KPK Buru Pengacara Suap

KPK Buru Pengacara Suap

  Sabtu, 2 July 2016 09:30

Berita Terkait

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan tiga tersangka suap hasil operasi tangkap tangan, Kamis (30/6). Tiga tersangka itu ialah Panitera Pengganti Pengadilan Jakarta Pusat Mohamad Santoso (SAN), staf Wiranatakusumah Legal & Consultant Ahmad Yani (AY) serta pengacara Raoul Adhitya Wiranatakusumah (RAW).

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan, awalnya KPK menangkap Santoso dan Ahmad Yani di dua lokasi terpisah, kemarin (30/6). Basaria menjelaskan, sekitar pukul 18.00 KPK memantau adanya dugaan serah terima duit suap dari Yani kepada Santoso. 

Sekitar pukul 18.30, tim KPK meringkus Santoso saat menumpang ojek di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Tim juga menemukan dua amplop masing-masing berisi uang dolar Singapura pecahan 1000. "Masing-masing berisi SGD 25 ribu dan SGD 3 ribu," kata Basaria di markas KPK, Jumat (1/7). 

Tim lain juga bergerak menangkap Yani. Yang bersangkutan ditangkap di Menteng, Jakarta Pusat, tidak lama setelah KPK menangkap Santoso.

KPK juga mengamankan tukang ojek yang membawa Santoso. "Sampai saat ini masih diperiksa dan kalau sudah selesai akan dipulangkan," ujar Basaria. 

Ihwal suap menyuap, Basaria menjelaskan, Raoul merupakan pengacara dari PT Kapuas Tunggal Persada (PT KTP) yang tengah berkasus dengan PT Mitra Maju Sukses (PT MMS) di PN Jakpus. Kedua perusahaan terlibat sengketa perkara perdata terkait bidang sumber daya alam. 

Kamis (30/6) siang, kata Basaria, majelis hakim PN Jakpus telah membacakan putusan yang memenangkan pihak tergugat yakni PT KTP. "Putusannya yakni gugatan tidak dapat diterima. Dalam hal ini RAW merupakan pengacaranya (PT KTP)," kata Basaria. 

Namun, Raoul belum berhasil ditangkap.  Raoul masih dalam pencarian penyidik komisi antirasuah. Menurut Basaria, Raoul akan segera dicegah bepergian ke luar nageri. Ini  dilakukan mencegah kemungkinan tersangka melarikan diri. "Hari ini mungkin, harus segera (ditangkap dan dicegah ke luar negeri)," kata Basaria. 

Saat ini penyidik masih berada di lapangan melakukan pengembangan. KPK berharap Raoul segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

Hanya saja saat ini KPK belum berani memastikan apakah duit SGD 28 ribu dari Rapul itu ditujukan untuk hakim yang memutus perkara lewat panitera. 

Meskipun, siang sebelum operasi tangkap tangan Majelis Hakim PN Jakpus terdiri dari Casmaya, Partahi dan Jessica, serta Agustinus baru saja memutus menang klien Raouli, PT  KTP yang bersengketa dengan  PT MMS.

"Uang yang ditaruh dalam dua amplop itu sedang di dalami (untuk siapa). Kami tidak bisa menerka sebelum mendapat alat bukti cukup," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Jumat (1/7). 

Yang pasti, kata Syarif, uang itu bersumber dari Raoul. Belum diketahui dari mana  Raoul memeroleh uang itu. Soal berapa komitmen fee suap, juga masih di dalami. "Komitmen tidak tahu berapa jumlahnya," katanya.

Bahkan, Laode mengklaim belum tahu apakah itu pemberian pertama, kedua atau yang terakhir. "Itu sedang dipelajari,  kami tidak bisa beri pernyataan sebelum dapat bukti yang cukup," katanya. 

Menurut dia, penyidik masih melakukan pengembangan. Dia menegaskan, segala kemungkinan bisa saja terjadi. "Tapi, sampai saat ini kami belum bisa mengatakan iya," ujarnya. 

"Mungkin kita tidak bisa naif apakah hanya panitera saja. Tapi, kami tidak bisa katakan (ada pihak lain) tanpa didukung bukti lainnya," timpal Syarif. 

Santoso dijerat pasal 12 huruf a atau B atau c atau pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. 

Sedangkan pemberi suap Raoul dan Yani dijerat pasal 6 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf f a atau b dan atau pasal 13 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

Pelajaran untuk MA 

Panitera pengadilan kembali menjadi "mangsa" KPK. Penangkapan Santoso menambah daftar panjang tangkapan KPK dalam kasus suap. Sebelumnya, KPK sudah meringkus Panitera PN Jakpus Edy Nasution, Panitera PN Jakarta Utara Rohadi, bahkan Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata Direktorat Panata dan Tata Laksana Perkara Perdata Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisna juga diringkus. 

Bahkan dalam kasus Edy Nasution, juga menyeret Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrachman. Belum lagi kasus tertangkapnya Hakim Tipikor Bengkulu Janner Purba dan Toton karena diduga menerima suap dari terdakwa korupsi. 

Maraknya jajaran pengadilan dan pegawai MA hingga hakim terlibat suap tentu mengundang keprihatinan KPK. 

Laode M Syarif  mengatakan sangat prihatin karena dalam waktu berdekatan beberapa penegak hukum khusunya hakim dan panitera terlibat suap menyuap. "Terus terang saya sebagai yang pernah mengajar tentang pedoman perilaku hakim pengadilan sangat menyayangkan," ujar Syarif, yang juga Akademisi Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, itu. 

Namun, dia menegaskan, tidak ada niat KPK menarget penangkapan terhadap penegak hukum khususnya jajaran MA. "Tetapi, kasus-kasus ini dikembangkan dari laporan masyarakat," kata Syarif.

Ia menegaskan, kejadian-kejadian ini harus dijadikan MA sebagai pelajaran untuk mereformasi peradilan di Indonesia. "Agar hal ini tidak terjadi lagi di masa mendatang," ungkap Syarif. (Ody)

Berita Terkait