KPK Tetapkan R.J. Lino Tersangka

KPK Tetapkan R.J. Lino Tersangka

  Sabtu, 19 December 2015 07:28
Richard Joost Lino

JAKARTA – Kasus korupsi di PT Pelindo II akhirnya menyeret Richard Joost Lino sebagai tersangka. Direktur utama Pelindo II itu dinilai harus bertanggung jawab atas terjadinya korupsi pengadaan quay container crane (QCC) pada 2010.

Plh Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yuyuk Andriyati mengatakan, setelah melakukan penyelidikan yang cukup panjang, KPK akhirnya menemukan dua alat bukti yang cukup untuk naik ke tahap penyidikan atas kasus korupsi pengadaan QCC. ”Peningkatan status itu diikuti penetapan RJL (Richard Joost Lino, Red) selaku Dirut PT Pelindo II sebagai tersangka,” tutur Yuyuk.

Yuyuk enggan menyebutkan kerugian negara dalam perkara itu. Alasannya, jumlah resmi kerugian negara masih dihitung. Dalam perkara tersebut, KPK menjerat Lino dengan pasal 2 ayat 1 dan/atau pasal 3 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 KUHP.

Lino dianggap menyalahgunakan kewenangan sehingga berdampak menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Peran utama Lino adalah memerintahkan pengadaan tiga QCC dengan menunjuk langsung perusahaan HDHM dari Tiongkok sebagai penyedia barang.

Berdasar informasi yang dihimpun koran ini, kerugian negara dalam pengadaan QCC itu lebih besar daripada kasus Pelindo II yang ditangani Bareskrim Polri. ”Kasus ini, kerugian negaranya lebih besar. Sebab, nilai pengadaannya juga lebih besar dibanding yang ditangani Polri,” ujar sumber Jawa Pos.

Selama ini, Bareskrim memang kerap mengekspos kasus korupsi di Pelindo II, terutama ketika era Kabareskrim Komjen Budi Waseso. Saat itu penyelidikan diikuti dengan penggeledahan sejumlah ruangan di Pelindo II. 

Ketika itu KPK juga mengaku sedang menyelidiki kasus di Pelindo II. Tapi, objek penyelidikan KPK berbeda. Ketika Kabareskrim berganti ke Komjen Anang Iskandar, perkara tersebut dikomunikasikan bersama antara Polri dan KPK. Kedua instansi pun sepakat untuk menangani perkara bersama-sama karena objeknya berbeda. KPK menangani kasus korupsi pengadaan QCC, sedangkan Polri mengusut kasus pengadaan mobile crane.

Nah, akhirnya, KPK progresif dengan langsung menetapkan R.J. Lino sebagai tersangka. Surat perintah penyidikan (sprindik) Lino diteken pimpinan KPK pada 15 Desember lalu. Kabarnya, ada lima sprindik yang telah ditandatangani pimpinan KPK sebelum lengser.

Tak seperti biasanya, pengumuman penetapan tersangka kemarin tidak disampaikan para pimpinan KPK. Padahal, kemarin pimpinan sementara Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji, dan Johan Budi masih bekerja di KPK. Pengumuman itu disampaikan Plh Kabiro Humas Yuyuk Andriyati dan Kabaghumas Priharsa Nugraha.

Ada beberapa kasus Lino di KPK. Salah satunya, Lino dilaporkan oleh anggota komisi III Masinton Pasaribu atas pemberian gratifikasi kepada Menteri BUMN Rini Soemarno. Lino disebut memberikan sejumlah furnitur untuk rumah Rini. (gun/c11/end)