KPK Cari Jejak Ichsan di Pengadilan , Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA

KPK Cari Jejak Ichsan di Pengadilan , Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA

  Kamis, 18 February 2016 08:10
GELEDAH: Seorang polisi sedang berjaga di kantor CGA di Gayungkebonsari Manunggal, Surabaya. KPK melakukan penggeledahan di kantor CGA terkait kasus suap MA. FOTO:Dipta Wahyu/Jawa POs

Berita Terkait

JAKARTA – Tim penyidik KPK terus menelusuri sejumlah lokasi yang dicurigai terdapat jejak-jejak kasus yang melibatkan Ichsan Suaidi. Hingga kemarin (17/2), penyidik KPK masih berada di Surabaya dan Malang untuk melanjutkan penggeledahan terkait dengan kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

’’Soal lokasinya, saya belum bisa menyampaikan karena bisa mengganggu tim di lapangan,’’ ujar Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di kantornya kemarin (17/2).Menurut dia, KPK sengaja merahasiakan lokasi penggeledahan untuk mengamankan sejumlah barang bukti. Sebab, penyidik khawatir ada sejumlah pihak yang berusaha menyembunyikan barang bukti.

Dari informasi yang digali koran ini, penggeledahan, antara lain, menyasar sejumlah kantor pemasaran PT Citra Gading Asritama (CGA) dan pengadilan. PT CGA adalah perusahaan milik tersangka Ichsan.Jejak Ichsan dalam permainan perkara di pengadilan diduga bukan hanya korupsi pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Mataram, NTB. Sebab, dia tercatat beberapa kali beperkara dalam bisnis kontraktor dan properti.

Sementara itu, penangkapan Ichsan membuat urusan administrasi peradilan sangat rumit. Ichsan yang seharusnya berstatus narapidana dan dijebloskan ke lapas kini justru kembali berstatus tersangka dan hanya menghuni rutan.Karena itu, KPK meminta kejaksaan segera mengeksekusi Ichsan. ’’Kasus ini kan sudah diputus MA. Artinya, telah berkekuatan hukum tetap. Harusnya segera dieksekusi dulu,’’ ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Menurut dia, status Ichsan saat ini sebagai tersangka di KPK berada pada perkara yang berbeda dengan putusan MA.

Alex menambahkan, mekanisme eksekusi secara teknis tidak harus membawa Ichsan ke Mataram. Sejumlah pihak yang terkait dengan perkara bisa bertemu dan mengeksekusi Ichsan di KPK. Sebab, secara fisik dia telah ditahan.Penahanan yang dijalani Ichsan saat ini bisa dikurangkan dari lamanya vonis perkaranya di Mataram, yakni lima tahun penjara. Yang terpenting, eksekusi bisa segara dilakukan terhadap hukuman denda Rp 200 juta dan uang pengganti Rp 4,46 miliar.

Di tempat terpisah, Mahkamah Agung (MA) menegaskan komitmen mereka untuk membantu KPK mengusut kasus yang menjerat jajarannya. Salah satunya membentuk tim khusus yang akan menuntaskan kasus tersebut. ’’Tim itu sudah dibentuk,’’ kata Ketua Kamar Pembinaan‎ MA Takbir Ahmadi dalam konferensi pers di Gedung MA kemarin (17/2).Ada empat orang yang bekerja dalam tim tersebut. Yakni, tiga hakim tinggi pengawas dan seorang sekretaris. Sayang, dia tidak menjelaskan lebih jauh peran masing-masing orang di tim khusus tersebut.

Yang pasti, empat anggota tim khusus itu akan menelusuri dan memeriksa pihak-pihak di internal MA. Selain itu, tim khusus tersebut akan berkoordinasi dengan KPK dalam mengusut kasus dugaan suap itu.Disinggung soal lamanya tim khusus tersebut akan bekerja, Takbir menyatakan tidak terbatas waktu. Yang menjadi penekanan adalah sejauh mana kasus itu bisa diungkap dengan tuntas. (gun/far/c5/agm)

Berita Terkait