Konflik PT Sintang Raya, Polisi Bantah Lakukan Sweeping

Konflik PT Sintang Raya, Polisi Bantah Lakukan Sweeping

  Selasa, 2 Agustus 2016 09:30

Berita Terkait

PONTIANAK –  Polda Kalbar membantah bahwa pihaknya melakukan sweeping terhadap masyarakat Desa Olak Olak Kubu pasca-unjuk rasa beberapa waktu lalu. Kepala Bidang Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Suhadi  SW mengatakan, kehadiran aparat kepolisian di desa itu untuk mencari barang bukti, karena sebelumnya ada laporan pencurian tandan buah segar (TBS) oleh masyarakat.

"Keberadaan kami di sana untuk mencari barang bukti. Tidak benar jika ada anggapan bahwa keberadaan kami di sana untuk melakukan sweeping," kata Suhadi kepada Pontianak Post, kemarin.

Terkait jumlah personel yang diturunkan bersenjata lengkap, Suhadi menjelaskan bahwa hal itu dikarenakan intensitas konflik antara masyarakat dengan perusahaan PT Sintang Raya cukup tinggi. "Sebelumnya memang ada konflik. Intensitasnya  cukup tinggi. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kami turunkan personel dengan jumlah yang besar," jelasnya.

Disinggung soal warga yang mengungsi, kata Suhadi, hal tersebut hanya rekayasa. Menurutnya, ada beberapa pihak, terutama lembaga adat telah menemuinya. Mereka mengaku kecewa karena lembaga mereka ditumpangi oleh oknum-oknum untuk kepentingan pribadi. "Itu hanya rekayasa," tegasnya.

Sementara itu, PT Sintang Raya membenarkan bahwa pihaknya telah melaporkan masyarakat ke Polres Mempawah karena diduga melakukan pencurian tandan buah segar di dalam wilayah hak guna usaha (HGU) perusahaan. 

Hal itu diungkapkan Herlen Sitorus, Legal PT Sintang Raya.  Menurut Herlen, pencurian terjadi pada tanggal 9 dan 10 Juni 2016 serta tanggal 17 Juli 2016 dengan total kurang lebih 100 ton tandan buah segar (TBS). Perusahaan menengarai pencurian itu dilakukan sekelompok masyarakat di blok M dan N yang kebetulan daerah tersebut berdampingan dengan Desa Olak-Olak Kubu.

Tanggal 18 Juli 2016, lanjut Herlen, pihak perusahaan berhasil menghalau. Kemudian warga menyurati pihak perusahaan menyatakan akan melakukan aksi demonstrasi. Ia menduga pihak masyarakat diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu.

Kemudian pada 23 Juli 2016, kata Herlen, pihak masyarakat mengirim surat ke Polres Mempawah berkaitan dengan aksi demonstrasi yang akan dilakukan kepada PT Sintang Raya. Mendapat informasi tersebut, pihak perusahaan menyiapkan pengamanan dari pihak kepolisian yakni, Polsek Kubu dan Polres Mempawah. 

"Kami siaga waktu itu. Kami juga mengerahkan seluruh karyawan. Kami tidak mau terjadi pencurian buah seperti sebelum-sebelumnya. Kami koordinasi dengan aparat meminta pengamanan," katanya. "Polisi langsung merespon pengaduan kami," sambungnya.

Menurut Herlen, masyarakat yang melakukan demo merupakan masyarakat yang terindikasi melakukan pencurian tandan buah segar dan tidak suka dengan keberadaan PT. Sintang Raya. 

Kemudian, pada saat masyarakat akan menduduki wilayah HGU PT. Sintang Raya, mereka dihadang oleh aparat dan sejumlah karyawan agar tidak terjadi kontak fisik. 

"Mereka memaksa menembus barisan polisi. Mereka semacam emosi. Masyarakat yang ada di situ bukan hanya warga Olak Olak, tapi ada dari kabupaten lain. Kemudian terjadi kontak fisik dengan polisi dan  terjadi pemukulan kepada anggota polisi," terang dia.

Selanjutnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan terkait aksi pemukulan yang dilakukan masyarakat sekaligus melakukan penyelidikan terhadap kasus pencurian.

Menurut informasi, kata Herlen, tandan buah segar tersebut kemudian dijual ke PT Rejeki Kencana. Namun dari hasil pemeriksaan, bukti fisik yang ditemukan hanya 62,8 ton. Karena saat ini buah tandan segar itu belum diolah oleh PT Rejeki Kencana.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis MH menilai penyelesaian konflik yang terjadi antara masyarakat di Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya dan PT Sintang Raya menjadi kewenangan sepenuhnya Bupati Kubu Raya Rusman Ali. 

Menurutnya, sebagai pimpinan daerah, bupati dinilai mengetahui persoalan yang terjadi di daerah yang dipimpinnya. Karena itu langkah yang diambil, ujarnya, dilakukan secara musyarawah dan mufakat untuk melihat apa penyebab konflik tersebut.

“Sebenarnya, yang bisa menyelesaikannya Bupati. Jadi dimusyawarahkan dan dimufakatkan untuk mengetahui apa penyebabnya. Apakah karena masalah lahan, pembagian plasma, atau masalah lainnya,” kata Cornelis. 

Sebaliknya Cornelis menyatakan pemerintah provinsi siap memfasilitasi jika memang bupati sebagai pimpinan daerah tidak mampu menyelesaikan konflik ini.

“Jika tak mampu serahkan ke gubernur dan gubernur siap memfasilitasi. Tidak susah mengurus rakyat, yang terpenting harus transparan. Seharusnya ini diatasinya dan dimusyawarahkan untuk mencari jalan yang paling tepat,” pesannya.  (arf/mse)

Berita Terkait