Kunjungan BPK RI Kalbar

Kunjungan BPK RI Kalbar

  Jumat, 22 April 2016 09:20
TERIMA KUNJUNGAN: Bupati Ketapang dan Wakil Bupati menerima kunjungan kepala BPK RI perwakilan Kalbar di ruang kerja rumah dinas jabatan Bupati Ketapang, Rabu (20/4).FOTO IST

KETAPANG-Kunjungan Kepala BPK RI, Didi Budi Satrio, Ketua Tim audit BPK RI Akpita Windiadi, Tim pemeriksa BPK yang tengah melakukan audit kepada seluruh SKPD dijajaran Pemkab Ketapang sejak 4 April hingga 5 Mei 2016.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK RI mempunyai kewenangan untuk melakukan 3 jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Untuk saat ini pemeriksaan yang dilakukan BPK adalah pemeriksaan keuangan Pemkab Ketapang beberap waktu lalu di Pontianak. “Pemeriksaan yang dilaksanakan setelah laporan keuangan diserahkan ke kami,” ujar Didi Budi Satrio.

Dia melanjutkan dalam perjalanan pemeriksaan sekarang ini, dengan melihat laporan keuangan kemaren apakah ada indikasi atau apakah belum sempurna. Didi berharap agar pemeriksaan yang sedang dilakukan dijajaran SKPD Kabupaten Ketapang, pimpimnan SKPD dapat menyajikan data-data yang diminta tim pemeriksa keuangan BPK. “Semua SKPD terbuka saja tim kami melakukan pemeriksan pendaahuluan tidak membuat laporan,” terang dia.

Dalam melaksanaan penggunaan satu tahun anggaran apabila SKPD  menemui kesulitan, Didi menyarankan agar pihak SKPD tidak segan-segan melakukan konsultasi dan pihaknya bersedia memberikan pentunjuk.

Terkait dengan rekomendasi jika tim pemeriksa mendapati temuan dalam laporan keuangan, maka SKPD diberikan tempo 40 hari untuk ditindak lanjuti.

Bupati Ketapang, Martin Rantan SH mengatakan, mendapat kujungan dari ketua BPK RI dari Pontianak ke Kabupaten Ketapang, merasa senang dan menerima. “Kalau dulu yang datang wakil sekarang langsung ketua, artinya Ketapang mendapat perhatian,” kata bupati.

Dalam mempertahankan predikat WTP opini tertinggi dari BPK atas pemeriksaan keuangan daerah, maka terus dilakukan rapat koordinasi dengan SKPD untuk tertib administrasi dalam menyampaikan laporan keuangan daerah, dan mengintruksikan para SKPD untuk menindak lanjuti jika terdapat temuan BPK yang diberikan tempo 60 hari waktu perbaikan.

Bupati Martin saat ini terus melakukan penataan khsusus kegiatan ekonomi, telah menunjuk Asissten II sebagai ketua tim ekonomi daerah.

Sementara dalam penataan aset daerah, kedepan untuk lebih mendapatkan penataan aset daerah yang terkelola dengan baik, akan membentuk badan keuangan dan pengelolaan aset daerah. “Terkait aset daerah seperti tanah masih banyak atas hak yang belum disertifikatkan,” jelas Martin.

Secara bertahan tata kelola aset daerah terus dibenahi, untuk saat ini pengelolaan dan laporan aset daerah sudah berbentuk sistem aplikasi online yang dimulai pada September 2015 lalu.

Hadir mendampingi Bupati Ketapang, Martin Rantan, Wakil Bupati, Drs Suprapto, Sekda Drs HM Mansyur. Kepala SKPD serta Kabag Keuangan Setda Ketapang Alexsander Wilyo.(ser)