Komnas HAM Tanyakan Gafatar kepada Gubernur

Komnas HAM Tanyakan Gafatar kepada Gubernur

  Kamis, 14 April 2016 09:01
CINDERAMATA : Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis bertukar cinderamata dengan Komisioner HAM, Natalius Pigai usai pertemuan di Praja I Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (13/4)

Berita Terkait

PONTIANAK—Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai bertemu Gubernur Kalbar, Cornelis, Rabu (13/4) pagi. Pertemuan ini untuk membicarakan kewenangan provinsi berkenaan dengan hak asasi manusia, diantaranya persoalan tapal batas, gafatar, dan hadirnya koorporasi di tengah masyarakat.

“Kami meminta perkembangan penanganan serta menyampaikan langkah dan kebijakan untuk kemajuan dan perlindungan HAM di Kalbar,” ujar Natalius seusai bertemu Gubernur Kalbar, kemarin.

Natalius mengatakan setiap tahun Komnas HAM menerima laporan sebanyak ribuan kasus dari seluruh Indonesia. Dari Kalbar, terdapat puluhan kasus laporan pelanggaran HAM yang diterima Komnas HAM serta lebih dari 100 kasus yang diterima kantor perwakilan Komnas HAM di Kalbar. Laporan terbanyak dari masyarakat Kalbar berkaitan dengan persoalan agraria antara koorporasi dengan masyarakat lokal. Diikuti dengan indikasi pelanggaran HAM oleh aparat penegak hukum  seperti aspek hak atas informasi bagi keluarga korban dari institusi berwenang yang tertutup, proses hukum tak ada rasa keadilan, serta kriminalisasi dalam sel atau penjara. 

“Dilaporkan atau faktanya di Kalbar begitu. Hari ini (kemarin) kami mau gelar k23 kasus di Polda Kalbar,” ungkap Natalius.

Dalam pertemuan bersama Cornelis, Natalius membahas mengenai langkah perspektif Pemerintah Provinsi Kalbar untuk meminimalisir tindakan pelanggaran HAM atas hadirnya perusahaan di tengah masyarakat di sekitarnya. Khususnya berkaitan dengan tanah, tindakan kriminalisasi, tingkat partisipasi masyarakat setempat, ekosistem dan kelestarian lingkungan, serta perhatian perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya. 

Natalius juga membicarakan mengenai upaya pemerintah provinsi dalam menyelesaikan masalah tapal batas. Persoalan tapal batas ini bisa menjadi pemicu konflik antarwilayah, daerah, komunitas, dan dapat mengganggu hak warga untuk memilih. 

“Kami bicara mengenai transmigrasi. Yang kami sampaikan itu bukan bicara akslerasi atau memperlancar penempatan transmigrasi. Kami bicarakan adalah bagaimana memastikan transmigran yang sudah ada agar memiliki jaminan kepastian sosial ekonomi mereka,” jelas Natalius.

Komnas HAM juga membahas persoalan gafatar. Ada hal yang harus dituntaskan Pemprov Kalbar yakni menyangkut hak kepemilikan anggota gafatar. 

Gubernur Kalbar, Cornelis menyatakan siap diadukan ke Komnas HAM, jika ada pelanggaran dalam penanganan evakuasi anggota gafatar beberapa waktu lalu. “Saya siap diadukan ke Komnas HAM, jika memang ada pelanggaran HAM. Tetapi mereka juga melanggar HAM karena masuk rumah orang tanpa permisi,” kata Cornelis, kemarin. 

Menurut Cornelis, tindakan Pemprov Kalbar dalam mengevakuasi sangat manusiawi. Evakuasi dilakukan sesegera mungkin sehingga tak menimbulkan korban jiwa. Bahkan penanganan sampai pemulangan ke daerah asal juga dilakukan sangat manusiawi. Pemprov Kalbar menyewa kapal perang TNI, pesawat komersil, dan kapal penumpang. Total biaya yang ditanggung pemprov mencapai Rp4 miliar. 

Berkenaan dengan transmigrasi, Cornelis menuturkan hal tersebut bukan urusan wajib Pemprov Kalbar. “Terkait bupati mau menerima atau menolak, itu urusan masing-masing,” ungkap Cornelis.
Ia mengatakan penanganan transmigrasi jangan berbasis proyek, sehingga transmigran ada transmigran yang ditempatkan di lahan gambut seperti di Kubu Raya. Penempatan itu tidak mempertimbangkan bagaimana keperluan air bersih, jalur transportasi, dan pendidikan anak-anak mereka. 

“Mengenai permasalahan perusahaan dengan masyarakat lokal, sudah dipertegas agar perusahaan juga ikut andil dalam menyejahteraan masyarakat lokal khususnya di Kalimantan Barat,” tutur Cornelis. (uni)

Berita Terkait