KPK Tunggu Hasil MKD , Kejagung Sita Ponsel Presdir Freeport

KPK Tunggu Hasil MKD , Kejagung Sita Ponsel Presdir Freeport

  Jumat, 4 December 2015 07:58
Foto Hendra Eka/Jawa Pos

Berita Terkait

JAKARTA - Sidang Majelis Kehormatan Dewan (MKD) bakal menjadi penentu, apakah kasus pencatutan nama presiden terhadap perpanjangan kontrak Freeport bisa dibawa ke ranah hukum atau sebaliknya. Tiga aparat penegak hukum (KPK, Polri dan Kejaksaan Agung) pun menyatakan siap menjalankan tugasnya masing-masing.
Perkara pencatutan nama presiden itu kini baru sebatas diselidiki oleh Kejagung. Proses pencarian alat bukti sedang dilakukan. Yang terbaru, Kejagung telah menyita ponsel Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan penyitaan itu bagian dari proses hukum yang tengah berjalan. Kami melihat itu langkah yang tepat untuk penegakan hukum, ujarnya. Upaya pencarian alat bukti itu nantinya juga akan dilakukan dengan memanggil dan meminta keterangan sejumlah saksi.
Agar perkara itu berjalan sesuai rel-nya, Komisi Pemberantasan Korupsi juga siap turun tangan. Mereka siap menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap penanganan perkara tersebut.
Pimpinan KPK Taufiequrahman Ruki mengungkapkan jika nanti Kejaksaan Agung memutuskan perkara itu memenuhi unsur korupsi, KPK tetap akan menyerahkan penanganannya ke Gedung Bundar (istilah kantor Kejagung).
"Kejaksaan kan punya kewenangan yang sama dengan KPK. Kami tidak masalah, kami akan lakukan supervisi saja," ujar Ruki. Menurut dia saat ini KPK, Kejagung dan Polri sama-sama memantau proses di MKD dan menunggu hasilnya.
Jika kasus itu memenuhi unsur korupsi, maka KPK bisa cawe-cawe dengan melakukan supervisi ke Kejagung. Namun jika perkara itu nanti hanya memenuhi unsur pidana umum, kewenangan sepenuhnya ada pada Polri.
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti sendiri mengatakan sudah berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Intelejen atau JAM Intel. "Saya sudah tanya sejauh mana, katanya masih penyelidikan. Artinya masih dilakukan penelusuran apakah terjadi tindak pidana atau tidak," ujarnya."Jika memang nantinya ternyata perkara itu hanya memenuhi unsur pidana umum, maka Polri siap mengambilalih. Tapi kami masih menunggu hasil MKD juga. Pihak Freeport kan juga baru didengar keterangannya," ujarnya.
Kasus itu bisa ditarik ke arah pidana umum salah satuna jika Freeport melaporkan bahwa pencatutan nama presiden itu sebagai penipuan. Jika perkaranya seperti itu, Polri hanya bisa pasif menunggu laporan dari Freeport selaku korban penipuan.Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin memenuhi pemanggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), untuk dimintai keterangan terkait rekaman dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua DPR Setya Novanto. Maroef memastikan kebenaran isi percakapan antara dirinya, Novanto, dan pengusaha M Riza Chalid dalam rekaman berdurasi lebih dari 120 menit dibuat oleh dirinya.
Hal tersebut disampaikan oleh Maroef saat diminta memastikan bahwa rekaman utuh yang diserahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said berasal dari dirinya. Namun, Maroef tidak bisa memberikan rekaman asli yang dia buat melalui telepon selulernya. Maroef menyatakan saat MKD melakukan pemeriksaan terhadap Sudirman, dirinya diperiksa oleh pihak Kejaksaan Agung bidang Pidana Khusus (Pidsus).
"Handphone yang saya gunakan untuk merekam beserta isi rekaman sudah dibawa oleh penyidik Kejagung, Yang Mulia," kata Maroef.Maroef bercerita, dirinya pada Rabu malam sudah dimintai keterangan oleh JAM Pidsus. Dalam permintaan keterangan itu, penyidik langsung meminta handphone yang dipakai Maroef untuk merekam menjadi alat bukti. "Yang saya bawa saat ini hanya soft copy dari rekaman original," ujarnya.
Pimpinan dan anggota MKD sesaat seperti tak percaya bahwa mereka sudah didahului Kejagung dalam permintaan keterangan dan alat bukti. Wakil Ketua MKD Junimart Girsang menanyakan apakah Maroef memiliki tanda bukti penyitaan ponsel itu. "Kalau begitu kami minta tanda bukti permintaan alat bukti itu, saudara saksi punya?" tanya Junimart.Maroef mengaku tidak meminta tanda terima yang dimaksud oleh Junimart. Namun, Maroef menyatakan siap untuk segera meminta apa yang dibutuhkan oleh MKD itu. "Saya akan minta staf mengajukan tanda terima saat ini juga," kata Maroef.
Maroef kemarin tiba di ruang sidang MKD sekitar pukul 13.25, terlambat 25 menit dari jadwal yang diminta MKD. Para juru foto dan kamera yang sudah menunggu Maroef di depan eskalator menuju ruang sidang MKD terkecoh. Maroef tidak melewati eskalator itu, melainkan muncul dari lorong penghubung ruang sidang MKD di Nusantara II menuju gedung Nusantara I.
Maroef hadir dengan pengawalan ketat petugas pengamanan dalam (pamdal) DPR. Beberapa staf Maroef tampak mengikuti dari belakang. Maroef yang mengenakan baju batik warna hijau langsung menyalami para pimpinan dan anggota MKD, kemudian kembali di tempat para pengadu, teradu, dan saksi duduk.
Setelah kemarin Ketua MKD Surahman Hidayat memimpin persidangan, kali ini palu pimpinan diserahkan kepada Wakil Ketua MKD Junimart Girsang. Junimart langsung mempersilahkan Maroef sebagai saksi untuk menyampaikan keterangan.Maroef menyampaikan keterangannya secara kronologis. Saat mendapat mandat sebagai Presdir di bulan Januari 2015, Maroef sudah mendapat permintaan agar bisa bertemu Ketua DPR Setya Novanto. Permintaan itu muncul dari salah satu komisaris PT Freeport yang juga salah satu tokoh senior Partai Golongan Karya. "Permintaan itu datang dari pak Marzuki Darusman," kata Maroef membuka keterangannya.
Saat masih aktif sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) periode 2012-2014, Novanto juga pernah meminta bertemu. Ketika itu, Novanto masih berstatus Ketua DPR. Ketika dilantik sebagai Presdir PT Freeport, Maroef memutuskan merealisasikan pertemuan itu dalam konsep kunjungan resmi atau courtesy visit."Courtesy visit itu tidak hanya Ketua DPR, tapi juga Ketua MPR dan DPD. Kalau tidak salah itu berlangsung bulan April," ujarnya.Pertemuan dengan MPR, Maroef menyebut rombongannya ditemui Ketua MPR Zulkifli Hasan bersama staf. Demikian halnya saat bertemu Ketua DPD Irman Gusman. Maroef menuturkan ada perlakuan berbeda saat dirinya akan bertemu Setnov.
"Sebelum bertemu, staf Ketua DPR menyampaikan kepada staf saya, bahwa hanya saya sendiri saja yang diminta bertemu," kata Maroef.Pertemuan di ruangan Novanto di Nusantara III DPR itulah yang disebut Maroef sebagai pertemuan pertama. Tidak banyak hal yang terjadi, karena Maroef hanya memaparkan lembar informasi PT Freeport Indonesia. Baru saat mau pamit, Novanto berpesan kepada Maroef untuk mengajak bertemu lagi.
"Pak Novanto bilang, kapan-kapan ketemu lagi ya, ngopi-ngopi kita, sambil saya kenalkan teman saya," ujar Maroef menirukan Novanto.Kira-kira pada awal Mei, Novanto menurut Maroef meminta bertemu. Novanto mengirimkan pesan pendek berbunyi "bisa saya call?" Merasa tidak enak dengan jabatan Novanto, Maroef memutuskan membalas dengan menelepon langsung Novanto.
"Pak Novanto meminta pertemuan, kemudian staf kami yang mengatur pertemuan itu. Tempat yang memilih pak Novanto," ujarnya.
Pertemuan kedua itu terjadi pada 15 Mei di lantai 21, sekitar pukul satu atau dua siang. Maroef menyebut lantai 21 itu memerlukan akses khusus bagi yang ingin masuk. Agak sedikit terlambat dari janji, setiba di sana ternyata ada orang selain Novanto yang sudah menunggu.
"Saya diperkenalkan bahwa dia pak Riza Chalid. Saya baru pertama kali bertemu," ujarnya.
Maroef menuturkan, impresi pertamanya terhadap sosok Riza adalah orang yang sangat komunikatif. Riza cenderung terlibat di pembicaraan selama satu jam. "Sudah ada materi bahasan-bahasan bisnis. Saya sampaikan bagi kami berbisnis bisa dilakukan siapa saja asal prosedur dan profesional," ujarnya.Maroef menyebut isi pertemuan memang tidak mendalam. Namun, insting dia menangkap ada sesuatu yang salah, karena ada pembahasan bisnis yang dilakukan oleh pengusaha dan pimpinan DPR. Pada bulan Juni, giliran Riza yang mengajak untuk bertemu dirinya, bersama Novanto. Pertemuan terjadi pada 8 Juni di tempat yang sama.
Maroef menyatakan, karena pertemuan kedua sudah menyasar pada hal-hal bisnis, dirinya memutuskan untuk merekam. Dalam hal ini, beberapa anggota MKD menyasar indikasi pelanggaran penyadapan berdasarkan Undang Undang Penyadapan, karena Maroef bukan penegak hukum. Maroef beralasan, rekaman itu penting apabila dirinya melaporkan segala sesuatu perkembangan kepada pihak Freeport dari Amerika Serikat.
"Ini bagian dari akuntabilitas dan transparansi saya yang mendapat mandat dari principal," ujarnya. Maroef juga memastikan telah melaporkan isi rekaman itu kepada principal.Proses perekaman, kata Maroef juga dilakukan terbuka. Maroef menjelaskan, Novanto duduk di tengah, diapit dirinya di sebelah kiri dan Riza di kanan. "HP saya taruh di meja, dalam posisi on, tidak berhenti sedikitpun sampai selesai," ujarnya.Maroef menyebut, semua isi rekaman telah diperdengarkan, termasuk informasi permintaan saham sebesar 20 persen yang dibagi kepada Presiden sebesar 11 persen dan Wakil Presiden sembilan persen, ditambah permintaan saham pembangkit listrik di Papua.Namun, Maroef menekankan bahwa dirinya lebih banyak diam di pertengahan hingga akhir pertemuan.
"Saya pendengar saja. Karena isinya tidak pantas sekali. Kalau bisnis ya bisnis saja. Tapi sudah menyerempet. Saya yang meminta menghentikan waktunya perbicangan," kata Maroef.Terkait pelaporan rekaman itu kepada Sudirman, Maroef menyatakan hal itu merupakan komitmen dirinya dengan Menteri ESDM. Sudirman dalam hal ini meminta agar setiap perkembangan Freeport dilaporkan. Pada bulan Juli, Maroef menyampaikan transkrip yang merupakan potongan rekaman pertemuan pada 8 Juni kepada Sudirman. Maroef juga membantah pertanyaan anggota MKD bahwa dirinya yang menyebarkan rekaman itu sampai meluas saat ini.
"Karena diminta, saya menyerahkan rekaman utuh kepada Menteri pada bulan Oktober. Saya hanya menyerahkan kepada Menteri ESDM," tandasnya.Meski lebih tertib dibanding sidang perdana yang memanggil Menteri ESDM, tidak banyak yang bisa digali dari pertanyaaan di persidangan MKD. Rata-rata dari para anggota hanya menanyakan sejumlah substansi yang sudah dijelaskan Maroef untuk diulang lagi.Agenda persidangan MKD kemarin seharusnya juga mengundang Riza Chalid. Namun, yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan. MKD menyatakan akan mengundang kembali Riza untuk dimintai keterangan. Sesuai tata beracara MKD, apabila saksi, pengadu, atau teradu kembali tidak hadir tanpa alasan, MKD bisa menggunakan mekanisme pemanggilan paksa melalui penegak hukum.

JK Sindir Novanto

Terpisah, saat berpidato di Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di gedung DPR, kemarin, Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara terkait isi rekaman yang menyeret nama Ketua DPR Setya Novanto. Menurut JK, masyarakat Indonesia pada Rabu (2/12) malam telah dipertontonkan sebuah konspirasi pejabat dan pengusaha, untuk merugikan negara sangat besar.
"Emang tragis juga bangsa ini. Pagi ini kita berusaha bagaimana itu dihentikan," kata JK dalam pidato yang dihadiri Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Ketua DPD Irman Gusman itu. Ketua DPR Setya Novanto tak tampak hadir dalam konferensi nasional itu.

“Menurut JK, korupsi selalu digambarkan sebagai gejala gunung es. Jika apa yang terjadi di MKD adalah puncaknya, yang tidak diketahui tentu lebih besar. Disinilah JK mengingatkan agar upaya pemberantasan korupsi harus lebih serius.Di samping kejadian itu, kata JK, apa yang terjadi di persidangan KPK yang menyeret sejumlah pejabat negara dan daerah. Itu artinya, semua cabang pemerintahan baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah terjangkit sejak lama," ujarnya.JK mengingatkan, pemberantasan korupsi bukan hal baru. Dari sisi menghukum upaya penegak hukum sudah luar biasa. Karena tercatat ada sembilan menteri, 44 anggota DPR, empat ketua umum partai, termasuk sejumlah kepala daerah, hingga pimpinan lembaga negara seperti KY dan MK. Namun, rekaman yang diputar MKD semalam menunjukkan ada keberanian luar biasa dari rekaman yang diduga Ketua DPR melakukan negosiasi.
"Dengan congkaknya semua dapat dikuasai. Sekarang tinggal dua lembaga yang selalu hadir, Ketua MPR dan DPD, yang satu sudah hilang," sindir JK kepada Novanto.“JK menilai kasus rekaman Freeport merupakan skandal terbesar dalam sejarah Indonesia, karena di dalannya disebutkan Presiden termasuk dirinya. Hal ini menjadi ujian pemerintah bahwa Presiden dan Wapres masih merupakan simbol yang terhormat."Saya setuju, sistem harus diperbaiki. Tapi yang penting dari contoh di atas, gubernur, DPR, gaya hidup harus diperbaiki dan ketegasan semua pihak," ujarnya.Selain meningkatkan kesadaran, JK meminta tiga penegak hukum, KPK, kepolisian dan kejaksaan harus bersama-sama. Tidak ada lembaga yang bebas dari korupsi."Tindakan tegas tidak terlalu mempan juga, selain perbaikan sistem, kita fokus juga ke yang lain, maka unsur kedaulatan negara juga penting," tandasnya. (gun/bay)

 

Berita Terkait