Korupsi Alkes Pengawai Untan Divonis Bersalah

Korupsi Alkes Pengawai Untan Divonis Bersalah

  Selasa, 16 Agustus 2016 09:30
SIDANG: M. Nasir saat mengikuti sidang di PN Pontianak yang menjatuhkan vonis 1,4 tahun terkait pengadaan alkes di RS Untan Pontianak. MEIDY KHADAFI/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PONTIANAK - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak menjatuhkan vonis satu tahun empat bulan penjara kepada M. Nasir, Senin ( 15/8) siang. Pegawai Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Tanjungpura itu, terbukti bersalah dalam pekerjaan pengadaan peralatan alat rumah sakit Untan tahun 2013. 

"M. Nasir terbukti mendasar dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider dijatuhi pidana kepada terdakwa dengan penjara selama satu tahun dan empat bulan dengan denda sebesar Rp50 juta," kata Ketua Majelis Hakim, Kusno di Pengadilan Negeri Pontianak, kemarin.

Mengenakan kemeja putih lengan panjang, Nasir tampak khidmat mendengarkan putusan hakim. Denda Rp50 juta yang diberatkan oleh Majelis hakim kepada Nasir, dikenakan pidana kurungan selama tiga bulan apabila tidak dibayar. Hakim juga memastikan, terdakwa tetap ditahan. 

"Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Menetapkan masa tahanan terdakwa tetap ditahan," ujarnya.

Vonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta terdakwa dihukum dua tahun penjara. Nasir juga dibebaskan dari dakwaan primier. 

"Terdakwa Nasir tidak terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindakan sebagaimana dakwaan primer. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut," kata Kusno.

Barang bukti yang memberatkan Nasir sebanyak 32 poin yang terlampir dalam berkas perkara, diminta hakim untuk dipergunakan dakwaan atas Amin Andika, menetapkan barang bukti dari angka satu sampai 32 tetap terlampir dalam berkas perkara dan dipergunakan dengan dakwaan Amin Andika, terdakwa lainnya. 

"Jadi ya gitu ya keputusannya, majelis sudah mempertimbangkan dengan segala hal,"lanjutnya. 

Kusno juga mempersilakan terdakwa maupun jaksa memikirkan keputusan majelis hakim. Apabila kurang tepat, keputusan itu bisa dilakukan upaya hukum. 

"Tapi mungkin bagi jaksa maupun terdakwa masih kurang puas, seperti apa yang saya sampaikan saudara bisa berpikir-pikir selama tujuh hari untuk direnungkan apakah keputusan ini sudah tepat atau tidak. Apabila kurang bisa dilakukan upaya hukum," tegasnya. 

Penasehat Hukum terdakwa M. Nasir, Edi Nirwana mengatakan belum keberatan. Sisa waktu tujuh hari itu, akan didiskusikan dengan kliennya. "Kami pikir-pikir. Untuk sementara belum ada keberatan,"katanya singkat. 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Kalbar, Bondan juga mengutarakan hal sama. Dalam sepekan ini dirinya akan memikirkan putusan hakim tersebut. 

"Masih upaya pikir-pikir dulu. Dalam waktu tujuh hari, kemudian sikap kami bagaimana, dipikir-pikir dulu," tukasnya. (gus) 

Berita Terkait