KOMERSIALISASI SERTIFIKASI GURU

KOMERSIALISASI SERTIFIKASI GURU

  Jumat, 22 April 2016 08:08   4,229

Judul tulisan ini muncul dari benak penulis ketika membaca di sebuah media surat kabar nasional yang menyebutkan bahwa para guru harus merogoh kocek sendiri untuk mengikuti sertifikasi, pasalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) mengeluarkan kebijakan baru, jika  mulai tahun 2016 sertifikasi guru tidak lagi gratis ataupun tidak ditanggung lagi pemerintah seperti tahun-tahun sebelumnya. Bagi guru yang mulai mengajar sejak 1 Januari 2006, jika mengikuti sertifikasi, haruslah memiliki biaya sendiri atau wajib merogoh kocek sendiri  untuk membiayai sertifikasi. Sebab pemerintah hanya membiayai sertifikasi guru yang sudah mengajar hingga 31 Desember 2005. Hal ini dipertegas kembali oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Sumarna Surapranata, Selasa (08/09) seperti dilansir dari halaman JPNN menyebutkan,  total jumlah guru dari pendataan 2015 mencapai 3.015.315 orang. Dari jumlah tersebut, hanya ada 2.294.191 orang guru yang layak mengikuti program sertifikasi.

          Menurut Mendikbud, ada pilihan bagi guru untuk ikut sertifikasi. Pertama, pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG). Program ini terbuka untuk guru dalam jabatan yang diangkat hingga 2005, ataupun guru yang diangkat setelah tahun tersebut. Kedua, program sertifikasi guru melalui pendidikan profesi guru (SG-PPG). Program ini hasil nota kesepahaman Kemdikbud dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Namun, mendikbud menegaskan bahwa yang ditanggung pemerintah hanya yang mengikuti PLPG. (Kompas, 12 April 2016).

          Dari pernyataan Mendikbud dan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud di atas menimbulkan pertanyaan besar bagi penulis, yang notabene adalah seorang guru swasta di Kota Pontianak. Artinya, penulis yang memulai mengajar tahun 2009 harus merogoh kocek lima belas juta untuk mengikuti PPG selama satu tahun. Terselip pertanyaan dalam benak penulis, mengapa di saat guru lain proses sertifikasinya dibiayai pemerintah, yang PPG harus membiayai sendiri sertifikasinya? Apakah guru yang diangkat mulai 31 Desember 2005 ke atas sedemikian tidak berkompeten, sehingga pemerintah “menghukum” ketidakkompetenan tersebut dengan jalan guru membiayai sendiri sertifikasinya?

          Dua pertanyaan tersebut sangat layak dilontarkan, mengingat jalur sertifikasi yang pembiayaannya dilakukan sendiri oleh guru mengesankan pemerintah berlepas tangan terhadap kualitas guru, padahal secara “sah” guru tersebut (merupakan pegawai pemerintah). Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan guru dalam proses sertifikasi cukup besar, menurut informasi adalah lima belas juta rupiah. Dengan nilai sebesar ini, penulis berpikir dan semakin meneguhkan fakta bahwa sertifikasi guru saat ini dikomersilkan.

          Terlepas dari besarnya biaya sertifikasi guru, jika proses sertifikasi guru jalur PPG yang dilaksanakan nantinya hanya berupa pemberian materi/kuliah dan praktik mengajar, hal tersebut tentunya tidak akan berpengaruh besar terhadap keprofesionalan guru. Mengingat, hal tersebut sudah guru jalani selama bertahun-tahun sebelum dinyatakan secara resmi menjadi guru. Apakah pemerintah belum tahu jika guru yang saat ini menjadi pegawainya telah cukup lama dicekoki dengan materi dan praktik mengajar saat kuliah?

          Penulis berpendapat, sertifikasi merupakan upaya untuk mengejar sebuah pengakuan atas kelayakan dan kemampuan (fit and proper test) guru, dalam melakukan tugas atau pembuktian atas kemampuan yang dimiliki guru, berdasarkan pekerjaan yang dilakukan. Sertifikasi sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan atas segala hal yang dimiliki oleh seorang guru sehingga diberikan kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan tanpa harus mengalami kesulitan bagi guru tersebut.

          Sertifikasi guru adalah “Profesionalisme” atas eksistensi dalam sebuah pekerjaan, pengakuan eksisnya merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan ini. Apakah guru punya kemampuan dan eksistensinya, jika guru tersebut tidak diakui secara umum dalam pekerjaannya? Maka seharusnya secara profesionalisme mereka mengikuti sebuah keputusan, yakni program sertifikasi ini. Untuk itu, janganlah pemerintah membuat keputusan yang membuat para guru merasa terbebani dengan adanya sertifikasi ini.

          Ada tiga hal utama yang menjadi krusial dalam kebijakan sertifikasi Mendikbud kali ini. Pertama, beban kurikulum pembelajaran yang sangat berat dibandingkan dengan pola PLPG. Kedua, pembiayaan yang harus ditanggung guru untuk mengikuti PPG di Kabupaten  berdasarkan kuota Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dikenakan biaya sebesar Rp 15 juta per guru calon peserta PPG. Ketiga, adanya resiko yang ditanggung peserta PPG, jika dinyatakan tidak lulus PPG maka harus mengikuti dari awal lagi dengan pembiayaan baru.

          Dengan ini penulis memberikan empat catatan penting terhadap kebijakan sertifikasi PPG ini yang menggunakan biaya sendiri. Pertama, landasan hukumnya yang tidak jelas, tidak ada satupun UU bahkan dalam Peraturan Menteri No 18 Tahun 2007 Tentang sertifikasi bagi guru tidak di jelaskan bahwa guru diwajibkan membiayai proses pelaksanaan SG-PPG. Kedua, adanya persyaratan berkas yang harus dikumpul calon SG-PPG 2016 berupa Surat Peryataan Kesediaan menanggung biaya Proses Pelaksanaan SG-PPG 2016, persyaratan tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan “PESERTA Menanggung Biaya pelaksanaan SG-PPG 2016” tidak memiliki dasar hukum yang jelas. karena ada indikasi bahwa surat peryataan tersebut nantinya akan menjadi dasar hukum Pelaksanaan SG-PPG 2016.

          Ketiga, Calon Peserta SG-PPG 2016 yang berstatus pegawai adalah peserta sertifikasi pendidik dalam jabatan, jadi proses sertifikasi yang di ikuti adalah Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan atau di Singkat PPGJ. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam jabatan bukan merupakan kewajiban guru yang bersangkutan tetapi merupakan kewajiban pemerintah untuk melaksanakan proses sertifikasi guru yang sudah berstatus sebagai PNS. Keempat, kebijakan pelaksanaan SG-PPG 2016 yang mewajibkan guru menanggung biaya pelaksanaan SG-PPG 2016 bertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 13 Ayat (1) yang berbunyi : Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

            Kebijakan yang memutuskan bahwa biaya pengurusan sertifikasi dibebankan kepada guru yang bersangkutan menurut penulis sangatlah tidak bijak, karena bagi seorang guru honorer yang hanya mendapatkan tunjangan sebesar Rp. 300.000 - 500.000 /bulan harus membayar biaya sertifikasi sebesar lima belas juta rupiah, dapat uang dari mana? Bagaimana dengan nasib keluarganya? Jika hal tersebut dipaksakan, menurut penulis akan banyak guru yang mendidik tanpa keikhlasan.

            Perlu dipahami, bahwa gurulah yang menjadikan maju tidaknya sebuah peradaban, gurulah yang membentuk karakter bangsa, gurulah yang mendidik kita semua mulai dari anak-anak hingga dewasa, mulai dari orang melarat hingga konglomerat, mulai dari kepala keluarga hingga kepala negara.

          Akhir kata penulis, pelaksanaan sertifikasi guru jalur PPG dengan membayar sangat wajar disikapi dengan kritis. Semua kritikan pasti bermuara pada hal-hal yang sifatnya membangun ke depannya, dalam rangka memperbaiki program sertifikasi guru. Jika pemerintah benar-benar ingin memperbaiki kualitas guru, maka setiap kebijakan sertifikasi guru yang akan diimplementasikan harus dikaji dan dipelajari lebih mendalam. Semoga(*)

(Guru/Pendidik SMP & SMA Santo Fransiskus  Asisi Pontianak, Kalimantan Barat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGUSTINUS, S.S.

Saya adalah seorang pendidik yang tinggal di Kota Pontianak. Mengajar adalah bagian hobi dalam kehidupan saya karena dengan mengajar, saya bisa berkontribusi bagi dunia pendidikan di Kalimantan Barat. Ikut aktif juga di Sanggar Kesenian, dan menulis adalah bagian aktivitas penting dalam kehidupan saya sebagai guru. Dengan menulis, saya bisa menuangkan ide serta gagasan-gagasan yang ada di pikiran saya. Menulis layaknya mengajar Indonesia.