KPK Ingatkan Kepala Daerah Harus Waspada

KPK Ingatkan Kepala Daerah Harus Waspada

  Minggu, 16 Oktober 2016 16:22
Wakil Ketua KPK La Ode M Syarif. Foto: JPNN.Com

Berita Terkait

JAKARTA --  Praktik kotor ijon proyek antara pengusaha, eksekutif dan legislatif masih marak. Terbaru, praktik suap ijon proyek berhasil dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (15/10). Praktik suap yang dibongkar berkaitan dengan ijon proyek di Dinas Pendidikan Kebumen yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan 2016. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan tak memungkiri bahwa modus-modus korupsi semacam ini masih banyak terjadi. "Modus ini diduga banyak terjadi di daerah-daerah tidak hanya Kebumen, bahkan seluruh Indonesia," ujar komisioner pertemuan pertama di lembaga KPK, itu Minggu (16/10).

Karenanya KPK mengingatkan semua pihak terlebih kepala daerah untuk waspada agar tidak terjadi lagi seperti di Kebumen. Bahkan, ia mengultimatum pengusaha agar tidak berupaya terus memengaruhi kebijakan publik. Terlebih jika itu berkaitan dengan dana sektor pendidikan. Sebab, KPK terus memelototi anggaran sektor pendidikan, serta lainnya.
"Jangan sampai proyek dana pendidikan ini dijadikan bancakan antar pengusaha eksekutif dan legislatif," kata purnawirawan Polri berpangkat inspektur jenderal ini.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan menjadi perhatian komisi antirasuah. Dia juga menegaskan, jangan sampai anggaran pendidikan dijadikan dana bancakan. "Pendidikan sangat penting bagi kelangsungan pendidikan generasi muda di masa mendatang," kata akademisi Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, itu di kantornya, Minggu (16/10).

Syarif mengatakan, KPK sekarang banyak melakukan koordinasi dan supervisi untuk pencegahan korupsi. Salah satunya memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa dengan e-procurement. Termasuk pula masalah perizinan supaya dilakukan satu atap.

Dia menegaskan, KPK juga mendorong agar aparat pengawas intern pemerintah (APIP) di setiap kabupaten/kota, provinsi, kementerian/lembaga melakukan tugas dengan baik.

"Saya ulang, mohon sekali lagi kepada pihak swasta jangan lagi iming-imingi pejabat publik. Setop  untuk memberikan pejabat publik janji-janij (suap) dengan proyek pemerintah," imbau Syarif.

Seperti diketahui, KPK menetapkan Ketua Komisi A DPRD Kebumen, Jawa Tengah, Yudi Tri Hartanto dan Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kebumen Sigit Widodo sebagai tersangka suap. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka usai KPK melakukan gelar perkara pascaoperasi tangkap tangan di Kebumen, Sabtu (15/10). Suap diduga berkaitan dengan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kebumen di APBD Perubahan 2016 Rp 4,8 miliar. Saat ini, KPK tengah mengejar Direktur PT Otoda Sukses Mandiri Abadi (Osma) Group Hartoyo yang diduga sebagai pemberi suap. Hartoyo diduga menyepakati fee 20 persen dari nilai proyek Rp 4,8 miliar untuk eksekutif dan legislatif di Kebumen. (Boy/jpnn)

Berita Terkait