Korban Dikeluarkan dari Sekolah

Korban Dikeluarkan dari Sekolah

  Kamis, 12 May 2016 09:30
Ilustrasi

Berita Terkait

Dianggap Coreng Nama Baik

PONTIANAK – Beban anak-anak korban kejahatan seksual begitu berat. Tidak hanya hidup di bawah bayang-bayang trauma mendalam, perlakuan diskriminatif juga menimpa. Korban ada yang dikeluarkan dari sekolah, sebab dinilai mencoreng nama baik. Di Kalbar, kasus itu terjadi.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kalbar mencatat, ada tiga kasus korban kekerasan seksual yang dikeluarkan dari sekolah. Dua kasus terjadi di Pontianak dan satu kasus di Sintang. 

“Ada beberapa kasus, tapi tidak semuanya. Anak yang menjadi korban kejahatan seksual langsung dikeluarkan oleh pihak sekolah. Saya pikir itu bukan jalan keluar,” kata Evi Melianty, Pokja Hubungan Antarlembaga KPAID Kalbar. 

Menurut Evi, dua anak yang dikeluarkan sekolah di Pontianak terpaksa pindah ke sekolah lain. Pada awalnya, sekolah baru itu pun menolak mereka. Baru setelah KPAID melakukan berbagai pendekatan, sekolah tersebut mau menerima korban kekerasan seksual itu. “Kami lakukan mediasi, mengirimi surat dan pendekatan. Akhirnya pihak sekolah mau dan menerimanya,” ungkapnya.

Bukan perkara mudah agar anak-anak korban kejahatan seksual bisa kembali ke sekolah. Dalam beberapa kasus, korban seksual mengalami trauma untuk kembali ke sekolah. Mereka juga merasa malu untuk berkumpul kembali dengan teman-temannya. Belum lagi, sekolah yang ingin dituju mengaku keberatan menerima anak tersebut.

Evi berharap, lembaga pendidikan lebih terbuka. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan. Justru, lanjutnya, anak yang mengalami masalah itu yang harus dididik secara khusus.  

“Tugas guru mendidik anak yang bukan normal saja. Kalau ada anak yang dapat musibah ya harusnya mendapatkan perlakukan yang istimewa,” harapnya.

Sementara untuk kasus korban kejahatan seksual yang juga dikeluarkan sekolah di Sintang, sampai saat ini masih dalam pemantauan KPAID. Menurut Evi, upaya KPAID dalam memonitor anak tersebut terkendala jarak. Seharusnya, kata dia, setiap Kabupaten punya KPAID. 

“Di sintang kejahatan seksual dan dikeluarkan alasannya mungkin tadi sekolah malu atau bagaimana. Belum termonitor, soalnya jaraknya jauh,” katanya.

Pokja Data dan Informasi KPAID Kalbar, Alik Rasyad mengatakan, alasan sekolah anak-anak korban kekerasan seksual kerap tak bisa diterima akal. Mereka dianggap mencemarkan nama baik sekolah.

“Di beberapa sekolah di Kalbar, ada yang seperti itu. Parah, seharusnya itu tidak perlu dilakukan,” sesalnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Alexius Akim menegaskan, pelajar yang menjadi korban kejahatan seksual harus tetap diperhatikan hak-haknya. Mereka harus tetap bersekolah.

“Jika terjadi pada anak, jangan sampai anak itu terhukum dua kali. Sudah jatuh tertimpa tangga. Mereka mengalami tindak kejahatan seksual, lalu dikeluarkan dari sekolah. Itu tak benar,” kata Akim di ruang kerjanya, Rabu (11/5).

Akim menjelaskan sekolah harus ikut memperbaiki mental anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Korban harus diberikan haknya untuk mengenyam pendidikan. Jika ada sekolah yang memberhentikan siswa korban kejahatan seksual, tindakan tersebut termasuk pelanggaran. “Orangtua bisa komplain,” ujar Akim.

Akim juga meminta pelaku kejahatan seksual yang tertangkap dihukum seberat-beratnya. Apalagi jika kejadian itu berada di kelas atau sekolah. Hal tersebut termasuk tindak kejahatan yang tak bisa ditolerir.

Akim mengatakan semua pihak harus turut bekerjasama mencegah kejahatan seksual terhadap pelajar dan anak. Ada tiga pilar yang berperan yakni pemerintah melalui sekolah, orangtua di rumah, dan masyarakat di lingkungan sekolah. Semuanya harus bekerjasama. 

“Kalau satu saja tak berfungsi, berpeluang terjadinya hal-hal seperti itu (kejahatan seksual),” ungkap Akim.

Sekolah harus mengundang orangtua dan masyarakat setempat. Semuanya duduk bersama membicarakan upaya-upaya menanggulanginya. Siapapun yang melakukan pembiaran sehingga kejahatan itu terjadi, harus diberikan sanksi.

“Sekolah harus memastikan bahwa anak-anak itu benar-benar belajar dan aman di sekolah,” kata mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang ini.

Dukung Hukum Kebiri

Wali Kota Pontianak Sutarmidji mengaku sangat mendukung dijatuhkannya hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual. “Saya sangat setuju hukuman kebiri diterapkan sebab tindak kekerasan seksual terhadap anak itu kejahatan yang luar biasa. Apalagi pelakunya lebih dari satu orang,” ujarnya dihadapan awak media, Rabu (11/5).

Hukuman itu layak diberlakukan karena menurutnya harus ada efek jera bagi pelaku maupun yang lainnya sehingga tidak ada lagi yang berniat melakukan hal serupa. Sutarmidji juga mengkritisi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), karena dinilainya lembaga ini seolah lebih berpihak pada pelaku yang masih anak-anak. Padahal, korbannya juga masih anak-anak yang seharusnya mendapat perhatian serius. 

"Kalau pelaku dilindungi, tidak dihukum dan hanya disanksi ringan, itu tidak akan memberi efek jera. Mereka harus bertanggung jawab secara hukum,” terangnya.

Hukuman kebiri dianggapnya menjadi pilihan terbaik ketimbang hukuman mati, sebab dengan kebiri maka fungsi seksual dari pelaku tidak akan berfungsi lagi. "Dampaknya tentu akan lebih dirasakan bagi pelaku," ujarnya. (gus/uni/bar)

 

Berita Terkait