelah itu tim appraisal akan menentukan harga.“Setelah itu baru dilakukan pembebasan lahan,” ujarnya.Sementara itu, seluruh anggota Komisi II DPRD Kalbar berkunjung ke Kementerian BUMN di Jakarta, kemarin. Kunjungan ini menindaklanjuti proyek infrastruktur yang masuk renstra di Kalbar dengan menggunakan APBN.

“Kami inin mengetahui tindak lanjut sejumlah proyek besar yang akan dibangun di Kalbar. Kami tak ingin sekadar wacana, tapi harus segera dieksekusi,” kata Guntur, anggota Komisi II DPRD Kalbar saat dihubungi dari Pontianak, kemarin.Menurutnya, proyek renstra pertama terkait kelanjutan kabar pembangunan Pelabuhan Kijing di Mempawah. Di Kementerian BUMN, semua personil Komisi II DPRD Kalbar bertemu langsung dengan Dede R. Martin, Plt Direktur Utama Pelindo 2. Berdasarkan penjelasan Dede pembangunannya proyek Pelabuhan Kijing akan tetap.

“Proyek Pelabuhan Kijing itu masuk dalam renstra nasional dengan beberapa program lain di provinsi lain. Jadi tidak ada alasan menolak proyek tersebut tak dilaksanakan,” ujarnya.Hanya, lanjut dia, masih ada beberapa kendala di lapangan terkait akan dimulainya agenda proyek Pelabuhan Kijing. Untuk sekarang kendalanya berdasarkan penjelasan Pelindo adalah belum keluarnya izin kelayakan, Amdal dan beberapa perizinan lain dari pemerintah pusat dan daerah. Perizinan tersebut masih dalam proses.

Meski perizinannya berproses, program pembangunannya dipastikan tetap akan dikerjakan. Hanya memang tergantung cepat atau tidaknya proses izin administrasi beserta tidak menyalahi aturan. ”Itu poin dari Plt Dirut Pelindo II. Intinya masyarakat Kalbar bersabar saja. Programnya masuk dalam tahapan dan berproses,” ucap dia.Selain mempertanyakan kelanjutan program pembangunan Pelabuhan Kijing, kedatangan anggota Komisi II DPRD Kalbar ke Jakarta juga mempertanyakan percepatan kelanjutan pembangunan Pelabuhan Sintete di Sambas. Seperti diketahui sudah dua tahun dibangun, dermaga di Pelabuhan Sintete di Kecamatan Semparuk, tidak berfungsi.

Bangunan yang menelan dana miliaran rupiah tersebut terkesan terbengkalai. Sejumlah pihak mempertanyakan hal ini, karena menyangkut maju mundurnya urat nadi ekonomi kawasan pelabuhan terbesar di Kota Terigas ini. “Sampai sekarang Pelabuhan tersebut tidak berfungsi seperti harapan di awal,” ujarnya. (uni/den)

Berita Terkait