Lacak Pekerja Asing

Lacak Pekerja Asing

  Sabtu, 23 April 2016 15:40

Berita Terkait

PONTIANAK - Pekerja asing yang bekerja di Kalimantan Barat harus sesuai aturan. Sepanjang 2015 terdapat 374 pekerja asing yang bekerja di provinsi ini secara resmi.
“Untuk data tahun ini kami masih melakukan pelacakan untuk para pekerja asing di sini,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar, Muhammad Ridwan, Jumat (22/4).
Ridwan mengatakan sebagian besar penempatan pekerja asing itu di sektor perkebunan sawit, jasa kerohanian, perdagangan besar, perdagangan barang, jasa pendidikan, dan pertambangan. Ia menegaskan seluruh pekerja asing di Kalbar harus bekerja secara legal.
Jika mereka bekerja pada PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), ada prosedur yang dilalui. Perusahaan harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Nantinya dengan RPTKA itu diajukan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Dengan adanya izin tersebut, ada kontribusi dan kewajiban berupa retribusi.
“Jadi ada kewajiban untuk membayar. Tenaga kerja asing yang sudah bekerja selama enam bulan harus mengikuti kepesertaan BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan,” ungkap Ridwan.
Pekerja asing yang bekerja pada perusahaan asing di Indonesia termasuk Kalbar juga harus memenuhi aturan seperti halnya yang bekerja di perusahaan lokal. Perusahaan asing yang berinvestasi di Kalbar diberikan izin untuk membawa pekerja asing, sepanjang tenaga yang diperlukan itu tak dapat dipenuhi pekerja lokal.
Ridwan menjelaskan harus ada pendampingan terhadap pekerja asing yang bekerja di Kalbar. Mereka didampingi tenaga kerja lokal sehingga terjadi transfer ilmu pengetahuan. Jika sudah masuk masa tertentu dan pekerja asing itu harus meninggalkan Indonesia, sudah ada tenaga lokal sebagai penggantinya.
Berkenaan dengan adanya pekerja asing ilegal yang diamankan, Ridwan mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak imigrasi. Ia juga sudah meminta jajarannya terutama bidang pengawasan untuk melaksanakan inspeksi mendadak ke beberapa perusahaan.
“Saya sudah menyampaikan kepada kabid pengawasan kedepannya ada semacam sidak ke beberapa perusahaan. Apakah tenaga asing itu sesuai prosedur atau tidak,” jelas Ridwan. (uni)

 

Berita Terkait