Kunjungan Komisi Yudisial ke Pontianak Post

Kunjungan Komisi Yudisial ke Pontianak Post

  Rabu, 16 March 2016 09:07
BERKUNJUNG:Farid Wajdi Juru bicara Komisi Yudisial RI(Kemeja hitam bercorak putih) dan Budi Darmawan Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Kalbar(kemeja putih) beserta anggota Komisi Yudisial lainnya saat berkunjung ke Redaksi Pontianak Post,Selasa(15/3). HARYADI/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

PONTIANAK – Juru Bicara Komisi Yudisial Republik Indonesia, Farid Wajdi, bersama Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Pontianak, Budi Darmawan, berkunjung ke Graha Pena, Selasa (15/3). Kunjungan Komisi Yudisial ini dilakukan guna beraudiensi dengan Pontianak Post.
    
Farid menceritakan sedikit bagaimana wewenang dan tugas Komisi Yudisial. Wewenang Komisi Yudisial antara lain menjadi lembaga yang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR serta menjaga kehormatan dan keluhuran perilaku hakim. 

Komisi Yudisal juga menjadi lembaga yang membuat kode etik sebagai pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Komisi Yudisial juga menjadi penjaga dan penegak pelaksanaan kode etik tersebut. 

Komisi Yudisial memiliki keterbatasan dalam kewewenangannya. Dapat dilihat, wewenang Komisi Yudisial hanya sebatas ranah etik. Tugas utama Komisi Yudisial adalah membentuk ulang perilaku para hakim yang melanggar kode etik melalui sanksi-sanksi administratif yang diberikan.

Dituturkannya, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang menyangka Komisi Yudisial itu KPK. “Karena orang mikir Komisi Yudisial adalah penegak hukum, kami adalah penegak etik. Kami tidak bisa mengubah hasil siding,” ungkapnya. 

Farid Wajdi, juga menyampaikan harapan besarnya kepada awak media untuk ikut menguatkan fungsi Komisi Yudisial. Dia menekankan bagaimana Komisi Yudisial dapat menjadi kuat dan lemah, semua karena media. Media, khususnya Pontianak Post, menjadi indikator bagi Komisi Yudisial dalam menemukan kasus pelanggaran etik oleh hakim. 

Dari itu Komisi Yudisial menjadikan media menjadi prioritas utama dalam membangun “jejaring” informasi bagi Komisi Yudisial. Media tidak harus melaporkan segala hal ke Komisi Yudisial karena sudah bisa melakukan investigasi sendiri.

Farid mengharapkan kedepannya media bersama jejaring dapat ikut membantu dalam rangka mencegah pelanggaran kode etik. Dengan banyaknya laporan pelanggaran dari masyarakat memang bukanlah hal baik. Namun, hal itu juga menandakan peran pengawasan yang tinggi dari masyarakat. 

“Jika di suatu daerah terjadi kasus pelanggaran etik. Martabat 8000 hakim di seluruh Indonesia juga akan jatuh. Jadi saya berharap. tolong berikan ruang bagi mereka yang melanggar untuk memperbaiki diri dan martabat mereka,” ucapnya.

Lebih lanjut dia menyebutkan kunjungannya saat ini ke Kota Pontianak juga untuk melaksanakan pelatihan kepada beberapa 30 orang “jejaring” yang sudah dipilih di Kalimantan Barat. Jejaring itu terdiri dari beberapa NGO, perguruan tinggi dan ormas.

Pelatihan itu tak lain agar Komisi Yudisial bisa lebih banyak mendapat laporan langsung dari beberapa derah penghubung di Indonesia. Pontianak menjadi salah satu dari kota penghubung lainnya, yaitu Medan, Surabaya, Mataram, Semarang, Samarinda, Makassar, Pekanbaru, Palembang, Kupang, Manado dan Ambon.

Budi Darmawan mengatakan, penghubung di Kota Pontianak hanya terdiri dari empat orang. “Dengan jumlah yang sedikit itu, Komisi Yudisial akan melatih para jejaring menjadi tangan penghubung untuk melapor via sms,” ucapnya.(mif)

Berita Terkait