Korupsi Traktor Tangan, Jabatan Tiga Tersangka Masih Dinonaktifkan

Korupsi Traktor Tangan, Jabatan Tiga Tersangka Masih Dinonaktifkan

  Sabtu, 23 April 2016 13:45

Berita Terkait

SINTANG-Sekda Sintang, Yosepha Hasnah mengatakan belum ada surat pencabutan nonaktif jabatan tiga tersangka korupsi traktor tangan dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sintang, menyusul para tersangka sudah bebas karena habis masa tahanan. Surat pemberitahuan resmi ketiganya bebas juga belum ada diterima kecuali sebatas menerima informasi.  
“Kalau memang bebas akan diaktifkan kembali melalui surat,” kata Sekda, kemarin.
Yosepha juga tidak menyampaikan secara jelas, sejak bebas para tersangka traktor tangan sudah kembali berdinas atau belum. “Sejauh ini saya belum dapat laporan dari BKD,” katanya.
Adapun tiga tersangka traktor tangan yang berstatus PNS sudah dinonaktifkan dari jabatanya untuk sementara waktu. Guna kepentingan proses hukum.
Seperti diketahui empat tersangka dugaan korupsi pengadaan kontraktor tangan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Sintang akhirnya menghirup udara bebas, setelah masa tahanan keempat tersangka habis sejak 8 April 2016.
Empat tersangka masing-masing Robinson Marbun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Yohanes Nusantara, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Damiu selaku Pokja, serta Ir Gunawan sebagai kontraktor pengadaan.
Tidak diketahui secara pasti apa yang menjadi alasan bagi pihak Kejaksaan Negeri Sintang terkait bebasnya empat tersangkat tersebut. Namun, informasi yang berkembang dilapangan, Kejaksaan sepertinya kekurangan alat bukti untuk megajukan kasus tersebut ke meja hijau.
Kejaksaan Negeri Sintang memastikan penanganan kasus dugaan korupsi traktor tangan tetap berlanjut, kendati masa penahanan empat tersangka sudah habis. Kejaksaan juga memastikan secepatnya berkas penanganan bisa dilimpahkan ke pengadilan.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Sintang, Coky Soulus Sianipar.
Menurut Coky, pelimpahan berkas tinggal menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kejaksaan menyebut kalau koordinasi dengan BPKP kini terus berjalan. Kejaksaan tidak pernah berhenti menangani serta mendalami penyidikan.
Coky menambahkan, BPKP untuk audit masih membutuhkan pengakuan. Misal terkait pengaturan lelang, pembuktian tersebut diperlukan. Karena itu, kejaksaan beberapa waktu melakukan penggeledahan di Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sintang. “Itulah yang dicari di LPSE,” kata Coky.(stm)

 

Berita Terkait