Kompetisi Pendidikan Indonesia di Era MEA

Kompetisi Pendidikan Indonesia di Era MEA

  Rabu, 23 March 2016 09:45   11,471

Oleh:  Rocky  

PADA tahun 2015 kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau Pasar Ekonomi ASEAN mulai berlaku. Kesepakatan ini tak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tapi juga sektor-sektor lainnya. Tak terkecuali “pendidikan” sebagai lokomotif pembangunan manusia. Lalu pertanyaannya, apa saja tantangan pendidikan untuk menghadapi MEA 2015?

Sejak lima tahun terakhir, pemerintah dan sejumlah lembaga pendidikan beramai-ramai membuat berbagai skenario untuk menghadapi “liberalisasi pendidikan”, agar pendidikan Indonesia sanggup bersaing di kancah global.

Menurut berbagai prediksi itu, di satu sisi liberalisasi merupakan peluang untuk meningkatkan pendidikan dengan memanfaatkan lembaga-lembaga pendidikan asing sebagai mitra kerja .tapi, pada sisi lain menjadi permasalah ,sebab prestasi akademik (academic strenght) kita jauh tertinggal di bawah negara-negara yang pendidikannya lebih maju  seperti Amerika, Hongkong, Jepang, Korea Selatan dan Australia. Bahkan kualitas pendidikan kita masih dibawah negara-negara ASEAN, seperti Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia.

Memang sebagai bagian dari masyarakat global tentu Indonesia harus siap bersaing di bidang pendidikan. Lebih-lebih kita sudah terikat dengan berbagai kesepakatan-kesepakatan global, seperti AFTA/ASEAN Free Trade Area (2003), WTO/World Trade Organization (2005) dan APEC/Asia Pacific Economic Cooperation (2020).

Kompetisi itu sah-sah saja. Apalagi dimaksudkan sebagai pemacu agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), dan lembaga-lembaga pendidikan bersama seluruh civitas-nya terus menata diri untuk menghadapi era keemasan itu. 

Jangan pernah menganggap pendidikan kita saat ini sudah menjadi yang terbaik. Padahal dalam skala nasional saja masih menyisakan banyak masalah, menyangkut kualitas guru, kurikulum yang bermasalah, kemiskinan pendidikan, bahkan anak-anak jalanan dan perbatasan yang belum tersentuh pendidikan dan tenaga pengajar.

Apakah itu akan menjadi kompetisi konyol? Semoga tidak. Namun apa jadinya bila Nasional University of Singapore, Chulalongkorn, Mahidol (Thailand), Putra (Malaysia) bahkan Universitas Harvard, dan Cambridge bersaing dengan Universitas-universitas “gadungan” di negeri ini. Ibarat benang kusut yang terus bertambah.

Laporan United Nations Depelopment Programme (UNDP), mencatat, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Indonesia tahun 2013 masih berada pada peringkat 108 dari 287 negara yang disurvei, dengan nilai IPM 0,684. Sedangkan Brunei Darussalam di perigkat 30 (IPM: 0,852). Singapura peringkat 9 (IPM: 0,901).

Dalam hal daya saing pendidikan, berdasarkan data Education For All (EFA) Global Monitoring Report, UNESCO tahun 2012, pendidikan Indonesia berada pada peringkat ke-64 dari 120 negara. Pada 2011, data Education Development Index (EDI) Indonesia mencapai 0,93. Nilai itu menempatkan Indonesia di posisi ke-69 dari 127 negara di dunia. EDI dikatakan tinggi bila mencapai 0,95-1. Kategori medium berada di atas 0,80, sedangkan kategori rendah di bawah 0,80. 

Total nilai EDI itu diperoleh dari rangkuman perolehan empat kategori penilaian, yaitu  angka partisipasi pendidikan dasar, angka melek huruf pada usia 15 tahun ke atas, angka partisipasi menurut kesetaraan gender, dan angka bertahan siswa hingga kelas V sekolah dasar (SD).

Rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia hanya mencapai 7,5 tahun. Itu menunjukkan penduduk Indonesia yang berumur 15 tahun ke atas sebagian besar hanya menamatkan pendidikan sekolah dasar (SD/6 tahun).

Di tingkat Asia, pendidikan Indonesia masih tertinggal dari Brunei Darussalam yang berada di peringkat ke-34. Sementara Jepang berada di posisi nomor satu Asia. Malaysia berada di peringkat ke-65, Filipina (85), Kamboja (102), India (107), dan Laos (109).
Tantangan Pendidikan Indonesia di Era MEA 

Proses pendidikan ideal tak hanya mempersiapkan generasi bangsa mampu hidup hari ini, tapi mereka juga dibekali untuk hidup di masa depan. Sebab, tantangan di era global semakin kompleks.  Seiring melesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kini masyarakat terus melakukan percepatan dalam berbagai aspek kehidupan. Keberhasilan kita masa lalu, belum tentu memiliki validitas untuk menangani persoalan pendidikan masa kini, apalagi yang akan datang. (Mudjia Rahardjo, 2010: 42)

Dalam mengantisipasi realitas global, maka pendidikan kita perlu membenahi beberapa hal, di antaranya:  Pertama, salah satu ciri globalisasi adalah manusia sudah menjadi satu komunitas yang saling memengaruhi satu dan lainnya. Karena itu, SDM pendidikan wajib menguasai teknologi  informasi (information technology). Tak terpungkiri bahwa IT merupakan motor penggerak utama arus globalisasi, sekaligus faktor penting untuk menjaga eksistensi pendidikan di suatu bangsa.

Kedua, dilihat dari segi fungsinya pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Fungsi pendidikan yang demikian itu masih belum terlihat hasilnya secara aktual.Keadaan menunjukkan bahwa mutu kehidupan dan martabat manusia di Indonesia di dunia internasional terpuruk. Daya saing kualitas sumber daya manusia di negara di kawasan Asia Tenggara. Demikian pula citra bangsa Indonesia di mata dunia internasional tampil dalam sosoknya sebagai bangsa yang kejam, sadis, bengis dan menakutkan.

Anggaran pendidikan kita yang 20 persen itu, masih sangat jauh bila dibanding negara lain. Belum lagi masih dibagi untuk gaji guru, dosen, dan 18 kementerian/lembaga yang menjalankan fungsi pendidikan.

Di Amerika Serikat anggaran pendidikan sudah mencapai 68 persen, Belanda 30 persen, Israel 37 persen, Thailand 36 persen, dan tetangga terdekat, Malaysia, 26 persen. Jadi, tidaklah heran bila di sana kemajuan dunia pendidikan menyumbang pengetahuan dan teknologi  yang signifikan dalam pembangunan bangsa. 

Ketiga, dilihat dari kesempatan yang diberikan, dalam Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Namun dalam kenyataan masih banyak warga negara Indonesia yang belum mengenyam pendidikan sebagai akibat dari ketidakmampuan dalam bidang ekonomi. Pendidikan saat ini, khususnya pendidikan yang bermutu hanya dapat dimonopoli oleh segelintir orang yang mampu saja. Sedangkan masyarakat pada umumnya hany mendapatkan pendidikan yang kurang menjanjikan masa depannya. 

Keempat, dilihat dari segi kurikulum, Sistem Pendidikan Nasional mengatakan, bahwa kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing –masing satuan pendidikan. Kenyataannya menunjukkan masih terdapat sejumlah pengetahuan yang diberikan diperguruan tinggi yang tidak ada lagi relevansinya dengan kebutuhan masyarakat, sehingga lembaga pendidikan ikut andil memperbanyak jumlah pengangguran intelektual. Selain itu masalah dikhotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum masih mewarnai

Kelima, institusi pendidikan tinggi (PT), di fakultas pendidikan dituntut menghasilkan para calon guru yang bermutu. Sebab dari berbagai riset, rendahnya kualitas pendidikan bersumber dari persoalan kualitas guru.

Barisan guru Indonesia tidak diisi orang-orang cerdas dan jenius. Orang-orang seperti itu justru memilih profesi lain yang lebih menjanjikan, seperti dokter, pengusaha, birokrat, anggota dewan, ilmuan di negara asing bahkan entertainer. Profesi guru tak lebih hanya tempat pelarian bagi mereka yang “banting stir” karena sulitnya akses pekerjaan.bagi para mahasiswa.
Lalu, bagaimana memikat putra-putri terbaik bangsa agar mereka tertarik menjadi guru? Hemat saya, pemerintah harus lebih meningkatkan jaminan kesejahteraan hidup bagi masa depan profesi guru.

Di samping itu, gerakan “Indonesia mengajar” yang digagas mantan Rektor Paramadina, Anies Baswedan (Mendikbud sekarang) layak dijadikan inspirasi untuk menggaet para guru terbaik bangsa. Semua guru terpilih lewat seleksi yang begitu ketat bukan asal-asalan.

Kalau persoalan guru saja belum juga dibenahi pemerintah, rasanya mimpi pendidikan kita untuk bersaing dengan negara-negara lain di MEA (2015), serta berperan aktif dalam pembangunan dan kerja sama global tahun 2020. Jangan-jangan sebatas “mimpi yang tidak pernah terwujud.

*Siswa SMA Taruna Bumi Khatulistiwa