KPK Pertanyakan Dasar Hukum Hakim Cepi Bebaskan Setya Novanto

KPK Pertanyakan Dasar Hukum Hakim Cepi Bebaskan Setya Novanto

  Kamis, 5 Oktober 2017 19:56

Berita Terkait

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki catatan atas putusan Hakim Cepi Iskandar yang mengabulkan gugatan Ketua DPR RI Setya Novanto

Setelah melakukan eksaminasi, menyisir satu-satu pertimbangan hakim, mereka menemukan sejumlah kejanggalan. Misalnya, pertimbangan hakim yang mengatakan, dalam melakukan penyidikan dan penetapan tersangka oleh KPK, mengikuti UU KPK yang bersifat khusus dibanding KUHAP.

"Pertimbangan yang dilakukan hakim yang hanya mendasarkan KUHAP tanpa melihat UU KPK sendiri tidak biasa dalam setiap persidangan. Karena KPK bersifat khusus dan di UU KPK ada hukum acara yang berbeda dengan hukum acara pidana," jelas Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat hadir dalam diskusi di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Kamis (5/10).

Begitu pula soal alat bukti yang menjadi alasan bahwa penetapan tersangka Novanto tidak sah. Yakni, alat bukti yang sudah digunakan terhadap suatu tersangka atau terdakwa, tidak bisa digunakan untuk menangani tersangka atau terdakwa lain. Dengan kata lain, tidak adanya alat bukti yang menjerat Novanto.

Terkait hal itu, Laode menegaskan, proses pengumpulan alat bukti sudah dilakukan sejak Juli 2013. Bahkan dalam proses penyelidikan mereka sudah memeriksa 68 orang. Di tahap penyidikan, pihaknya memiliki bukti 457 dokumen dan surat. Bukti-bukti itu sudah dikonfirmasi dengan sejumlah ahli.

"Tidak tepat hakim mengatakan dalam penyidikan SN tidak memiliki dua alat bukti. Padahal penyelidikan mulai 2013. Dasar hukumnya apa? Kami dapatkan bukan cuma dua, lebih dari itu sebelum tetapkan dia jadi tersangka," kritiknya.

Jadi, kata dia, dalam proses penyelidikan, KPK sudah memiliki dua bukti permulaan yang cukup. Juga, selain indikasi tindak pidana korupsi, ditemukan pula pihak-pihak yang melakukan korupsi secara bersama-sama.

Karenanya, KPK kecewa dengan pertimbangan tersebut. "Kenapa harus ada pemikiran satu hakim membuyarkan bukan hanya kpk tapi aparat penegak hukum yang lain," tukasnya. 

(dna/JPC)

 

Berita Terkait