Komitmen Tingkatkan PAD

Komitmen Tingkatkan PAD

  Sabtu, 8 Oktober 2016 09:55

Berita Terkait

KUBU RAYA – Setelah melakukan rapat koordinasi bersama Dinas Pendapatan Daerah Kalimantan Barat, belum lama ini perusahaan penyedia bahan bakar minyak sebagai wajib pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor (PBBKB) berkomitmen siap memberikan dukungan upaya pemerintah daerah melalui Dispenda Kalbar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kalimantan Barat, Samuel mengatakan PBBKB merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang dipungut dan disetorkan ke kas daerah oleh wajib pungut yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Dispenda. “PBBKB merupakan pajak yang dikenakan atas pengguna bahan kendaraan bermotor yaitu konsumen,” katanya.

Sesuai amanat pasal 27 ayat (3) undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan ritribusi daerah, pemungutan PBBKB dipercayakan kepada penyedia bahan bakar kendaraan bermotor melalui  ‘’Self asesment” atau perhitungan pajak sendiri .

Mengacu pada undang-undang tersebut bagi perusahaan penyedia bahan bakar minyak  yang diberikan kepercayaan sebagai wajib pungut agar membuat data penyaluran dan penjualan dengan banar dan transparan serta penyetoran berikut pelaporan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. “Kewajiban penyetoran paling lama setiap bulan ke kas daerah tanggal 20 dan laporan disampaikan ke Dispenda Kalbar setiap bulan tanggal 25,” kata Samuel.

Beradasarkan data yang dimiliki kata Samuel, saat ini sudah ada 15 perusahaan yang terdaftar, sementara yang aktif sebanyak 9 perusahaan, 2 perusahaan mengundurkan diri sedangkan 4 perusahaan tidak melakukan penyetoran.                                     

Realisasi penerimaan PBBKB hasil evaluasi hingga Juli 2016 dibandingkan bulan yang sama tahun 2015 terjadi perbedaan yang cukup jauh. “Angka penerimaan bulan juli 2015 terealisasi sebesar Rp278.195.737.453.00. Sedangkan bulan Juli 2016 hanya tercapai Rp229.696.618.515.00 atau selisih kurang sebesar Rp48.499.118.938.00,” terangnya.

Untuk menindaklanjuti pencapaian peningkatan penerimaan tersebut, Samuel menekankan kepada pelaku usaha penyedia BBM agar dapat bekerjasama secara kooperatif menyampaikan data penjualan dengan benar dan melakukan penyetoran pembayaran ke kas daerah serta pelaporan tepat waktu.                              

Mengenai kondisi penerimaan yang terjadi para pelaku usaha penyedia BBM menggambarkan perusahaan yang dihadapi saat ini terjadi penurunan permintaan cukup besar selain dampak cuaca juga perekonomian dari berbagai sektor seperti perusahaan perkebunan sawit dan para kontraktor. “Perusahaan perkebunan, pabrik-pabrik dan kontraktor hampir tidak lagi order penjualan BBM,”ucapnya.

                                                           

Samuel memahami kondisi perekonomian saat ini, namun sebagai koordinator pendapatan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut tetap bekerja keras melakukan kerja sama pengawasan dan monitoring terhadap perusahaan penyedia bahan bakar kendaraan bermotor terkait data penjualan maupun aktifitas penjualan atau dimungkinkan ada yang belum terdaftar menjadi wajib pungut.

Menurutnya perlu kerja sama dari berbagai pihak dan unsur terkait terhadap informasi atau data aktifitas penyedia atau penjual bahan bakar minyak. “Jadilah pelaku usaha dibidang penyaluran BBM yang sah dan terdaftar dan bayarlah PBBKB tepat waktu,” ajaknya. (ash)

 

 

Berita Terkait