Konsultasi Publik Penghitungan FREL

Konsultasi Publik Penghitungan FREL

  Jumat, 12 Agustus 2016 09:41
SAMBUTAN: Sekretaris Pemprov Kalbar Zeet Hamdy Assovie memberikan pengarahan pada acara pembukaan Konsultasi Publik Perhitungan FREL di Pontianak. RUSLAN HUMAS PEMPROV KALBAR

Berita Terkait

PONTIANAK - Sekretaris Pemprov Kalimantan Barat Zeet Hamdy Assovie menyebutkan Kalimantan Barat sebagai provinsi yang mempunyai hutan sangat luas yaitu mencapai delapan juta hektare.

 
Saat ini Kalbar sudah menyusun dokumen strategi dan rencana aksi provinsi REDD+ yang merupakan dokumen awal yang bersifat dinamis disesuaikan dengan perkembangan aspirasi masyarakat dan kebijakan yang berhubungan dengan implementasi REDD+.

Menurut Zeet, dokumen itu digunakan sebagai acuan bagi implementasi REDD+ di kabupaten/kota untuk menjamin pencapaian target penurunan emisi dengan menggunakan strategi yang tepat guna memungkinkan terciptanya sistem tata kelola, regulasi dan administrasi yang efektif, akuntabel serta inklusif bagi implementasi REDD+.

“Dokumen ini bisa menjadi acuan bagi kabupaten/kota untuk menjamin tercapainya target penurunan emisi,” kata Zeet dalam sambutannya ketika membuka acara Konsultasi Publik Perhitungan Forest Reference Emision Level (FREL) Kalimantan Barat, Kamis (11/8).

Acara Konsultasi Publik itu dihadiri para pejabat eselon dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, para pejabat di Pemerintah Provinsi Kalbar, para pimpinan perusahaan perkebunan, kehutanan, pertambangan, jasa dan sektor lain yang berada di Kaliamantan Barat serta pimpinan universitas negeri dan swasta Kalbar.

FREL (Forest Reference Emission Level) merupakan tingkat emisi perubahan lahan hutan yang digunakan sebagai acuan kinerja penurunan emisi dalam implementasi REDD+(Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) dan FREL merupakan basis dalam mengukur kinerja pengurangan emisi dan kerusakan hutan yang nantinya menjadi landasan untuk memperoleh insentif terhadap kinerja penurunan emisi di Indonesia dalam aktivitas REDD+.

Untuk dapat menghitung tingkat emisi dan tren penurunannya dari tahun ketahun, membutuhkan acuan sebagai dasar perhitungan. Oleh karenanya diperlukan perhitungan PREL/Level Emisi Acuan Kehutanan. Di mana kelas tutupan lahan yang digunakan dalam penyusunan FREL adalah 23 kelas tutupan lahan dan telah disesuaikan dengan kelas tutupan lahan dari IPCC sebanyak enam kelas yang menurut IPCC meliputi hutan, perkebunan, alang-alang, lahan basah, pemukiman dan lahan terbuka.

Angka-angka FREL itu telah dilaunching ke publik yang menandakan bahwa Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia telah siap dengan data Deforestasi dan degradasi hutan di tingkat provinsi (Sub Nasional)   

Untuk dapat menghasilkan PREL yang dapat diakui ditingkat sub-nasional (Provinsi) dan nasional (Pusat) harus melalui tahapan yang didokumentasikan bersama stakeholder terkait, mengenai data, metode dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga dapat diakui secara internasional.

Adanya hasil perhitungan PREL untuk Kalimantan Barat, telah melalui proses yang panjang. Di mulai dengan pertemuan yang diadakan oleh kelompok kerja REDD+ Kalimantan Barat yang melibatkan stakeholder terkait dilingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Barat, akademisi, LSM dan pihak swasta, dan pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi data yang akan digunakan untuk perhitungan PREL serta menentukan metode ysng tepat yang akan digunakan. (mse/r)

Berita Terkait