Kualitas Pendidikan Rendah

Kualitas Pendidikan Rendah

  Rabu, 28 Oktober 2015 11:55
Gambar dari internet

PONTIANAK - Badan Akreditasi Provinsi Sekolah dan Madrasah Kalbar telah memetakan hasil akreditasi sekolah tahun 2015. Sekolah yang mendapat akreditasi C dan tak terakreditasi untuk semua tingkatan mencapai hampir 60 persen. Hasil ini menunjukkan mutu pendidikan di Kalbar masih rendah.“Hasil akreditasi ini sebagai gambaran atau peta mutu pendidikan. Penilaian akreditasi ini yang paling lengkap, sesuai dengan delapan standar nasional pendidikan,” ujar Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah dan Madrasah Kalbar, Aswandi disela-sela pembukaan Seminar Refleksi Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Kalbar, Selasa (27/10) di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar.

Secara rinci Aswandi menjelaskan pada tingkat sekolah dasar yang memperoleh akreditasi A sebesar 3,48 persen, B sebesar 35,46 persen, C sebesar 49,86 persen, dan tak terakreditasi (TT) sebesar 11,21 persen. Pada tingkat Madrasah Ibtidaiyah yang memperoleh akreditas A sebesar 1,22 persen, B sebesar 41,46 persen, C sebesar 47,56 persen, dan TT 9,76 persen.Tingkat SMP yang memperoleh nilai A sebanyak 3,31 persen, B sebanyak 32,37 persen, C sebanyak 48,96 persen, dan TT 18,35 persen. Tingkat madrasah tsanawiyah yang memperoleh akreditasi A sebesar 2,44 persen, B 46,34 persen, C 36,59 persen, dan TT 14,63 persen. Pada tingkat SMA yang memperoleh nilai A sebesar 11,54 persen, B 42,31 persen, C 38,46 persen, dan TT 7,69 persen.

Tingkat SMK yang mendapat nilai A sebesar 6,45 persen, B 70,97 persen, C 19,35 persen, dan TT 3,23 persen. Pada tingkat madrasah aliyah yang memperoleh nilai B sebanyak 60 persen, C 20 persen, dan TT 20 persen, sedangkan SLB yang memperoleh nilai B sebanyak 100 persen.“SLB ini bisa 100 persen karena hanya satu sekolah,” katanya.Aswandi menuturkan hasil akreditasi ini menggambarkan kondisi mutu pendidikan. Tetapi hasil ini tidak dijadikan dasar oleh pemerintah untuk pengambilan keputusan dalam meningkatkan pendidikan.“Kalau ditanya salah siapa akreditasi ini rendah? Susah menyebutkannya. Tetapi dalam delapan standar nasional pendidikan ini bukan hanya tanggungjawab sekolah,” ungkap akademisi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Untan ini.

Aswandi menjelaskan yang selalu menjadi masalah dalam pendidikan adalah tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan prasarana. Hal tersebut bukan menjadi urusan pihak sekolah.“Itu bukan urusan sekolah, tetapi pemerintah. Selain itu, banyak juga sekolah yang berada di pelosok yang tak mengetahui tentang akreditasi,” tutur Aswandi.Aswandi berharap sekolah yang mendapat akreditasi C dan TT menjadi prioritas pembinaan demi mendukung penyelenggaraan pendidikan berkualitas. Pemerintah harus peduli terhadap hasil akreditasi.“Kami berharap pemerintah bisa mendukung unit pelaksana akreditasi. Saat ini ada delapan kabupaten kota yang tak memberikan dana untuk unit tersebut dalam melaksanakan akreditasi,” ungkap Aswandi.

Saat ini, lanjut Aswandi, ada beberapa daerah yang sudah peduli terhadap hasil akreditasi yakni Kota Pontianak, Sintang, Ketapang, dan Landak. Daerah-daerah ini mengalokasikan dana berkenaan dengan program akreditasi tersebut.“Akreditasi ini penting. Proses untuk memperoleh beasiswa dari program pemerintah juga ada yang melihat akreditasi sekolah. Bagi yang tak terakreditasi lebih parah lagi, tidak bisa menjadi penyelenggara ujian nasional,” katanya.Ia menambahkan saat ini perubahan semakin cepat dan kompleks. Manajemen pengelolaan akreditasi secara terus menerus harus ditingkatkan, terutama mekanisme evaluasi diri dan visitasi asesor harus saling melengkapi sehingga menghasilkan data yang objektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, perlu dilakukan penguatan asesor baik jumlah maupun mutu, serta perlu dilakukan sosialisasi akreditasi ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman.

“Semua pihak terutama pemerintah daerah, pemerintah, dan penyelenggara pendidikan memberikan dukungan yang besar terhadap pelaksanaan akreditasi. Hasil akreditasi ini harusnya bisa sebagai dasar dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah, Soeharto menyatakan laju pertumbuhan kesadaran masyarakat terhadap mutu pendidika berjalan lambat. Selama delapan tahun hanya terjadi peningkatan sebanyak 10 persen.“Kesadaran masyarakat Kalbar terhadap pendidikan membaik. Tetapi laju pertumbuhannya melambat karena dari 2007 hingga menjelang 2016 baru bergeser 10 persen,” ungkap Soeharto.

Menurut Soeharto, berdasarkan hasil akreditasi sekolah dan madrasah di Kalbar, mutu penddikan tingkat SMA dan SMK cukup baik. Tetapi pada tingkat sekolah dasar dan SMP sederajat, hasilnya kurang baik. Data ini diperoleh dari tim yang diterjukan ke setiap sekolah.

“Badan Akreditasi Provinsi menurunkan dua asesor setiap sekolah untuk menilai akreditasi sekolah,” katanya.

Soeharto mengatakan secara nasional, Kalbar berada dalam posisi 10 untuk akreditasi sekolah. Kondisi pendidikan di Kalbar lebih baik dibandingkan sekolah di wilayah timur Indonesia. Hanya saja mutu pendidikan di Kalbar tidak merata.“Sekolah di perkotaan yang mudah dicapai termasuk baik. Sedangkan yang masuk ke pelosok, akreditasinya tak begitu bagus,” ujarnya.Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar, Kusnadi mengatakan saat ini banyak yang harus dioptimalkan dan dimaksimalkan dalam mengelola dunia pendidikan.

“Memang yang bertanggungjawab terhadap kualitas pendidikan ini salah satunya pemerintah. Tetapi tak serta merta hanya Dinas Pendidikan,” kata Kusnadi, kemarin. Menurut Kusnadi, satuan kerja perangkat daerah lainnya juga terlibat. Ia mencontohkan jajaran Dinas Kesehatan yang bertanbggungjawab terhadap pelayanan kesehatan peserta didik. “Pemeriksaan berkala kepada anak harus dilakukan,” ujar Kusnadi.Begitu pula Badan Ketahanan Pangan dan Balai POM. Keduanya bertangungjawab terhadap upaya mewujudkan makanan dan minuman yang sehat. Saat ini kondisi kantin di beberapa sekolah cukup memprihatinkan.“Sekolah juga harus benar-benar mewujudkan perpustakaan yang benar-benar baik,” ungkapnya. (uni)