Kuota Haji Kembali Normal

Kuota Haji Kembali Normal

  Jumat, 13 January 2017 09:18

Berita Terkait

PONTIANAK - Tahun ini kuota jemaah calon haji asal Kalimantan Barat kembali normal. Pengembalian kuota sebesar 20 persen itu setelah Presiden Joko Widodo memberikan keterangan resminya dalam konferensi pers di Jakarta kemarin.

Kepala Bidang Penyelenggaran Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Kalbar Azharuddin Nawawi menyebutkan pengembalian kuota ini sesuai dengan harapan masyarakat. 

Pemangkasan kuota ini berlangsung sejak 2013 sebagai dampak proyek perluasan dan renovasi Masjidilharam di Makkah. 

“Ini menjadi harapan bersama. Pengurangan kuota sebesar 20 persen itu dikembalikan lagi. Tapi untuk tahun ini saja. Untuk 2018 masih belum diketahui berapa penambangan dan segala macam,” kata Azharuddin saat diwawancarai Pontianak Post, Kamis (12/1). 

Dengan kembalinya kuota ini maka masa tunggu calon jemaah haji akan berkurang. Ketika kuota dipangkas, masa tunggu jemaah asal Kalimantan barat antara 20-21 tahun. Artinya ketika mendapat tahun ini jemaah diperkirakan berangkat tahun 2035-3036.

Azharuddin memastikan langkah cepat sudah dilakukan begitu mendapat kabar kembalinya kuota haji yang dipangkas ini. Pertama mengintruksikan Kanwil Kemenag Kabupaten/kota melakukan pendataan ulang para calon jemaah haji. 

Pendataan ulang itu dilakukan karena jumlah jemaah yang berangkat bertambah sesuai sistem. Penambahan itu sesuai dengan nomor urut jemaah. 

Kedua diminta untuk berkoordinasi dengan kantor imigrasi setempat. Hal ini dilakukan untuk persiapan pembuatan pasport bagi jemaah calon haji. 

Ketiga, Kanwil Kemenag Kabupaten/kota juga diminta untuk mengingatkan calon jemaah haji untuk segera melunaskan setoran awal haji senilai Rp25 juta.

“Termasuk juga untuk 20 persen kuota calon jemaah haji yang telah kembali di masing-masing kabupaten/kota. Paling lambat akhir Januari bisa diselesai,” kata dia.

Kendati kabar itu menjadi angin segar Azharuddin menyatakan kepastian jumlah kuota itu harus menunggu rapat nasional. Itu merupakan rapat yang membahas pembagian kuota. Sebab selain pengembalian kuota itu, Indonesia juga mendapat tambahan 10.000 kuota calon jemaah haji. 

“Untuk tambahan 10.000 itu kami belum tahu berapa yang diterima Kalimantan Barat. Nanti itu akan dibahas dalam rapat nasional. Kemanan arah tambahan itu,” kata dia. 

Ia menuturkan dari kebijakan dan situasi yang ada tidak menutup kemungkinan tambahan itu 10.000 itu diperuntukkan daerah dengan masa tunggu yang cukup lama.

“Tapi ini hanya kemungkinan saja tidak bisa dijadikan pegangan. Jika pun menggunakan estimasi dibagi dengan provinsi 34 paling dapat 10 kuota. Itu buat apa. Sementara kabupaten/kota ada 14. Mau dikasihkan siapa? nanti dikira tidak adil. Jadi lebih baik disedekahkan saja,” jelasnya. 

Kendati demikian ia mengingatkan itu semua tentunya menjadi keputusan dalam rapat nasional. 

“Jika Kakanwil punya kebijakan lain lagi juga tidak masalah. Apakah mau diplot atau dibagi habis itu keputusan dalam rapat nasional nantinya,” tambah dia. 

Sementara dari data Kementerian Agama Kalimantan Barat tercatat jumlah jemaah haji yang dipastikan berangkat tahun ini sebanyak 1.872. Dari jumlah itu 449 dari Kota Pontianak, 235 dari Kabupaten Sambas, 85 dari Sanggau, 103 dari Sintang, 134 dari Mempawah, 95 dari Kapuas Hulu, 186 Ketapang, 40 Landak, 47 dari Bengkayang, 80 dari Kota Singkawang 76 dari Melawi, 44 dari Sekadau, 57 Kayong utara dan 228 Kubu Raya. 

Sedangkan jika dihitung setelah pengembalian 20 perse kuota tersebut maka jumlah yang berangkat diperkirakan 2.339. di antaranya dari Kota Pontianak 561, Kabupaten Sambas 294, Sanggau 106, Sintang 129, Mempawah 167, Kapuas Hulu 119, Ketapang 232, Landak 50, Bengkayang 59, Singkawang 100, Melawi 95, Sekadau 55, Kayong Utara 71 dan Kubu Raya 285 jemaah. 

Lalu dari masa tunggu paling lama jemaah asal Kota Pontianak yakni selama 20 tahun. Kemudian masa tunggu 19 tahun Kota Singkawang. Masa tunggu 16 tahun yakni Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk masa tunggu 15 tahun dari Kubu Raya. Lalu masa tunggu 14 tahun, Kabupaten Sambas, Sintang, Mempawah dan Ketapang.

Selanjutnya masa tunggu 12 tahun Kabupaten Melawi, masa tunggu 11 tahun Kabupaten Bengkayang dan Sekadau. Masa tunggu 10 tahun Landak, masa tunggu 9 tahun Kayong  Utara, dan masa tunggu 8 tahun Kabupaten Sanggau. (mse)

 

Berita Terkait